Lintas Fokus – Awal Juli 2025, Kepolisian Prefektur Ibaraki membekuk tiga WNI di Jepang—JS (24), NAR (27), dan BR (31)—terkait percobaan perampokan rumah warga di Toride. Temuan awal mengungkap ketiganya overstay sejak April dan direkrut lewat aplikasi obrolan tertutup oleh sindikat “kamikaze robbery” yang juga melibatkan pelaku asal Vietnam. Insiden itu memicu diskusi nasional karena terjadi hanya sepekan setelah sebelas WNI lain ditahan di Gunma atas tuduhan pembunuhan rekan senegara di barak pekerja konstruksi.
Kementerian Kehakiman Jepang (MOJ) merilis data semester I-2025: 4.086 pelanggaran hukum melibatkan warga Indonesia—naik 17% year-on-year. Meski 68% berupa pencurian ringan, grafik kekerasan melonjak dari 2% menjadi 6%. Pihak MOJ menyoroti pola berulang: status visa kedaluwarsa, utang perekrutan tinggi, dan isolasi sosial di daerah berpopulasi sedikit warga Indonesia.
Visa Magang & Overstay: Titik Rentas Antara Kerja Sah dan Kejahatan
Lebih dari 22.000 orang Indonesia tercatat mengikuti Technical Intern Training Program (TITP) pada 2024. OECD Recruiting Immigrant Workers: Japan 2024 menempatkan tingkat ketidakpatuhan (overstay, pindah kerja ilegal) pekerja Indonesia di puncak daftar—4% dari total peserta asing. Tekanan terbesar datang sebelum berangkat: biaya perekrutan domestik Rp 50-90 juta yang ditarik agen nakal. April 2025, Polda Jateng membongkar sindikat penipuan visa magang senilai Rp 3,2 miliar.
Saat tiba di Jepang, peserta menemukan realita berbeda: beban lembur tinggi, upah kerap ditahan, dan keterbatasan bahasa. Laporan Ombudsman Tokyo menegaskan 76% pelanggaran imigrasi terjadi pada pekerja paruh waktu sektor jasa. Tanpa dukungan komunitas, sebagian WNI di Jepang pindah ke kota besar, hidup berpindah-pindah, lalu terjebak jaringan kriminal yang menawarkan “pekerjaan cepat” seperti phone scam dan logistik barang curian.
Telepon “saudara jauh” yang meminta transfer uang lewat ATM konbini, misalnya, kerap dilakoni pemegang visa kadaluwarsa demi menutup utang agen penyalur.
Gerak Cepat Diplomasi & Teknologi: Memagari Diaspora dari Jerat Hukum
Menanggapi krisis, KBRI Tokyo menambah jalur hotline 24 jam serta mobile legal clinic berkeliling delapan prefektur padat diaspora. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, melaporkan 112 pendampingan litigasi dilakukan sepanjang Januari-Juni 2025—dua kali lipat dibanding periode sama 2024. Kantor Imigrasi Jepang pun meluncurkan skema “Safe Mobility” ( Mei 2025 ): perusahaan penerima wajib memberi 150 jam pelatihan bahasa dan akses konseling psikologis bagi peserta magang.
Di lini digital, platform WNI Care—kolaborasi KBRI, Kemenaker, dan Japan-Indonesia Friendship Association—mengirim pengingat otomatis 60 hari sebelum status tinggal habis. Dari 1.207 pengguna uji coba, 83% berhasil memperbarui izin tepat waktu; sisanya mendapat pendampingan pro bono. Dampak langsung: permohonan change-of-status WNI naik 18% pada Mei dibanding rata-rata bulanan 2024.
Di Balik Statistik Gelap, Terbit Kisah Terang Diaspora
Tak semua kabar muram. Mei 2025, Henny Susilawati (45)—manajer minimarket di Aomori—menggagalkan penipuan digital ¥ 200.000 yang menarget lansia. Polisi memberi penghargaan Good Citizen Award, memicu apresiasi media Jepang. Komunitas pelajar Indonesia di Kyoto menjalankan kelas gratis “Satnite Bahasa” untuk pekerja migran baru, menurunkan angka putus kursus bahasa 12% di Kansai.
Di bidang budaya, kelompok seni Batik Goes Nippon menampilkan live painting di Gion Matsuri, Kyoto, mengumpulkan donasi ¥ 3,8 juta bagi korban gempa Noto. Kisah positif inilah yang menegaskan betapa keberadaan WNI di Jepang tak bisa diukur hanya melalui kurva kriminalitas; mayoritas dari 122.000 diaspora resmi berkontribusi pada perekonomian dan memperkaya jembatan budaya kedua negara.
Sumber: The Japan Times
