Kemajuanrakyat.co.id – Pulau Bali tolak ormas Grib Jaya yang dilakukan oleh pecalang, yang merupakan aparat keamanan adat di Pulau Dewata tersebut.
Penolakan ini mencuat ke publik setelah beredar sebuah video pelantikan pengurus Grib Jaya DPD Bali yang viral di media sosial.
Didalam video tersebut, seorang pria bernama Rahmat memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.
Namun perkenalan tersebut langsung mendapatkan respon tegas dari perwakilan pecalang Bali yang menyatakan penolakannya terhadap keberadaan ormas luar.
“Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan, turun-temurun untuk menjaga Bali,” ucap pecalang tersebut.
Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya.
“Kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda,” lanjut pecalang tersebut.
Respon Masyarakat Karena Bali Tolak Ormas Grib
Alasan masyaraat Bali tolak ormas Grib Jaya juga dituangkan dalam sebuah surat terbuka yang ditulis oleh Ketua Pecalang DA Sulanyah, Kecamatan Seririt, Buleleng, Wayan Darmaya.
Surat terbuka tersebut ditunjukan kepada Gubernur Bali, Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Manggala Agung Pecalang Provinsi Bali.
Dalam suratnya, Wayan menyampaikan keresahan masyarakat Bali, khususnya kalangan Pasikian Pecalang, terhadap kehadiran ormas dari luar pulau Dewata.
Gubernur Bali I Wayan Koster juga menegaskan Bali tidak membutuhkan Organisasi Masyarakat Grib Jaya.
“Bali tidak membutuhkan Ormas macam ini,” ujar Wayan Koster saat di hubungi, Minggu, 4 Mei 2025.
Menurut Koster, kehadiran Ormas di Bali tidak ada manfaatnya untuk pariwisata, karena itu ormas semacam itu tidak boleh ada di Bali. “Apa manfaatnya,” katanya.
Ketika Gubernur Wayan Koster menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, gelombang suara sumbang langsung bermunculan.
Selain itu juga, sejumlah isu juga mulai bermunculan, mulai dari tudingan politisasi desa adat, kekhawatiran akan eksklusivitas, hingga ketakutan bahwa Bali akan menjadi tertutup bagi pihak luar.
Namun waktu membuktikan bahwa regulasi ini adalah langkah antisipatif yang sangat visioner.
