Lintas Fokus – Julukan Menteri Koboi melekat ke Purbaya Yudhi Sadewa sejak hari-hari pertama menjabat Menteri Keuangan. Ia mengakui gaya bicara yang blak-blakan dan bertekad merapikannya setelah kritik publik bermunculan di rapat perdana dengan DPR. Namun di balik gaya, publik bertanya hal yang lebih substansial: dari sederet gebrakan yang ia lakukan, mana yang sudah menetes menjadi hasil, dan mana yang masih menunggu bukti lapangan. Purbaya resmi dilantik 8 September 2025, datang dengan nada optimistis soal dorongan pertumbuhan, tapi pasar sempat bergejolak menimbang arah kebijakan baru.
Menteri Koboi dan Agenda 30 Hari: Dari Julukan ke Eksekusi
Dalam pidato dan pernyataannya, Menteri Koboi menekankan bahwa memacu ekonomi bisa dilakukan tanpa “pajak baru” sambil menjaga batas defisit. Ia menyebut 8 persen pertumbuhan “bukan hal yang mustahil,” seraya menyiapkan langkah-langkah likuiditas bersama bank sentral. Narasi ini menandai perbedaan gaya dari pendahulunya yang dikenal lebih konservatif; wajar jika pasar bereaksi, IHSG dan rupiah sempat tertekan sebelum stabil kembali.
Hasil yang Sudah Terlihat: Rp200 Triliun, Serapan Kredit, dan Rapor Bank
Gebrakan terbesar Menteri Koboi sejauh ini adalah menggerakkan Rp200 triliun dana pemerintah (SAL) dari BI ke bank-bank Himbara dan BSI untuk mendorong kredit. Dampaknya mulai kasat mata: per 30 September 2025, penyaluran kredit produktif yang diklaim sudah mencapai sekitar Rp112,4 triliun, dengan progres penyerapan berbeda-beda di tiap bank. Pada paparan publik, Purbaya menyebut Mandiri 74 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55,5 persen. Angka ini konsisten dilaporkan media pajak independen dan detikFinance.
Tidak berhenti di angka, Menteri Koboi ikut menekan disiplin pelaksanaan. Ketika BTN tertinggal, ia menyiratkan akan memindahkan sekitar Rp15 triliun ke bank lain bila target tidak tercapai, agar uang negara tidak parkir percuma. Nada tegas itu disertai pesan agar kredit betul-betul masuk ke sektor riil, bukan sekadar permainan dana di pasar valas. Di kesempatan lain, Purbaya mengingatkan bank agar jangan gunakan dana itu untuk aksi beli dolar.
Kebijakan Rp200 triliun ini juga ia pagari dari sisi legalitas dan tujuan: manajemen kas untuk melonggarkan likuiditas, pernah dilakukan di episode-episode krisis sebelumnya, dan tujuannya memantik pembiayaan. Dengan bekal ini, Menteri Koboi menagih multiplier effect berupa biaya dana lebih murah dan kredit yang merata.
Di sisi pelayanan publik, Menteri Koboi melakukan sidak yang langka: telepon Kring Pajak 1500200 layaknya wajib pajak biasa untuk mengecek Coretax. Ia blak-blakan mengaku “nyaris dikibuli” oleh laporan internal yang terlalu manis dan berjanji cek langsung agar tidak ada ABS. Ini sinyal bahwa reformasi pajak ala Purbaya dimulai dari kualitas layanan garis depan sebelum mengutak-atik kebijakan besar.
Wajib Tahu:
Menteri Koboi lahir dari gaya bicara Purbaya yang ia akui “agak koboi,” lalu berjanji menyesuaikan setelah jadi Menkeu. Ia dilantik 8 September 2025 dan mengusung target pertumbuhan lebih agresif dengan fokus pelonggaran likuiditas dan percepatan program.
Yang Masih Menggantung: TKD 2026, Defisit, dan Target Ambisius
Di ranah Transfer ke Daerah (TKD), Menteri Koboi memicu polemik karena memangkas pagu 2026 dari kisaran outlook 2025, sebelum akhirnya menaikkan revisi ke Rp693 triliun setelah pembahasan dengan DPR. Kenaikan Rp43 triliun ini meredakan sebagian keluhan kepala daerah, tetapi tetap lebih rendah dari level tahun sebelumnya. Beberapa sumber mengonfirmasi angka-angka revisi dan dinamika rapat dengan Banggar.
Walau Menteri Koboi menegaskan pemangkasan dini bertujuan memotong penyelewengan dan meningkatkan efektivitas belanja, resistensi dari pemda belum sepenuhnya mereda. Ia bahkan bertemu Wakil Presiden untuk menyerap keluhan daerah dan membuka ruang evaluasi triwulanan. Artinya, desain akhir implementasi TKD masih bergerak dan akan diuji pada realisasi 2026.
Pertanyaan lain yang belum terjawab tuntas adalah trade-off antara dorongan pertumbuhan, batas defisit, dan kualitas belanja. Reuters mencatat komitmen Purbaya menjaga aturan defisit 3 persen PDB, namun penambahan TKD Rp43 triliun membuat perhitungan defisit 2026 lebih lebar dari rancangan awal menurut beberapa ulasan kebijakan. Ini bukan dosa, tetapi menuntut disiplin eksekusi agar tidak menggerus kredibilitas fiskal.
Terakhir, target pertumbuhan 6–8 persen yang dicanangkan Menteri Koboi adalah ambisius. Pada sisi komunikasi, julukan Menteri Koboi boleh jadi membuat pesan lebih “menggigit”, tetapi ujian sesungguhnya ada di data kuartalan: seberapa jauh kredit Rp200 triliun menetes ke UMKM dan manufaktur, seberapa rapat kebocoran belanja daerah ditutup, dan seberapa nyata efisiensi birokrasi pajak selepas sidak Coretax.
Ke Depan: Cara Mengukur Janji dan Menjaga Momentum
Bagaimana publik perlu menilai langkah Menteri Koboi dalam 3–6 bulan ke depan? Tiga metrik sederhana bisa jadi pegangan. Pertama, serapan kredit: apakah tembus di atas 60–70 persen agregat dan diikuti penurunan biaya dana. Kedua, kualitas TKD: bukan jumlahnya, melainkan ketepatan sasaran dan percepatan proyek prioritas daerah. Ketiga, pengalaman wajib pajak: apakah antrean dan resolusi layanan Kring Pajak/Coretax makin cepat. Di atas semuanya, Menteri Koboi juga dituntut mengelola narasi, sebab gaya komunikasi berisiko mengaburkan capaian jika tidak ditopang data yang konsisten. Opini media dan pengamat menyebut gaya “koboi” memantik perdebatan etika, tetapi diskursus bisa mereda bila tiap klaim rutin disertai angka realisasi.
Singkatnya, Menteri Koboi sudah menghasilkan indikasi awal: ada kredit yang benar-benar mengalir dan layanan pajak mulai dibedah dari hulu. Di sisi lain, kebijakan TKD dan target pertumbuhan masih butuh pembuktian. Jika tiga indikator di atas bergerak ke arah yang benar, julukan Menteri Koboi akan bergeser dari soal gaya menjadi reputasi kinerja.
Sumber: Reuters
