Kemajuanrakyat.co.id – Secara langsung Ketua Umum PDIP Megawati larang retret kepada para kepala daerah yang diusung oleh partainya.
Megawati larang retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 February 2025.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.
Dalam salah satu poinnya, Megawati larang retret para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti acara tersebut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut daru Ketua Umum,” ujar Megawati yang dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call” ujar dia.
Baca juga; Fariz RM Kasus Narkoba Kembali Ditangkap ke Empat Kalinya
Diketahui bahwa setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, ada sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret tersebut.
Retret tersebut akan diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai 21-28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.
Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Selain itu juga, Menteri Keuangan dijadwalkan akan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.
Sebagian pengamat menyatakan bahwa pelarangan retret tersebut merupakan buntut dari ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Namun juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan agar surat tersebut tidak dikaikan dengan peristiwa lain.
“Mohon dikutip surat tanpa tambahan info apa-apa,” kata dia saat dihubungi pada Kamis malam.
