Lintas Fokus – Rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) di Senayan biasanya sunyi. Beda cerita ketika menyangkut Ahmad Sahroni. Fraksi Partai NasDem meresmikan mutasi dari Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Penggantinya di pimpinan Komisi III adalah Rusdi Masse Mappasessu (RMS). Perpindahan ini terjadi hanya beberapa hari setelah pernyataan Ahmad Sahroni soal wacana pembubaran DPR yang dianggap “menantang” publik. Fraksi menegaskan rotasi itu bagian dari penyegaran—bukan sanksi. Publik pun membelah: apakah timing yang berdekatan ini kebetulan semata, atau sinyal politik halus?
Di balik riuh tagar dan lini masa, fakta dasarnya jelas. Surat Fraksi NasDem tentang rotasi beredar dan dikonfirmasi pengurus partai. Ahmad Sahroni resmi bergeser ke Komisi I (pertahanan, luar negeri, kominfo, intelijen); RMS mengisi kursi Wakil Ketua Komisi III yang ditinggalkannya. Beberapa media menekankan argumen “penempatan kader sesuai kapasitas” dan “penguatan kinerja fraksi” sebagai dalih utama.
Dokumen Rotasi & Kursi Pengganti: Apa yang Resmi Terjadi
Kronologi rotasi tercatat di berbagai kanal arus utama pada Jumat, 29 Agustus 2025. Intinya: Ahmad Sahroni tidak lagi menjadi Wakil Ketua Komisi III; ia dipindah menjadi anggota Komisi I. Sementara itu, Rusdi Masse—kader NasDem dari Sulawesi Selatan—naik menjadi Wakil Ketua Komisi III. Penjelasan resmi fraksi menyebut langkah ini sebagai penyegaran rutin untuk memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi. Di beberapa media, pernyataan Ketua Fraksi Viktor Bungtilu Laiskodat juga menekankan semangat “Restorasi Indonesia” sebagai bingkai rotasi.
Beberapa laporan turut mencantumkan nomor surat rotasi yang dikeluarkan hari yang sama dan konfirmasi Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim. Intinya konsisten: Ahmad Sahroni ke Komisi I; pimpinan Komisi III digeser ke RMS. Profil RMS sebagai tokoh partai yang sudah lama berkecimpung di DPR kembali diangkat untuk menunjukkan kesinambungan kinerja komisi hukum—komisi yang sensitif di tengah ledakan isu penegakan hukum dan HAM.
Apakah Berkaitan dengan Ucapan yang Menantang Rakyat?
Polemik dimulai ketika Ahmad Sahroni merespons wacana “DPR dibubarkan” dengan istilah keras yang memantik amarah warganet dan tantangan debat terbuka. Rekaman pernyataan beredar luas; klarifikasi muncul, tetapi bola salju sudah bergulir. Di titik ini, faktanya: Fraksi NasDem tidak pernah menyatakan bahwa rotasi karena ucapannya; fraksi justru menegaskan “rotasi rutin”. Media menyusun kronologi “setelah” pernyataan kontroversial, namun “setelah” tidak otomatis “karena”—itu perbedaan krusial yang penting dicatat.
Bahwa publik mengaitkan keduanya bisa dimaklumi. Ahmad Sahroni adalah figur dengan sorotan tinggi; setiap ucapannya menjadi sinyal. Tetapi hingga artikel ini ditulis, rujukan-rujukan resmi dan mayoritas pemberitaan menyebut rotasi sebagai manuver organisasi, bukan sanksi personal. Di era komunikasi politik yang serba cepat, pilihan diksi keras berbiaya reputasi; rotasi yang berdekatan waktunya kerap dibaca sebagai “cooling down” simbolik—sebuah tafsir yang tidak diakui partai, tetapi tak terhindarkan di mata publik.
Wajib Tahu:
Hingga rilis ini, tidak ada pernyataan resmi NasDem yang menyebut mutasi Ahmad Sahroni sebagai sanksi atas ucapannya; seluruh juru bicara fraksi menyebut penyegaran/rotasi rutin.
Bagaimana Fraksi Mengubah AKD & Membaca Motif di Baliknya
Secara tata tertib, fraksi berwenang mengusulkan pergantian unsur pimpinan/anggota di AKD. Usul diajukan ke pimpinan DPR dan diproses administratif. Dalam praktik komunikasi, hampir semua rotasi akan dibingkai sebagai penyegaran—terutama saat tensi publik tinggi—untuk meredakan gejolak tanpa memperuncing friksi internal. Pada kasus Ahmad Sahroni, pola ini terlihat: surat fraksi beredar, konfirmasi pejabat diberikan, lalu profil pengganti dirilis untuk menstabilkan wacana.
Di sisi lain, Komisi I adalah lanskap baru dengan isu-isu besar: keamanan siber, diplomasi digital, spektrum frekuensi, hingga pertahanan di tengah situasi kawasan yang dinamis. Bila Ahmad Sahroni mampu menunjukkan kinerja yang tajam—rapat dengar pendapat yang substantif, pengawasan anggaran yang disiplin, dan komunikasi publik yang lebih empatik—mutasi ini dapat dibaca sebagai restart reputasi. Bila tidak, sorotan akan bergeser dari Komisi III ke Komisi I, dan dampaknya bisa lebih luas karena menyentuh ruang informasi serta pertahanan.
Ke Depan: Performa Ahmad Sahroni di Komisi I Jadi Ujian
Ada alasan mengapa perpindahan Ahmad Sahroni tidak bisa dicap remeh. Komisi I bukan sekadar “komisi baru”—ia pusat gravitasi isu strategis negara. Dari tata kelola internet, penguatan siber, penyiaran, sampai dinamika pertahanan—semuanya menuntut sensitivitas dan stakeholder management yang rapi. Bagi NasDem, memindahkan Ahmad Sahroni ke meja ini bisa memberi dua efek sekaligus: menurunkan tensi di komisi hukum dan memanfaatkan jaringan serta visibilitasnya untuk isu-isu yang lebih luas. Bagi publik, alat ukurnya sederhana: apakah di 1–2 bulan ke depan kinerjanya terlihat nyata dan komunikasinya lebih terukur? Jika ya, narasi “mutasi=teguran” akan memudar; jika tidak, tafsir “mutasi=parkir” akan menguat.
Pada akhirnya, rotasi ini mengingatkan satu hal: bahasa politisi adalah kebijakan pertama yang dirasakan publik. Ketika kata-kata menyalakan api, mutasi kadang jadi alat pemadam paling aman bagi partai—meskipun secara resmi ia disebut penyegaran. Apa pun tafsirnya, nasib wacana itu kini berada di tangan Ahmad Sahroni sendiri: apakah ia mengubah pendekatan dan kinerja, atau membiarkan kontroversi lama menempel di panggung baru.
Sumber: CNBC Indonesia