Lintas Fokus – Gelombang protes yang mengiringi dinamika kebijakan di Kabupaten Pati berakhir pada keputusan politik yang keras: Hak Angket resmi disepakati DPRD Pati dan Pansus Pemakzulan dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Bupati Pati Sudewo. Keputusan lahir dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025, tak lama setelah aksi massa di pusat kota memanas. Sejumlah media mencatat paripurna memutuskan menggulirkan Hak Angket sekaligus menugaskan Pansus, dengan sorotan bahwa situasi rapat berlangsung di tengah tekanan publik yang tinggi.
Kursi pimpinan dewan menegaskan legalitas langkah itu. Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati, menyampaikan bahwa persyaratan formal Hak Angket telah terpenuhi dan Pansus akan bekerja mengumpulkan keterangan, dokumen, dan kesaksian. Dalam penjelasan lisan fraksi, alasan yang diangkat berkutat pada pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo, pergeseran anggaran 2025, hingga dampak gaduh kebijakan PBB-P2 yang sebelumnya memantik penolakan luas. Intinya, proses kini bergerak dari jalanan ke koridor konstitusional.
Di sisi eksekutif, Bupati Sudewo menegaskan menghormati Hak Angket dan menolak mundur di luar mekanisme hukum. Ia menekankan bahwa jabatan yang diperoleh lewat pemilihan langsung hanya bisa dihentikan melalui prosedur yang sah. Sikap ini menutup ruang spekulasi liar dan menempatkan perdebatan pada jalur yang bisa diaudit: dokumen, angka, dan keputusan resmi.
Kronologi Paripurna: Dari Tekanan Massa ke Putusan Dewan
Sejak pagi, konsolidasi massa berlangsung di sekitar pendopo dan kantor pemerintah. Saat tensi naik, DPRD Pati menggelar paripurna mendadak; jurnalis di lokasi melaporkan kehadiran 42 dari 50 anggota—cukup untuk kuorum—dan dinamika rapat berjalan beriringan dengan demonstrasi yang terjadi di luar gedung. Menjelang siang, Hak Angket disepakati dan Pansus Pemakzulan diputuskan, sebuah langkah yang dianggap merespons akumulasi keluhan publik sekaligus menjaga jalur hukum tetap menjadi panglima.
Detail di ruang sidang merangkum alasan lintas fraksi. Dari PKS muncul tudingan pelanggaran sumpah; Demokrat menautkan eskalasi sosial sebagai konsekuensi lemahnya komunikasi kebijakan; PKB menyoroti keberpihakan anggaran; dan yang paling mencolok, Gerindra—partai pengusung bupati—juga mendukung Hak Angket. Konsensus politik lintas fraksi ini menambah bobot legitimasi langkah DPRD, sekaligus memberi pesan bahwa penyelidikan bukan sekadar “reaksi sesaat”, melainkan mandat institusional.
Hak Angket: Ruang Lingkup, Alasan, dan Batas Kewenangan
Secara konstitusional, Hak Angket memberi DPRD kewenangan menyelidiki kebijakan kepala daerah yang strategis dan berdampak luas. Di Pati, objek penyelidikan yang disebut fraksi meliputi pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo, pergeseran anggaran tahun berjalan, serta implikasi kebijakan PBB-P2 yang sempat disebut naik dan belakangan dibatalkan. Dengan Hak Angket, Pansus berhak memanggil pejabat, meminta dokumen resmi, dan menilai apakah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan atau sumpah/janji jabatan. Hasil akhir berupa laporan kesimpulan akan menentukan rekomendasi, termasuk opsi pemakzulan bila pelanggaran terbukti substansial.
Catatan pentingnya: Hak Angket bukan vonis. Ia adalah instrumen penyelidikan politik yang output-nya bisa berujung pada ranah hukum atau administratif. Karena itu, publik perlu membedakan antara sorak sorai demonstrasi dan bukti yang bisa diuji. Semakin rapi data yang dipaparkan—SK, notulensi, RKA/DPA, hingga korespondensi internal—semakin mudah Pansus meyakinkan publik bahwa rekomendasi apa pun lahir dari fakta, bukan asumsi.
Dampak Nyata bagi Warga: Pajak, RSUD, dan Anggaran 2025
Bagi warga, kata kuncinya adalah kepastian kebijakan. Jika Hak Angket menemukan kekeliruan prosedural pada kebijakan PBB-P2, maka pemerintah daerah wajib mempublikasikan angka final, mekanisme pengembalian/kompensasi bila ada selisih tagihan, serta jadwal sosialisasi ulang—bukan sekadar pernyataan di podium. Demikian pula dengan RSUD Soewondo: stabilitas layanan tidak boleh dikorbankan oleh tarik-menarik politik; pengadaan obat, jam pelayanan, dan ketenagaan klinis perlu dijamin berjalan normal. Di ranah fiskal, pergeseran anggaran 2025 mesti dijabarkan basis hukumnya agar tidak memantik rumor liar.
Dampak pada reputasi pemerintah daerah juga nyata. Keputusan mengaktifkan Hak Angket menyedot perhatian nasional; sorotan menekan pejabat untuk lebih transparan dalam setiap langkah. Jika Pansus menyajikan paparannya dengan data terverifikasi, momentum ini justru bisa menjadi pembenahan total: standar komunikasi kebijakan ditingkatkan, kanal pengaduan dipersingkat, dan fact sheet publik disiapkan untuk setiap program sensitif.
Apa Selanjutnya: Peta Politik, Jadwal Pansus, dan Titik Uji
Tiga hal kini menentukan arah. Pertama, komposisi Pansus—bagaimana proporsi antarfraksi, siapa ketua dan wakil, serta apakah ada keterwakilan oposisi-pemerintah yang seimbang. Kedua, jadwal kerja: kapan pemanggilan dimulai, dokumen apa yang dibuka, dan kapan laporan kesimpulan ditargetkan rampung. Ketiga, respons eksekutif: apakah Bupati Sudewo akan memberikan klarifikasi langsung di hadapan Pansus, menunjuk kuasa hukum, atau mengajukan pembelaan tertulis. Media nasional mencatat bahwa DPRD Pati telah sepakat menggulirkan Hak Angket dan membentuk Pansus Pemakzulan, sementara bupati menghormati proses tersebut—dua variabel yang mengunci proses pada rel yang dapat diawasi publik.
Dalam peta politik, dukungan Gerindra terhadap Hak Angket menjadi variabel paling menarik. Ia menandakan bahwa proses penyelidikan tak otomatis dibaca sebagai “serangan partisan”, melainkan pengujian kebijakan yang harus dijawab dengan data. Jika pada akhirnya Pansus menyimpulkan tidak ada pelanggaran substansial, rekomendasi bisa berupa perbaikan tata kelola tanpa pemakzulan. Sebaliknya, bila pelanggaran terbukti, mekanisme pemakzulan tetap harus mematuhi prosedur muara yang lebih tinggi—sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan daerah.
Wajib Tahu:
Hak Angket DPRD Pati disepakati; Pansus Pemakzulan dibentuk lewat paripurna 13 Agustus 2025.
Ali Badrudin (PDIP) memimpin DPRD; kuorum rapat 42/50 anggota dilaporkan media.
Bupati Sudewo menyatakan menghormati Hak Angket dan menolak mundur di luar mekanisme.
Kesimpulan
Disahkannya Hak Angket menandai babak baru: konflik yang sebelumnya riuh di jalan kini dipindah ke meja penyelidikan yang bisa diaudit. Daya pukul kebijakan DPRD akan diuji pada kedalaman data yang dikumpulkan Pansus, sementara Bupati Sudewo punya ruang menyanggah dengan dokumen resmi. Jika proses ini dijalankan terbuka, terukur, dan tepat waktu, Pati berpeluang keluar dari kebuntuan menuju tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, kualitas laporan Pansus Hak Angket—bukan sekadar headline—yang menentukan apakah rekomendasi pemakzulan beralasan atau tidak.
Sumber: CNN Indonesia
