Lintas Fokus – Gelombang protes yang memanas sejak akhir Agustus berlanjut ke Demo 1 September dengan spektrum peserta yang kian beragam—dari jaringan mahasiswa lintas kampus, komunitas pekerja/ojol, serikat buruh, hingga aliansi warga di berbagai daerah. Skala koordinasi terlihat dari pengumuman rute, titik kumpul, dan jam mulai yang sudah dipublikasikan sejak hari Minggu, 31 Agustus, plus imbauan resmi dari pemda/polisi daerah untuk menjaga situasi tetap damai. Di bawah ini kami merangkum siapa saja yang turun, di mana konsentrasinya, dan tuntutan yang paling sering muncul—berdasarkan sumber terbuka kredibel per hari ini (31 Agustus 2025, WIB).
Pemetaan Peserta: dari Samarinda, Palembang, Batam, hingga Kalsel
Kalimantan Timur (Samarinda). Aliansi Mahakam/Aksi Masyarakat Kaltim Menggugat menegaskan konsolidasi besar dengan titik kumpul di Islamic Center Samarinda (pukul 10.00 WITA), lalu long march ke DPRD Kaltim (Jalan Teuku Umar). Estimasi massa ribuan, dengan koordinasi lintas lembaga kemahasiswaan. Rilis lokal menampilkan nama juru bicara dan rincian rute—indikasi kesiapan logistik dan keamanan warga.
Sumatera Selatan (Palembang). Rencana aksi yang semula diperkirakan 29 Agustus diundur menjadi Senin (1/9) pukul 13.00 WIB. Otoritas setempat mengonfirmasi pergeseran jadwal. Namun, dini hari tadi sempat terjadi perusakan di sekitar Gedung DPRD Sumsel oleh kelompok remaja, sehingga pemantauan keamanan menjadi krusial jelang Demo 1 September.
Kepulauan Riau (Batam). Ratusan mahasiswa menyiapkan aksi di tiga titik (Polda Kepri, DPRD Kota Batam, Kantor Pemko). Panitia memasang jam mulai 13.00 WIB. Di kota ini, selain aliansi mahasiswa, ada pula koalisi pekerja/buruh yang sejak pekan lalu mengusung 9 tuntutan ekonomi-kerja spesifik (lihat bagian tuntutan).
Kalimantan Selatan (Banjarmasin). Aliansi Kalsel Melawan menyatakan aksi besar di depan DPRD Kalsel, meminta pimpinan DPRD hadir langsung menemui massa. Sejumlah kanal lokal menyebut empat elemen massa (mahasiswa, ojol, buruh, warga) dan lima tuntutan yang memadukan isu nasional-lokal. Demo 1 September di Kalsel diperkirakan disertai long march dan pengalihan arus lalu lintas.
DIY (Yogyakarta). Pemda DIY menyampaikan telah menyiapkan skema pengamanan dan koordinasi lintas sektor menghadapi rencana aksi di sekitar DPRD DIY pada Senin (1/9). Fokusnya adalah pencegahan konflik dan kanal dialog.
Jawa Tengah → Jakarta (KPK). Dari Pati, aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyiapkan 10 bus untuk aksi di Gedung Merah Putih KPK. Narasi utama: dorongan percepatan penanganan perkara terkait proyek jalur kereta dan desakan penetapan status hukum terhadap Bupati Pati Sudewo. Beberapa media menyebut keberangkatan 31 Agustus dan aksi Senin 1 September.
Demo 1 September: Titik, Jadwal, dan Koordinasi Lapangan
Secara umum, Demo 1 September berporos pada gedung-gedung DPRD di provinsi/kota serta gedung KPK di Jakarta. Di Kaltim, rute Islamic Center → DPRD Kaltim sudah disosialisasikan agar warga menghindari koridor padat (Gajah Mada–Tengkawang–kompleks DPRD), sedangkan di Palembang, aparatur sedang fokus mengamankan ulang perimeter pascakejadian dini hari tadi. Di DIY, pemda melakukan pendekatan “siaga dialogis”—penyiapan nakes, jaga warga, dan koordinasi transportasi. Batam menempatkan tiga titik aksinya di kantor-kantor strategis agar tuntutan mudah diformalisasikan dalam agenda resmi. Koordinasi ini memperlihatkan upaya membuat Demo 1 September berjalan damai namun tetap tegas pada substansi.
Tuntutan Utama: Akuntabilitas, Reformasi, hingga Isu Ekonomi Rakyat
Dari penelusuran redaksi, ada tiga rumpun tuntutan yang paling dominan:
(1) Akuntabilitas penegakan hukum & antikorupsi.
Arus massa ke KPK (rombongan Pati dan jejaring simpatisan) mengusung misi mempercepat dan menajamkan penindakan kasus, khususnya proyek jalur kereta yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo. Tuntutan mencakup transparansi proses, kejelasan status, dan komunikasi publik yang rapi agar kepercayaan publik pulih.
(2) Reformasi & evaluasi lembaga—DPR, Polri, hingga kebijakan daerah.
Di Kalsel, Aliansi Kalsel Melawan membawa isu reformasi DPR dan Polri, transparansi anggaran, hingga penolakan kebijakan lokal seperti penetapan Taman Nasional Meratus yang dianggap merugikan warga. Seruan “pimpinan DPRD hadir langsung” menandakan keinginan tatap muka, bukan sekadar menerima berkas aspirasi.
(3) Ekonomi rakyat & perburuhan.
Di Batam, jaringan mahasiswa/pekerja mendorong 7–9 tuntutan: hapus outsourcing & tolak upah murah, stop PHK/ bentuk Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang pro-pekerja (tanpa model omnibus yang melemahkan), pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menutup celah korupsi, revisi kebijakan UWTO yang memberatkan, hingga penguatan K3. Format tuntutan yang granular ini membuat Demo 1 September punya haluan kebijakan yang jelas dan terukur.
Wajib Tahu:
Di sejumlah daerah, jadwal bisa bergeser mengikuti situasi lapangan. Contoh paling menonjol: Palembang yang menggeser ke 1 September pukul 13.00 WIB serta fokus pengamanan pascakejadian dini hari. Selalu cek kanal resmi pemda/polres/aliansi sebelum mobilisasi.
Apa yang Perlu Dipantau: Keselamatan Aksi, Validasi Info, dan Tindak Lanjut
Pertama, keselamatan peserta—terutama rute padat dan area sensitif seperti kompleks gedung dewan. Kaltim telah mengumumkan koridor lalu lintas yang rawan macet agar warga dapat menghindar, sementara pemda DIY menyiapkan dukungan nakes/jaga warga. Kedua, validasi informasi: perbedaan jam/tanggal di beberapa wilayah (termasuk kelompok dari Pati) perlu disikapi hati-hati agar konsentrasi massa tidak tersesat oleh pamflet lama/seruan tidak resmi. Ketiga, tindak lanjut kebijakan: banyak tuntutan sifatnya policy-able—artinya bisa segera masuk ke rapat resmi (RDP, rekomendasi DPRD ke pusat), bukan sekadar menjadi spanduk. Demo 1 September bernilai strategis jika pasca-aksi diikuti dokumen rekomendasi yang berpeta waktu (deadline), indikator, dan pihak penanggung jawab.
Sumber: Tempo
