Lintas Fokus – Setelah malam ricuh yang menewaskan pengemudi ojol Affan Kurniawan, Demo Hari Ini kembali memadati ruang-ruang simbol kekuasaan. Jakarta menjadi episentrum, sementara kota-kota besar menyiapkan panggung tuntutan. Di lapangan, mahasiswa, buruh, dan komunitas jalanan menuntut akuntabilitas polisi, koreksi kebijakan, dan perlindungan warga non-peserta. Tekanan publik meningkat—dan pemerintah diuji untuk menjawabnya dengan langkah nyata, bukan sekadar imbauan lalu lintas. Reuters menulis, mahasiswa berikrar melanjutkan aksi dan menargetkan kantor-kantor kepolisian pada Jumat (29/8).
Peta Aksi Demo Hari Ini: Titik, Jam, dan Potensi Pergerakan
Di Jakarta, siang ini aliansi kampus (BEM SI, jejaring BEM UI, dan organisasi mahasiswa lain) menetapkan Polda Metro Jaya sebagai titik kumpul utama sekitar 13.00 WIB. Aksi berpotensi melebar ke Mako Brimob (Kwitang) dan koridor polisi lain, mengikuti seruan yang menuntut akuntabilitas penanganan unjuk rasa. Media arus utama memuat peta area yang menandai Polda Metro Jaya—Mako Brimob sebagai poros pergerakan massa.
Kota-kota di daerah turut bergerak. Di Bandung, massa diarahkan ke Gedung DPRD Jabar; di Surabaya, aksi terpusat di Gedung Negara Grahadi. Seruan nasional menegaskan kesinambungan aksi sebagai respons atas ekses kekerasan aparat dan isu ekonomi yang menekan.
Untuk rekayasa lalu lintas Jakarta, pengalihan arus dan potensi penutupan ruas di sekitar Kwitang–Senen kembali diberlakukan secara situasional. Beberapa rute TransJakarta ikut terdampak—pengendara disarankan menghindari koridor yang langsung bersinggungan dengan titik aksi.
Wajib Tahu:
Seruan Demo Hari Ini di Jakarta dimulai sekitar 13.00 WIB di Polda Metro Jaya; potensi pergerakan ke Mako Brimob terbuka mengikuti dinamika lapangan.
Tuntutan Publik: Akuntabilitas Polisi, Perlindungan Warga, dan Agenda Ekonomi
Tuntutan pertama: akuntabilitas aparat. Publik menagih investigasi pidana–etik yang terbuka atas tewasnya Affan Kurniawan, dengan rekonstruksi, transparansi SOP kendaraan taktis, serta kejelasan rantai komando. Seruan juga mencakup pembebasan massa yang ditangkap tanpa dasar kuat; jaringan bantuan hukum menyebut ratusan orang sempat ditahan, dan desakan pelepasan terus menggema.
Tuntutan kedua: perlindungan warga non-peserta. Demonstran mendesak jalur evakuasi, perimeter aman bagi ojol/kurir, dan protokol “stop-immediate” bagi kendaraan taktis ketika terjadi tumbukan di ruang padat warga. Ini menjadi poin sensitif pasca-tragedi yang menimpa pengguna jalan yang bukan peserta aksi.
Tuntutan ketiga: agenda ekonomi-buruh. Di berbagai kota, isu upah minimum, pembatasan outsourcing, penghentian PHK massal, penguatan jaminan sosial, serta koreksi kebijakan fiskal kembali diusung sebagai “paket reformasi”. Tempo dan konten regional media bisnis menyorot daftar tuntutan yang dibawa aliansi mahasiswa dan jaringan buruh sejak kemarin hingga hari ini.
Respons Pemerintah: Mengelola Arus Bukan Jawaban Substansi
Pemerintah pusat dan pemda merespons Demo Hari Ini dengan pengaturan arus lalu lintas, pengalihan rute, dan penjadwalan ulang sejumlah agenda resmi. Namun publik menilai respons ini belum menyentuh substansi: audit SOP pengamanan aksi, transparansi proses hukum, pemulihan korban, dan kanal dengar-pendapat yang nyata. Seruan mahasiswa—yang hari ini menargetkan institusi kepolisian—jelas meminta akuntabilitas yang terukur, bukan sekadar pernyataan maaf.
Di lini kebijakan, desakan juga mengarah ke parlemen untuk menggelar RDP/RDPU on-site (bukan sekadar daring) dengan kelompok mahasiswa, buruh, komunitas ojol, dan lembaga HAM. Konsolidasi lintas kampus—dari BEM SI hingga BEM UI—mendorong agar proses ini terbuka dan disiarkan publik, supaya keputusan reformasi bisa dipantau masyarakat luas.
Jalan Keluar yang Ditunggu: Daftar Kerja 30 Hari
Agar Demo Hari Ini tak berputar tanpa ujung, pemerintah dapat mengumumkan paket langkah berikut—dengan tenggat 30 hari dan indikator jelas:
Audit SOP pengamanan aksi berbasis HAM (khusus kendaraan taktis di area sipil), termasuk pemetaan jalur aman bagi warga non-peserta; publikasi laporan audit dan tindak lanjutnya.
Rekonstruksi terbuka kasus-kasus kekerasan, menghadirkan saksi warga dan rekaman CCTV; paparkan rantai komando dan hasil uji forensik lapangan.
Pemulihan korban & keluarga (santunan negara, pendampingan hukum/psikologis) serta review prosedur penahanan peserta aksi—bebaskan mereka yang tak terbukti melakukan tindak pidana.
RDP/RDPU terbuka di DPR untuk isu ekonomi-buruh (upah, outsourcing, jaminan sosial), dengan komitmen jadwal pembahasan dan matriks keputusan yang bisa diawasi publik.
Siaran berkala progres penegakan hukum (mingguan) oleh kepolisian dan Kemenkopolhukam, disertai data detil penahanan, status perkara, dan sanksi disiplin.
Tanpa rencana seperti ini, pemerintah akan terlihat reaktif semata. Demo Hari Ini menjadi alarm keras bahwa publik ingin perubahan nyata—bukan hanya pengumuman pengalihan arus dan konferensi pers yang hampa makna.
Sumber: Reuters
