Lintas Fokus – Seruan aksi mahasiswa kembali memuncak. BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) memastikan demo hari ini, Kamis, 4 September 2025, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Agenda utama: mengawal “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sehari sebelumnya sudah dibahas pimpinan DPR bersama perwakilan mahasiswa. Di lapangan, polisi menyiagakan ratusan personel; Koops wilayah Jakarta Pusat menyebut 205 personel berjaga di DPR dan aksi dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB. Ini dikonfirmasi oleh Kapolres Jakarta Pusat serta Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan.
Aksi ini adalah kelanjutan dari rangkaian unjuk rasa yang menggema sejak akhir Agustus. Di media arus utama, rute dan lokasi demonstrasi hari ini dipetakan: mahasiswa di DPR, sementara kelompok lain seperti serikat buruh terpusat di kawasan Patung Kuda–Istana. Informasi tersebut menyebut aksi BEM SI sempat tertunda pada 2 September karena eskalasi situasi, lalu dijadwalkan kembali untuk hari ini.
Agenda & Tuntutan BEM SI Hari Ini
Secara garis besar, BEM SI membawa bingkai 17+8 Tuntutan Rakyat—“17” untuk langkah jangka pendek (deadline 5 September 2025) dan “8” untuk reformasi setahun. Media mencatat tuntutan mendesak antara lain pembentukan tim investigasi independen atas kekerasan dalam aksi 28–30 Agustus (termasuk kasus Affan Kurniawan), pembekuan kenaikan tunjangan anggota DPR serta transparansi anggaran, penghentian kriminalisasi demonstran, dan penarikan TNI dari fungsi pengamanan sipil. Beberapa platform menuliskan rinciannya, termasuk estimasi massa 500–1.000 orang dan tajuk aksi #SelamatkanIndonesia.
Di sisi parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah menerima perwakilan mahasiswa dan mengumpulkan pimpinan fraksi untuk membahas 17+8; agenda pembahasan dijadwalkan hari ini setelah pertemuan 3 September. Pernyataan serupa juga muncul di kanal berita dan update redaksi, menegaskan isu tunjangan anggota DPR serta akuntabilitas sebagai fokus awal.
Peta Aksi: Waktu, Lokasi, Perkiraan Massa
Sejumlah redaksi memublikasikan lokasi aksi 4 September: mahasiswa terpusat di Gedung DPR (Senayan), mulai 13.00 WIB. Personel pengamanan yang disiagakan di DPR disebut 205 oleh Kapolres Jakpus; judul berita sempat menuliskan 250, namun kutipan resmi menyebut angka 205—kami merujuk pada pernyataan pejabat. Selain aksi orasi, sebagian media menyoroti penyerahan simbolis dokumen 17+8 kepada DPR sebagai bagian dari rangkaian siang ini.
Secara konteks, unjuk rasa hari ini merupakan kelanjutan setelah sempat ada pembatalan oleh salah satu elemen (BEM SI Kerakyatan) pada 2 September karena menilai situasi tidak kondusif. Keputusan tersebut terekam di kanal media dan explainer kebijakan yang menelusuri dinamika internal aliansi mahasiswa. Hal ini relevan untuk memahami mengapa tagar protes dan rute aksi bergerak dinamis sepanjang pekan.
Wajib Tahu:
-
BEM SI menjadwalkan aksi 13.00 WIB di DPR; 205 personel disiagakan, menurut Kapolres Jakpus.
-
17+8 memuat 17 tuntutan jangka pendek (deadline 5/9/2025) dan 8 tuntutan jangka panjang.
-
DPR menyatakan rapat bahas 17+8 digelar hari ini.
Dampak Kebijakan & Respons DPR–Polri
Seberapa strategis aksi BEM SI hari ini? Pertama, tekanan waktu. Banyak redaksi menuliskan bahwa 17 poin diminta tuntas sebelum 5 September—hanya sehari setelah aksi. Ini menciptakan sense of urgency bagi pembuat kebijakan: dari moratorium fasilitas DPR, transparansi anggaran, sampai perlindungan hak sipil. Dasco menyebut pembahasan dengan fraksi-fraksi berjalan, bahkan menyinggung klaim soal penyetopan tunjangan rumah per 30 Agustus (poin yang juga diberitakan sejumlah media politik). Bila komitmen ini terdokumentasi, ia berpotensi menjadi quick win yang meredam eskalasi.
Kedua, arus legitimasi isu. Saat 17+8 menjadi payung pesan, tuntutan lintas kelompok lebih mudah difraksi ke meja kebijakan—dari hak sipil, penanganan aparat, hingga isu ekonomi–ketenagakerjaan. Kalender aksi pun tidak berdiri sendiri; daftar rencana demo lintas kelompok yang dirilis media hari ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah berada dalam tekanan multi-front.
Ketiga, pola pengamanan. Kutipan pejabat dan pernyataan BEM SI menegaskan aksi damai sebagai koridor. Di sisi lain, pengalaman pekan lalu menunjukkan gesekan mudah terjadi ketika komunikasi putus. Karena itu, transparansi SOP pengendalian massa dan jalur negosiasi on-site (misalnya perwakilan 10–20 orang masuk audiensi) akan menentukan apakah aksi berjalan kondusif. Narasi ini sudah muncul di beberapa laporan yang memetakan what’s next setelah audiensi 3 September.
Kenapa Tagar Saja Tak Cukup: Jalan Keluar setelah Aksi
Masifnya dukungan publik adalah modal politik. Namun, agar energi tak habis di linimasa, ada tiga jalur tindak lanjut pasca-aksi BEM SI.
1) Dokumentasi resmi. Publikasikan risalah pertemuan, timeline eksekusi 17 poin, dan PIC tiap lembaga (DPR, Kepolisian, Kemenko Polhukam, Kemenaker, dll.) sehingga publik dapat mengukur capaian alih-alih menebak. Ini juga mengurangi potensi klaim liar pasca-aksi. (Laporan hari ini menyebut DPR menjadwalkan rapat internal membahas 17+8).
2) Mekanisme pemantauan independen. Kolaborasi kampus–LSM hukum–komunitas jurnalis data untuk mengawal progres (mis. dashboard publik) akan meningkatkan akuntabilitas dan menurunkan friction di jalan.
3) Penyelesaian kasus prioritas. Poin keadilan bagi korban kekerasan menjadi litmus test. Jika tim investigasi independen terbentuk dan hasilnya terbuka, kepercayaan bisa pulih lebih cepat—ini salah satu isi 17 poin yang paling disorot redaksi.
Pada akhirnya, BEM SI bukan hanya menggerakkan massa; mereka menggerakkan agenda kebijakan. Dengan tenggat yang menekan dan tatapan media yang rapat, hari ini adalah uji komitmen semua pihak: adakah perubahan nyata dalam jangka dekat—atau kita kembali pada siklus janji dan eskalasi?
Sumber: Suara.com