Lintas Fokus – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi berganti. Pada Rabu, 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua LPS periode 2025–2030. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pelantikan ini menjadi titik penting bagi arsitektur stabilitas sistem keuangan Indonesia, terutama di tengah dinamika suku bunga global, konsolidasi perbankan, hingga penguatan pengawasan industri asuransi yang mulai ditangani LPS melalui program penjaminan polis. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 111/P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner LPS.
Sebelum pelantikan, Anggito Abimanyu telah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, lalu ditetapkan menjadi Ketua DK LPS untuk masa tugas lima tahun. Rekam jejaknya dikenal panjang di kebijakan fiskal dan keuangan publik, termasuk kiprahnya sebagai akademisi UGM dan pejabat Kementerian Keuangan. Penetapan oleh DPR serta pengumuman pelantikan oleh media arus utama mengonfirmasi transisi kepemimpinan ini berlangsung mulus dan terencana.
Di Istana Negara, prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung Presiden. Selain Anggito Abimanyu sebagai Ketua, Presiden juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, Doddy Zulverdi dan Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai anggota DK LPS. Dua anggota ex officio, yakni Suminto (Kemenkeu) dan Aida S. Budiman (Bank Indonesia), turut memperkuat formasi pimpinan LPS. Susunan ini memberi sinyal bahwa bauran kompetensi kebijakan, pengawasan sistemik, serta penyelesaian bank dan polis akan menjadi prioritas jangka menengah.
Konteks politik dan kebijakan juga relevan. Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memimpin LPS dan kini mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan. Perpindahan ini mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan dan membuka jalan koordinasi lebih baik antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS—empat pilar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pelantikan dan mandat baru LPS hari ini diberitakan serentak oleh berbagai media ekonomi nasional, menegaskan urgensi penguatan jaring pengaman sistem keuangan.
Mengapa Penunjukan Anggito Abimanyu Penting bagi Nasabah Bank?
Bagi masyarakat, nama Anggito Abimanyu bukan sekadar simbol pergantian pejabat. LPS adalah garda terakhir melindungi simpanan nasabah ketika bank mengalami masalah. Dengan pengalaman panjang Anggito di desain kebijakan fiskal, pengelolaan dana publik, dan tata kelola kelembagaan, publik berharap penyempurnaan tata kelola LPS terus dipercepat: mulai dari ketepatan perhitungan tingkat bunga penjaminan, ketahanan dana LPS, sampai kecepatan resolusi jika ada bank bermasalah. Pelantikan resmi serta penyebutan Keppres 111/P Tahun 2025 mempertegas landasan hukum dan mandat kerja baru LPS.
Di sisi lain, pengawasan lintas sektor kian menantang. Selain simpanan perbankan, LPS memegang mandat program penjaminan polis asuransi. Ini menuntut ketepatan data aktuaria, model risiko, dan tata kelola klaim yang transparan. Dengan koordinasi KSSK yang baik dan komposisi DK LPS yang berpengalaman, kebijakan penjaminan diharapkan lebih presisi, mengurangi moral hazard, sekaligus menjaga kepercayaan publik. Poin-poin ini banyak disorot pada liputan hari ini yang menampilkan komposisi lengkap DK LPS hasil pelantikan.
Agenda Cepat: Tiga Prioritas yang Ditunggu Pasar
Pertama, evaluasi berkala Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) agar tetap sejalan dengan siklus suku bunga dan volatilitas pasar. Kedua, penguatan dana kelolaan LPS, termasuk opsi diversifikasi portofolio yang prudent agar likuiditas siap saat dibutuhkan. Ketiga, pematangan protokol resolusi bank dan polis, sehingga proses intervensi tetap cepat, adil, dan meminimalkan biaya fiskal. Sejumlah pemberitaan menggarisbawahi bahwa formasi baru DK LPS hari ini didesain untuk mengeksekusi agenda-agenda strategis tersebut secara terukur.
Hanya Pergantian Figur, atau Momentum Reformasi?
Banyak pihak menilai penunjukan Anggito Abimanyu sebagai peluang mempercepat reformasi jaring pengaman sektor keuangan. Dengan dukungan regulasi dan keputusan Presiden, LPS memiliki pijakan kuat memastikan dana nasabah tetap aman dan proses resolusi tidak menimbulkan kepanikan. Fokus berikutnya adalah eksekusi: memperjelas standar pelaporan risiko bank, memperbaiki komunikasi publik ketika ada kasus, serta memastikan dana penjaminan selalu memadai. Media utama menegaskan pelantikan ini resmi dan berlaku untuk periode 2025–2030, yang memberi waktu cukup bagi LPS menjalankan peta jalannya.
Wajib Tahu:
Anggito Abimanyu dilantik untuk masa jabatan 2025–2030 berdasarkan Keppres 111/P Tahun 2025, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menteri Keuangan. Susunan DK LPS baru juga mencakup Farid Azhar Nasution, Doddy Zulverdi, dan Ferdinan Dwikoraja Purba, serta dua ex officio dari Kemenkeu dan BI.
Dampak ke Kepercayaan Publik dan Ekosistem Perbankan
Keberhasilan LPS menjaga kepercayaan nasabah bergantung pada dua aspek: kesiapan dana dan kecepatan bertindak. Dengan kepemimpinan Anggito Abimanyu, yang terbiasa bekerja berbasis data dan tata kelola, publik patut berharap pada proses yang lebih ringkas dan akuntabel, terutama jika ada eskalasi risiko. Keterbukaan informasi dan edukasi nasabah soal batas penjaminan, cakupan produk, dan syarat klaim harus semakin agresif. Seremoni pelantikan hari ini dan pemuatan di berbagai media memberi legitimasi kuat untuk bergerak cepat.
Sumber: Kontan Nasional
