Lintas Fokus – Sejak pagi, linimasa penuh poster dan seruan Demo 25 Agustus 2025. Di Senayan, pagar depan Gedung DPR/MPR dikunci, barikade dan water cannon berjaga—tanda kesiapsiagaan penuh. Artinya, apa pun skala massa yang benar-benar datang, otoritas sudah menutup celah kerawanan. Untuk kamu yang butuh panduan cepat (dan akurat) tentang Demo 25 Agustus hari ini, kami merangkum situasi lapangan, daftar tuntutan yang beredar, siapa turun siapa tidak, hingga batas konstitusi yang kerap disalahpahami.
Demo 25 Agustus: Situasi Terkini di Sekitar DPR
Pantauan pagi hingga siang menunjukkan akses depan DPR dikendalikan petugas. Tempo mendokumentasikan pagar depan yang dikunci, barier beton yang diminyaki untuk mencegah pendakian, serta kendaraan taktis termasuk water cannon siaga di halaman kompleks. Di sisi pengamanan, Tirto menyebut 1.250 personel gabungan TNI–Polri–Pemprov DKI diterjunkan. Dengan konfigurasi ini, arus kendaraan masih bisa dialihkan bila konsentrasi massa meningkat.
BeritaSatu memperkirakan konsentrasi massa—jika terkumpul—akan dipusatkan di Gerbang Utama dan Gerbang Pancasila DPR/MPR dengan estimasi ±1.000 orang. Namun, seperti biasa pada momen viral, jumlah di lapangan sangat dipengaruhi cuaca, kesiapan koordinator, dan disiplin rute. Sampai laporan ini disusun, beberapa kanal menyebut arus depan DPR cenderung lancar dengan pengaturan petugas, seraya menunggu kedatangan kloter massa.
Siapa Turun, Siapa Memilih Tidak
Peta aktor itu penting agar publik tidak tertipu amplifikasi linimasa. KSPI dan Partai Buruh menegaskan tidak ikut Demo 25 Agustus. Mereka memindahkan fokus ke 28 Agustus dengan agenda buruh skala besar di Jakarta dan 38 provinsi. Penegasan ini didaratkan ulang siang ini oleh Liputan6, sekaligus menepis narasi yang mencampuradukkan dua tanggal berbeda. Di daerah, elemen FSPMI di Banten juga memastikan tidak ikut aksi hari ini.
Untuk elemen yang berpotensi hadir, pemberitaan menyebut jejaring mahasiswa/masyarakat sipil yang terhubung lewat kanal media sosial. BeritaSatu merangkum daftar massa dan titik aksi, sementara sejumlah stasiun TV berita menyiarkan live update dari sekitar Senayan. Artinya, Demo 25 Agustus hari ini menjadi ajang “uji realitas” antara seruan digital dan mobilisasi nyata.
Tuntutan, Legalitas, dan Batas Konstitusi
Ragam tuntutan yang beredar—disarikan Akurat, BeritaSatu, dan Tirto—meliputi transparansi anggaran/tunjangan DPR, peninjauan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, hingga seruan ekstrem seperti “bubarkan DPR” dan dekrit presiden. Penting: bagian terakhir ini berbenturan langsung dengan Pasal 7C UUD 1945 yang tegas menyatakan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Jadi, sekalipun seruan tersebut mendominasi poster Demo 25 Agustus, secara konstitusional jalurnya tidak tersedia. Rujukan primer dari Mahkamah Konstitusi menegaskan norma ini, dan berbagai outlet hukum mengulas latar amandemen pasal tersebut.
Di luar isu “pembubaran”, ada sembilan butir tuntutan populer yang banyak diulang: mulai dari transparansi penghasilan anggota DPR, pembatalan rencana kenaikan gaji/tunjangan, hingga dorongan penguatan pemberantasan korupsi dan penolakan regulasi tertentu. Intinya, Demo 25 Agustus memadukan keluhan ekonomi-politik dengan simbolik—mengambil panggung di Senayan untuk memaksa publik dan parlemen “mendengar” meski substansi butirnya perlu diuji verifikasinya satu per satu.
Panduan Aman & Verifikasi Informasi
Agar tidak terseret noise, siapkan strategi menonton/berpartisipasi yang waras. Pertama, cek laporan lapangan dari media arus utama (Tempo, live TV berita) untuk mengetahui apakah akses gerbang dibuka-tutup dan rute dialihkan. Kedua, bedakan Demo 25 Agustus hari ini dari aksi buruh 28 Agustus 2025—dua agenda berbeda dengan aktor dan tuntutan berbeda. Ketiga, jika melintas/ikut, bawa identitas, gunakan masker, patuhi arahan petugas, dan hindari membawa benda berisiko. Keempat, saring informasi: cocokkan poster yang beredar dengan ringkasan redaksi kredibel (Akurat, BeritaSatu, Tirto). Jika ada klaim “pembubaran DPR lewat dekrit”, pahami batas konstitusi Pasal 7C agar tidak ikut menyebar miskonsepsi.
Wajib Tahu:
Demo 25 Agustus 2025 dijaga 1.250 personel di DPR; pagar depan dikunci, barier & water cannon siaga. KSPI–Partai Buruh tidak ikut, fokus ke 28 Agustus. Seruan “bubarkan DPR” bertentangan dengan Pasal 7C UUD 1945—presiden tak bisa membubarkan DPR.
Sumber: Tempo
