Lintas Fokus – Di tengah sorotan publik hari ini, nama Budi Arie kembali jadi perbincangan hangat. Setelah tak lagi menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika per 20 Oktober 2024, ia sempat memegang kursi Menteri Koperasi sebelum akhirnya digantikan pada 8 September 2025. Pergantian ini dikonfirmasi oleh pemberitaan arus utama yang menyebut Ferry Juliantono resmi dilantik menggantikan Budi Arie pada Senin, 8 September 2025. Informasi pergantian dan masa jabatan tersebut penting dicatat agar pembaca memahami konteks waktu saat menilai rentetan kontroversi ketika Budi Arie memimpin Kominfo.
Namun, fokus utama publik tetap tertuju pada periode Budi Arie sebagai Menkominfo. Di masa itu, ia menghadapi badai kritik terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2), kebijakan cepat dalam pemberantasan judi online yang menyasar raksasa platform, perdebatan seputar masuknya Starlink ke Indonesia, sampai riuh revisi RUU Penyiaran. Di bawah ini adalah rangkuman padat, faktual, dan terbaru tentang empat klaster kontroversi yang paling banyak memantik perhatian.
PDNS 2 Disandera Ransomware: Biaya Reputasi yang Mahal
Serangan ransomware terhadap PDNS 2 mulai terdeteksi pada 20 Juni 2024 dan langsung melumpuhkan berbagai layanan publik lintas instansi. Pemerintah menegaskan tidak akan membayar tebusan delapan juta dolar AS yang diminta pelaku. Di hari-hari setelahnya, Budi Arie menyampaikan permohonan maaf kepada publik sembari menegaskan upaya pemulihan. Pada pertengahan Juli 2024, pemerintah melaporkan mulai memulihkan sebagian data setelah kelompok Brain Cipher merilis kunci dekripsi, meskipun kualitas cadangan data pemerintah mendapat sorotan keras karena rendahnya tingkat backup yang diungkap BSSN.
Krisis PDNS 2 menegaskan masalah fundamental tata kelola data pemerintah. Editorial dan laporan mendesak pembenahan menyeluruh, mulai dari arsitektur backup, segmentasi jaringan, hingga prosedur pemulihan bencana. Banyak pengamat menyebut reputasi keamanan siber nasional ikut tercoreng, dan itu menjadi beban politik yang melekat pada Budi Arie sebagai sosok yang kala itu bertanggung jawab di hulu komunikasi dan informatika negara.
Realitasnya, pemulihan layanan memang berlangsung bertahap, dan pengakuan “tidak akan bayar tebusan” dianggap tepat secara prinsip, tetapi tak serta-merta menutup kritik atas pencegahan yang dianggap kurang. Kombinasi maaf resmi, investigasi forensik, dan langkah perbaikan dikomunikasikan, tetapi publik menuntut jaminan teknis, bukan hanya komitmen normatif.
Budi Arie dan Perang Melawan Judi Online
Di lini lain, Budi Arie tampil agresif terhadap judi online. Ia mengumumkan denda hingga Rp500 juta per konten bagi platform digital yang dinilai tidak kooperatif menurunkan konten judi online. Nama-nama besar seperti Google, Meta, X, Telegram, dan TikTok disebut secara terang. Narasi keras ini disampaikan berulang dalam konferensi pers Mei 2024, lengkap dengan ancaman sanksi administratif. Kebijakan ini memicu dukungan sekaligus kritik. Pendukung menilai langkah itu perlu untuk menekan konten berbahaya, sementara pengkritik menyoroti ambang bukti, mekanisme keberatan, dan risiko salah-blokir yang dapat mengganggu kebebasan berekspresi serta aktivitas digital warganet yang sah.
Pada saat yang sama, pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online dan mengklaim jutaan konten telah diputus aksesnya. Budi Arie juga memaparkan temuan konten judi yang menyusup ke situs lembaga pendidikan dan pemerintahan, memantik kekhawatiran tentang model penyebaran serta urgensi kebijakan lintas sektor, bukan hanya tindakan takedown. Di balik angka pemblokiran, kritik tetap muncul: sampai kapan “kejar-kejaran” ini efektif jika ekosistem pembiayaan, iklan, dan jaringan afiliasi tidak ditangani tuntas.
Bagi citra Budi Arie, gaya komunikasi yang lugas adalah pedang bermata dua. Di satu sisi tegas, di sisi lain riskan dianggap terlalu menghukum platform tanpa peta jalan pemulihan yang jelas bagi konten yang salah kategorisasi. Isu ini memperlebar spektrum pro-kontra, terutama di kalangan industri dan komunitas kebebasan berekspresi digital.
Starlink, Level Playing Field, dan Ketegangan Ekosistem
Masuknya Starlink memperkaya opsi konektivitas, terutama di wilayah tertinggal dan 3T. Budi Arie berkali-kali menyampaikan bahwa Starlink harus tunduk pada aturan Indonesia dan tidak akan merusak ekosistem penyelenggara internet lokal. Namun, di lapangan terjadi perdebatan keras soal level playing field, mulai dari kewajiban pemenuhan izin, kewajiban interkoneksi, hingga kekhawatiran harga dan dominasi pasar. Di satu sisi, pemerintah menonjolkan manfaat jangkauan satelit LEO untuk menutup kesenjangan digital. Di sisi lain, operator lokal dan asosiasi penyedia internet mengingatkan potensi distorsi kompetisi bila pengawasan dan kewajiban tidak simetris.
Sejumlah liputan ekonomi dan teknologi menyoroti pro kontra ini secara intens. Pihak pemerintah menekankan Starlink telah melalui uji laik operasi, sedangkan kritik di ruang publik menuntut keadilan aturan antara pemain global dan lokal. Polemik itu menjadi ujian bagi Budi Arie dalam meramu kebijakan yang pro-inovasi tetapi tetap adil bagi industri nasional.
RUU Penyiaran, Kebebasan Pers, dan Ujian Regulasi
Perdebatan RUU Penyiaran 2024 menambah daftar isu sensitif. Budi Arie mengatakan pers tidak boleh dibungkam dan menyatakan pemerintah memahami kegelisahan ekosistem media. Pernyataan itu datang di tengah kekhawatiran luas mengenai potensi pembatasan kerja-kerja jurnalistik dan investigasi. Bagi pegiat media, draf yang beredar saat itu masih menyisakan pasal multitafsir. Bagi pemerintah, revisi diupayakan selaras dengan lanskap digital, termasuk platform baru dan penyiaran berbasis internet. Pada tahapan ini, Budi Arie mesti menyeimbangkan aspirasi kebebasan pers dan kebutuhan kepastian regulasi, agar tidak jatuh pada kesan “memasung”.
Perdebatan RUU Penyiaran juga bersinggungan dengan penataan regulasi dunia digital yang lebih luas. Polemik penegakan UU ITE, tata kelola platform, dan perlindungan data pribadi membuat ruang kepercayaan publik kian menuntut transparansi. Di sinilah rekam jejak komunikasi krisis serta konsistensi kebijakan menjadi penentu. Sederhananya, publik tidak hanya mengingat hasil akhir, tetapi juga proses dan cara menyampaikannya.
Wajib Tahu:
Masa jabatan Budi Arie sebagai Menkominfo: 17 Juli 2023 sampai 20 Oktober 2024. Krisis PDNS 2 terjadi mulai 20 Juni 2024, pemerintah menolak membayar tebusan delapan juta dolar AS.
Pada akhirnya, kontroversi di atas memperlihatkan tiga pelajaran kunci. Pertama, keamanan siber butuh disiplin infrastruktur dan tata kelola yang matang sebelum krisis, bukan sekadar respons sesudahnya. Kasus PDNS 2 menunjukkan mahalnya biaya reputasi ketika dasar-dasar pengamanan tidak kokoh. Kedua, kebijakan tegas terhadap judi online memang dibutuhkan, tetapi eksekusinya menuntut prosedur akuntabel dan mekanisme banding agar tidak menodai hak warganet yang patuh hukum. Ketiga, kebijakan industrial seperti Starlink dan regulasi strategis seperti RUU Penyiaran menuntut lensa ganda: akses yang meluas sekaligus perlindungan ekosistem nasional dan kebebasan pers.
Bagi pembaca, memahami konteks waktu dan posisi Budi Arie sangat penting agar penilaian tidak terjebak bias momen. Ia telah berpindah pos sejak Oktober 2024 dan per 8 September 2025 tidak lagi menjabat menteri. Namun, dampak kebijakan dan respons krisis di era kepemimpinannya di Kominfo masih menjadi referensi pembelajaran kebijakan digital Indonesia ke depan.
Sumber: CNBC Indonesia, The Jakarta Post, Kompas
