Lintas Fokus – Gelombang Demo Buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025, berubah tegang di sekitar Kompleks DPR/MPR. Massa memanjat pagar, polisi menembakkan gas air mata dan water cannon, serta arus lalu lintas tersendat panjang. Di saat ribuan orang datang menyuarakan tuntutan langsung di Senayan, rapat-rapat dewan berlangsung lewat Zoom, memantik kritik keras: wakil rakyat dinilai “menghilang di balik layar” ketika publik menuntut didengar.
Kenapa DPR Disorot: Rapat Zoom Saat Ribuan Warga Mengetuk Pintu
Faktanya, Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan edaran agar ASN dan tenaga ahli WFH pada 28 Agustus 2025 untuk mengantisipasi dampak demonstrasi. Di lapangan, rapat Baleg yang tetap digelar hanya dihadiri dua anggota secara fisik; selebihnya hadir daring karena akses ke gedung terhambat massa. Pimpinan Baleg menegaskan “bukan WFH”—namun mengakui rapat dilakukan via Zoom. Secara persepsi publik, yang terekam jelas: wakil rakyat tidak hadir penuh di hadapan massa.
Di saat yang sama, pengawas parlemen seperti Formappi menilai pilihan WFH dan rapat daring pada hari krusial memperlebar jarak psikologis antara DPR dan konstituen. Kritiknya tajam: ketika ribuan orang bersuara, parlemen memilih layar. Ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan sinyal kegagalan kepekaan representasi.
Fakta Lapangan: Ricuh di Senayan, Evakuasi Kacau, Sopir Ojol Tewas
Kronologi sore hari mengerucut pada benturan. Laporan menyebut pagar dan jalur tol dipanjat, aparat menembakkan gas air mata serta menyemprot water cannon untuk memukul mundur massa. Beberapa kericuhan pecah hingga kawasan sekitar Gelora Bung Karno.
Tragedi paling menyayat: Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas setelah terlindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, tak jauh dari lokasi bentrok. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf dan berjanji mengusut tuntas; sejumlah laporan menyebut tujuh anggota diperiksa terkait insiden rantis. Kasus ini kini menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas penanganan aksi.
Adapun dampak keamanan tak satu arah. Polri melaporkan 10 anggotanya luka-luka akibat bentrokan pada 28 Agustus. Di sisi lain, jaringan advokasi Lokataru mencatat sedikitnya 600 orang ditangkap pada 28 Agustus; sementara aksi 25 Agustus sebelumnya berujung 351 penangkapan, termasuk 196 anak. Angka-angka ini menyalakan alarm tentang proporsionalitas penanganan dan perlindungan warga non-peserta.
Wajib Tahu:
Imbauan WFH di lingkungan DPR dan rapat Zoom di hari aksi besar memperkuat persepsi publik bahwa parlemen tidak hadir langsung saat Demo Buruh memuncak—ini yang memantik gelombang kritik.
WFH Parlemen vs Hak Warga Didengar
Secara regulatif, WFH/rapat daring tentu sah. Namun, pada hari krisis representasi, pilihan itu berimplikasi politis: publik melihat “kehadiran fisik” sebagai komitmen mendengar, terutama ketika Demo Buruh memobilisasi massa lintas kota. Pimpinan Baleg berdalih rapat RDPU tidak butuh kuorum dan bisa digelar hybrid; problemnya, kanal tatap muka dengan massa—posko penerimaan aspirasi, jadwal audiensi terbuka—tidak tampak menonjol. Dalam frame komunikasi krisis, ini disebut tone-deaf governance: kebijakan benar di kertas, tapi gagal menangkap emosi warga.
Kritik makin tajam karena konteksnya ketimpangan kesejahteraan politisi vs publik. Media internasional menyoroti kontroversi tunjangan perumahan Rp50 juta/bulan untuk anggota DPR—angka yang dikontraskan dengan upah minimum—yang ikut menyulut kemarahan jalanan. Pada pekan yang sama, kerusuhan beberapa kali pecah di depan parlemen, lengkap dengan water cannon dan gas air mata. Demo Buruh akhirnya menjadi wadah perasaan tak didengar di tengah persepsi privilese elite.
Tuntutan Serikat & Jalan Keluar yang “Masuk Akal”
Jelang aksi, serikat menyebut 10 ribu pekerja Jabodetabek turun, membawa enam tuntutan utama: perbaikan upah minimum 2026, pembatasan outsourcing, penghentian PHK massal, reformasi pajak perburuhan, penguatan jaminan sosial, serta percepatan legislasi pro-pekerja. Aksi skala nasional di berbagai provinsi mengisyaratkan ini bukan gejolak musiman, melainkan akumulasi problem struktural pasar kerja. Demo Buruh karenanya bukan sekadar protes, tetapi “mekanisme koreksi” terhadap kebijakan yang dianggap menjauh dari keadilan sosial.
Jika DPR ingin mengembalikan kepercayaan publik, langkahnya harus nyata dan terukur:
-
Buka posko dengar-aspirasi on-site lintas fraksi di perimeter aman, terpisah dari titik benturan, agar naskah tuntutan dan data pendukung terserap sistematis.
-
Jadwalkan RDPU terbuka pasca-aksi, on-site (bukan hanya Zoom), disiarkan publik; fokus pada isunya (upah, outsourcing, jaminan sosial), bukan framing keamanan semata.
-
Moratorium pembahasan aturan yang berdampak langsung pada hak pekerja hingga seluruh pemangku kepentingan dipanggil setara.
-
Audit SOP pengamanan unjuk rasa—termasuk operasi rantis dan perlindungan warga non-peserta—serta transparansi penuh proses penegakan disiplin dalam kasus Affan Kurniawan hingga tuntas.
Pada akhirnya, yang diminta publik itu sederhana: hadir, mendengar, dan bertanggung jawab. Di tengah asap gas air mata dan tagar berderet, Demo Buruh menuntut sesuatu yang mestinya elementer di demokrasi—wakil rakyat yang betul-betul mewakili.
Sumber: CNBC Indonesia