Lintas Fokus – Gelombang massa dari pengemudi ojek online, driver mobil online, dan kurir logistik dipastikan bergerak ke jantung ibu kota pada Rabu, 17 September 2025. Mereka menamakan gerakan ini “179 Ojol” dan menargetkan tiga titik utama: Kementerian Perhubungan, Demo di Istana di sekitar Kompleks Istana Merdeka, lalu Gedung DPR RI. Estimasi jumlah peserta berkisar 2.000 hingga 5.000 orang, menurut keterangan Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Imbauan “off-bid massal” juga disampaikan agar publik bersiap mencari moda transportasi alternatif karena banyak mitra aplikasi akan mematikan aplikasi selama aksi. Informasi ini telah dikonfirmasi berbagai media arus utama hari ini.
Siapa Saja yang Turun ke Jalan dan Mengapa
Garda Indonesia mengoordinasi barisan pengemudi roda dua, driver online roda empat, dan kurir logistik. Elemen mahasiswa disebut akan bergabung, termasuk dari BEM UI dan aliansi kampus lain. Kekuatan massa yang lintas profesi ini memusatkan desakan pada kebijakan transportasi online yang dinilai timpang. Mereka menuntut potongan aplikator maksimal 10 persen, payung hukum yang tegas melalui RUU Transportasi Online, hingga penghapusan program aplikator seperti aceng, slot, multi order, dan member berbayar yang dinilai merugikan pengemudi. Di sisi lain, aksi juga membawa seruan pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi Affan Kurniawan, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
Dalam pernyataan terbarunya, Garda Indonesia mengingatkan masyarakat Jakarta untuk bersiap menghadapi layanan ride-hailing yang terbatas. “Off-bid massal” diproyeksikan berlangsung bersamaan dengan gelombang massa bergerak dari satu titik aksi ke titik lainnya. Narasi ini berulang di beberapa laporan redaksi, menguatkan kemungkinan terganggunya layanan antar jemput, kurir, hingga pengantaran makanan selama Demo di Istana berlangsung.
Demo di Istana: Rute Aksi, Waktu, dan Perkiraan Alur Massa
Rangkaian aksi pada 17 September akan membentang di pusat pemerintahan. Pola yang disampaikan panitia dan diberitakan media: start dari Kementerian Perhubungan di Jl Medan Merdeka Barat No 8, bergerak ke kawasan Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara, lalu berakhir di Gedung DPR/MPR RI di Jl Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Beberapa kanal juga menyebut adanya konvoi menuju area Istana sebagai titik orasi sebelum massa menuju DPR. Detail alamat instansi dan lokasi sasaran mempertegas bahwa konsentrasi massa akan beredar di koridor Monas–Thamrin–Merdeka dan sumbu Senayan.
Sebagian laporan menyebut persiapan peserta sejak pagi, dengan imbauan publik untuk menggunakan transportasi alternatif karena layanan ojol dan kurir berpotensi berhenti serentak selama aksi. Jika tradisi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda–Monas terulang, maka konsentrasi human traffic diperkirakan menumpuk sejak jelang siang hingga sore, sejalan dengan ritme orasi, long march pendek, atau perpindahan titik aksi.
Tujuh Tuntutan Kunci yang Diusung
Aksi 17 September memuat tujuh butir tuntutan yang konsisten muncul di berbagai pemberitaan hari ini. Inilah daftar yang perlu Anda tahu agar membaca isu dengan jernih:
-
RUU Transportasi Online segera masuk Prolegnas 2025–2026.
-
Potongan aplikator maksimal 10 persen, harga mati.
-
Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.
-
Audit investigatif potongan 5 persen oleh aplikator.
-
Hapus program aplikator yang dinilai merugikan: aceng, slot, multi order, member berbayar, dan sejenisnya.
-
Copot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
-
Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Tuntutan di atas dirancang sebagai paket perubahan yang menyentuh hulu dan hilir ekosistem kerja para mitra pengemudi serta kurir. “Payung hukum jelas” lewat RUU dianggap sebagai fondasi agar polemik tarif, komisi, dan program promo tidak terus menjadi sumber gesekan. Pada saat yang sama, pengusutan hilangnya nyawa pengemudi disebut sebagai ujian akuntabilitas negara di mata komunitas lapangan.
Peta Macet: Titik Rawan dan Jalur Alternatif
Karena Demo di Istana bersinggungan langsung dengan Kawasan Medan Merdeka, potensi kepadatan akan muncul di Jl Medan Merdeka Barat, Jl Medan Merdeka Utara, Jl Medan Merdeka Selatan, area Patung Kuda Arjuna Wijaya, dan akses Jl MH Thamrin menuju Monas. Alamat resmi Kemenhub yang berada di Jl Medan Merdeka Barat No 8 dan posisi Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara mengonfirmasi koridor ini sebagai epicenter macet. Hindari juga ruas Veteran, Budi Kemuliaan, Abdul Muis, hingga pertemuan arus ke Harmoni, yang dalam pola penanganan demo sebelumnya kerap menjadi objek pengalihan arus.
Saat massa bergerak ke DPR, perhatikan Jl Jenderal Gatot Subroto, terutama kantong-kantong lalu lintas sekitar Senayan, Slipi, Semanggi, dan akses Gerbang Pemuda. Situs resmi humas DPR mencantumkan alamat kompleks di Jl Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Dampak domino kemacetan bisa dirasakan pada koridor penghubung ke Sudirman, Asia Afrika, Tentara Pelajar, serta pintu tol dalam kota di sekitaran Semanggi.
Untuk perjalanan esok hari, prioritas rute alternatif adalah koridor Tanah Abang–Cideng–Kebon Sirih untuk menghindari Medan Merdeka, lalu koridor Gelora–Permata Hijau–Gandaria untuk menghindari Senayan saat massa menuju DPR. Jika harus melintas di pusat kota, pertimbangkan KRL, MRT, atau TransJakarta yang melintas jalur steril. Beberapa media juga menyebut imbauan mencari moda alternatif karena “off-bid massal” berpotensi membuat layanan ride-hailing menipis sepanjang hari.
Wajib Tahu:
Istana Merdeka berada di Jl Medan Merdeka Utara, tepat di sisi utara Lapangan Monas. Kemenhub beralamat di Jl Medan Merdeka Barat No 8, sedangkan Kompleks DPR/MPR RI berada di Jl Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Mengetahui tiga poros ini membantu Anda memilih rute aman saat Demo di Istana berlangsung.
Di luar imbas lalu lintas, perlu dicatat bahwa sebagian publik menilai tuntutan potongan aplikator 10 persen dan kejelasan regulasi bisa mengurangi gesekan di lapangan. Bagi warga, informasi semacam ini relevan karena menyangkut keberlangsungan layanan yang sehari-hari menjadi tulang punggung mobilitas terakhir. Jika kebijakan tarif dan komisi transparan, perseteruan berulang antara pekerja lapangan dan aplikator berpotensi menurun. Pada titik inilah Demo di Istana dilihat bukan hanya sebagai letupan kemarahan, tetapi juga sebagai tekanan publik agar negosiasi cepat masuk meja perumusan kebijakan.
Sumber: Bisnis