Lintas Fokus – Ketegangan di Greenland dalam sepekan terakhir bukan lagi sekadar cerita lama tentang ambisi membeli pulau es raksasa itu. Kali ini, nadanya berubah. Ada ancaman “cara keras” yang diucapkan terbuka. Ada pula pernyataan juru bicara Gedung Putih yang menyebut penggunaan militer “selalu menjadi opsi.” Di Eropa, alarmnya ikut berbunyi. Isunya sederhana tapi dampaknya besar: bagaimana jika satu sekutu NATO menekan sekutu lain untuk menyerahkan wilayah, lalu menyebutnya sebagai urusan “keamanan nasional”?
Buat pembaca Indonesia, ini penting sekarang karena dua hal. Pertama, krisis seperti ini biasanya merembet ke pasar dan jalur logistik global, dari energi sampai mineral strategis. Kedua, kalau NATO retak di Arktik, ketegangan geopolitik cenderung ikut memanas di forum multilateral yang selama ini menjadi tumpuan negara menengah seperti Indonesia. Ada satu detail yang menjadi “kunci” di tengah isu ini: menurut laporan Reuters pada 9 Januari 2026, Gedung Putih juga disebut mempertimbangkan skema pembayaran langsung kepada warga Greenland dengan kisaran sekitar 10.000 dolar AS hingga 100.000 dolar AS per orang untuk mendorong dukungan integrasi dengan Amerika Serikat. Itu belum dikonfirmasi sebagai keputusan resmi, tetapi sinyalnya jelas bahwa pendekatan yang dibahas tidak tunggal.
Dan ada satu informasi penting yang baru tampak jelas ketika disusun kronologinya: bukan cuma “mau beli.” Diskusinya merambat ke pilihan yang jauh lebih keras, sekaligus membuka celah politik antara Nuuk dan Kopenhagen.
Ketegangan Baru di Greenland: dari wacana jadi opsi kebijakan
Yang terjadi sampai 10 Januari 2026 adalah eskalasi pernyataan dan manuver diplomatik, bukan invasi yang sudah berlangsung. Ini perlu ditegaskan agar pembaca tidak terseret kabar liar. Namun eskalasi verbal dan opsi yang diucapkan terbuka tetap punya bobot politik, apalagi ketika dibarengi laporan media arus utama soal langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan.
Secara status, Greenland adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark. Ia punya pemerintahan sendiri dan jalur legal menuju kemerdekaan melalui proses self-rule yang melibatkan referendum, tetapi pertahanan dan sebagian urusan luar negeri tetap terkait Denmark. Reuters merinci bahwa penduduknya sekitar 57.000 orang, ekonominya sangat bergantung pada perikanan dan subsidi Denmark, dan infrastruktur antarkota pun terbatas.
Dalam konteks itu, ancaman mengambil alih dengan “cara keras” membuat Eropa menutup barisan. Reuters melaporkan pernyataan bersama para pemimpin Eropa yang menegaskan masa depan Greenland dan Denmark hanya bisa ditentukan oleh mereka sendiri. Pada hari yang sama, Reuters juga mencatat kekhawatiran Eropa ikut dipicu oleh operasi militer AS di Venezuela pada akhir pekan sebelumnya yang disebut berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro. AP melaporkan narasi serupa.
Kronologi 5-9 Januari 2026: ancaman, opsi militer, hingga skema uang tunai
5 Januari 2026
Sky News mengutip pernyataan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang menegaskan tidak ada dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk “menganeksasi” Greenland. Ia menyebut gagasan itu bertentangan dengan hukum internasional.
6 Januari 2026
Reuters melaporkan Gedung Putih sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk “mengamankan” Greenland, termasuk opsi militer. Di hari yang sama, Reuters mengaitkan meningkatnya kecemasan Eropa dengan operasi militer AS di Venezuela pada akhir pekan sebelumnya.
8 Januari 2026
Financial Times melaporkan Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, ingin berbicara langsung dengan pemerintahan Trump, tanpa “orang tengah” Denmark. Ini poin yang sensitif karena menunjukkan Nuuk ingin punya ruang diplomasi sendiri di tengah tekanan besar.
Pada tanggal yang sama, ABC Australia merangkum “tiga opsi” yang disebut beredar dalam diskusi Washington: tindakan militer, perjanjian pembelian, atau pembentukan Compact of Free Association, sebuah model hubungan khusus yang pernah dipakai AS dengan beberapa negara Pasifik. Dalam artikel itu juga dimuat pernyataan juru bicara pemerintah AS (Karoline Leavitt) bahwa penggunaan militer “selalu” ada dalam rentang opsi yang dibahas.
9 Januari 2026
Reuters melaporkan Presiden Donald Trump kembali mengulang bahwa ia siap menggunakan “cara keras” untuk mendapatkan Greenland jika perlu. Reuters juga melaporkan rencana yang disebut sedang dipertimbangkan Gedung Putih: pembayaran langsung kepada warga Greenland untuk mendorong dukungan. Angkanya disebut berada di kisaran 10.000 dolar AS hingga 100.000 dolar AS. Reuters menulis pula bahwa sumber-sumber yang mengetahui diskusi itu menyebut skema tersebut bertujuan memengaruhi opini publik setempat, namun statusnya masih pembahasan, bukan keputusan yang diumumkan resmi.
Wajib Tahu:
-
AS sudah punya pijakan militer legal di Greenland, bukan dari kemarin. Pituffik Space Base (dulu Thule Air Base) beroperasi berdasarkan perjanjian pertahanan AS-Denmark dan menjalankan misi peringatan dini rudal, pertahanan rudal, serta pengawasan ruang angkasa.
-
Perjanjian Pertahanan 27 April 1951 memberi ruang bagi AS untuk membangun dan mengoperasikan “defense areas” di Greenland dalam kerangka rencana pertahanan NATO, dengan penegasan soal kedaulatan Denmark.
-
Pernyataan bersama pemimpin Eropa menegaskan hanya Denmark dan Greenland yang bisa menentukan masa depannya, sinyal bahwa isu ini dipandang sebagai ujian langsung solidaritas NATO.
-
Bukan cuma “beli pulau.” Diskusi yang muncul di media arus utama memuat opsi “hubungan khusus” ala Compact of Free Association, yang secara praktik bisa mengalihkan pertahanan dan kebijakan luar negeri ke AS tanpa menjadikan wilayah itu negara bagian.
Mengapa Greenland begitu strategis: pangkalan Pituffik, radar, dan jalur Arktik
Ada alasan kenapa Greenland selalu muncul ketika Washington bicara soal “keamanan nasional.” Reuters menulis bahwa rute terpendek antara Eropa dan Amerika Utara melintasi Greenland. Dari sudut pandang pertahanan, wilayah ini penting untuk sistem peringatan dini rudal balistik dan pemantauan aktivitas Rusia di Arktik, sekaligus berada di tengah meningkatnya militarisasi kawasan oleh berbagai pihak.
Sementara itu, penjelasan paling teknis ada di situs resmi U.S. Space Force tentang Pituffik Space Base. Di sana dijelaskan pangkalan ini mendukung misi Missile Warning, Missile Defense, dan Space Surveillance. Disebut juga fasilitasnya mencakup radar early warning yang ditingkatkan, tracking station untuk kendali satelit, landasan pacu 10.000 kaki, serta pelabuhan air dalam paling utara, dan wilayahnya terkunci es sekitar sembilan bulan dalam setahun.
Lalu ada dimensi ekonomi. Reuters menyebut Greenland dipandang kaya mineral, minyak, dan gas, walau pengembangannya lambat. Bagi pemerintah yang ingin mengamankan rantai pasok mineral strategis, narasinya mudah dijual: pulau ini adalah “aset masa depan.” Di sisi lain, bagi Denmark dan Greenland, narasi itu bisa terdengar seperti pembenaran untuk mengabaikan prinsip dasar kedaulatan.
Ini yang berubah dan perlu dicermati: dulu isu Greenland sering berhenti pada retorika “beli pulau,” memancing tawa getir dari Kopenhagen. Sekarang, diskusi publiknya memuat opsi militer dan skema insentif uang tunai, sekaligus sinyal bahwa Washington ingin bernegosiasi langsung dengan Nuuk. Kombinasi tiga hal ini memperbesar risiko salah hitung, baik di level diplomasi maupun politik domestik Greenland.
Apa artinya untuk Indonesia dan apa yang mungkin terjadi berikutnya
Bagi Indonesia, dampak langsungnya bukan berarti ada ancaman militer di dekat wilayah kita. Tetapi efek rambatannya nyata.
Pertama, stabilitas pasar energi dan logistik global. Ketika ketegangan antara sekutu Barat naik, pasar biasanya merespons dengan premi risiko. Indonesia sebagai negara yang sensitif terhadap pergerakan harga energi dan biaya logistik bisa ikut merasakan tekanannya, meski sumber guncangannya jauh di Arktik.
Kedua, rantai pasok mineral strategis. Isu Greenland sering dikaitkan dengan mineral penting, termasuk rare earth. Kalau negara besar makin agresif mengunci sumber daya, kompetisi investasi dan kebijakan hilirisasi di berbagai negara produsen bisa makin keras. Indonesia yang sedang membangun posisi di komoditas strategis punya kepentingan agar kompetisi itu tetap berada dalam koridor aturan, bukan tekanan sepihak.
Ketiga, preseden tata kelola internasional. Ketika Reuters menulis para pemimpin Eropa menegaskan hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depannya, itu bukan sekadar kalimat diplomatik. Itu pesan bahwa kedaulatan wilayah, bahkan di antara sekutu, tetap fondasi. Indonesia selama ini berkepentingan pada tatanan yang berbasis hukum, karena tanpa itu negara menengah mudah terjepit oleh tarik-menarik kekuatan besar.
Lalu apa berikutnya? Dari laporan-laporan yang ada, skenarionya akan bergerak di tiga jalur.
Satu, jalur diplomasi. Greenland mendorong dialog langsung dengan Washington, sementara Eropa menekan agar semua tetap berada dalam bingkai kedaulatan Denmark dan proses self-rule Greenland.
Dua, jalur kebijakan “insentif”. Reuters sudah mengangkat wacana pembayaran langsung kepada warga Greenland, tetapi statusnya masih pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi yang diumumkan. Kalau wacana ini dibawa ke meja formal, reaksi politik domestik Greenland akan menentukan. Pulau itu kecil secara populasi, tetapi sangat sensitif terhadap isu martabat dan sejarah hubungan kolonial, sesuatu yang juga disinggung Reuters dalam ulasannya tentang relasi Denmark dan Greenland.
Tiga, jalur keamanan. Sejauh ini, yang terlihat dominan adalah perang kata-kata dan kalkulasi opsi. Tidak ada laporan kredibel yang menyatakan sudah terjadi agresi militer AS di Greenland. Namun fakta bahwa opsi itu disebut terbuka di ruang publik membuat negara-negara Eropa bersikap siaga, apalagi setelah operasi militer AS di Venezuela yang dilaporkan Reuters dan AP.
Ujungnya akan ditentukan oleh satu hal yang paling sulit diukur: seberapa jauh tekanan politik bisa berjalan tanpa memantik krisis NATO yang permanen. Denmark sudah mengingatkan dampaknya bisa mematikan aliansi itu. Sementara Washington menegaskan kepentingan strategisnya. Di antara dua garis keras ini, Greenland berada di tengah, menjadi ruang tarik-menarik paling dingin di peta, tetapi berpotensi menghasilkan panas politik yang panjang.
Sumber: Reuters