Kemajuanrakyat.co.id – Berita diduga Budi Arie terima jatah sebanyak 50 persen dari pengamanan judi online terungkap dalam sidang kasus judol Kominfo.
Hal ini disampaikan dalam sidang dakwaan kasus judol Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta Selatan, pada Rabu (14/5/2025).
Terdakwa dalam perkara ini ialah, Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwi Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
Dalam surat dakwaan menyebutkan para terdakwa mengalokasikan 50 persen untuk Budi Arie. Sedangkan sisanya dibagikan dengan prosentase berbeda untuk para terdakwa.
Baca juga; Ketua Kadin Cilegon Tersangka Kasus Pemerasan Proyek Rp5 T
Peran Hingga Dugaan Budi Arie Terima Jatah 50 Persen
Mengacu pada surat dakwaan, keterlibatan Budi Arie dalam perlindungan situs judol bermula pada Oktober 2023, ketika menjabat sebagai menteri Komunikasi dan Informatika.
Saat itu, Budi Arie meminta Zulkarnaen untuk mencarikan orang yang bisa mengumpulkan data situs judi online.
Zulkarnaen lalu mempertemukannya dengan Adhi Kismanto, orang yang memperkenalkan alat crawling data untuk mengumpulkan situs judol.
Budi Arie kemudian meminta Adhi untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di kementeriannya.
Namun, Adhi gagal dalam proses seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana.
Akan tetapi, Adhi tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi dari Budi Arie. Dirinya juga ditugaskan mencari situs judi online untuk dilaporkan ke Riko Rasota Rahmada yang kala itu menjabat sebagai Kepala Tim Take Down.
Pada Januari 2024, ada banyak situs judi online yang dikoordinasikan oleh Alwin Jabarti Kiemas dan Denden Imadudin Soleh, dua terdakwa lain dalam kasus ini.
Menurut Jaksa, ada 3.900 laman yang dijaga pada Mei 2024. Dari penjagaan itu, mereka meraup uang sebesar Rp 48,7 miliar.
Tarif penjagaan adalah Rp 8 juta persitus dengan pembagian sebagai berikut:
- 20 persen untuk Adhi
- 30 persen untuk Zulkarnaen
- 50 persen untuk Budi Arie
Disisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo) Handoko, membantah bahwa Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie menerima jatah sebanyak 50 persen dari pengamanan judi online.
Dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan Budi Arie tahu, apalagi menerima uang haram tersebut.
Faktanya, memang Budi Arie tidak tahu soal pembagian sogokan itu, apalagi menerimanya baik sebagian maupun keseluruhan, tegas Handoko.
