Lintas Fokus – Gelombang Demo Pati yang semula dipicu lonjakan PBB-P2 hingga 250% berubah arah menjadi desakan politik. Walau pemerintah kabupaten telah mengumumkan pembatalan kenaikan dan komitmen pengembalian selisih pembayaran, massa di depan pendapa tetap menuntut Bupati Sudewo mundur. Spanduk “lengser” berkibar, orator menggulirkan tuntutan akuntabilitas, dan jalannya demonstrasi beberapa kali memanas. Sejumlah liputan menggambarkan pagar yang roboh, lontaran botol ke arah pendapa, serta pengamanan ketat aparat. Di tengah riuh, pertanyaan inti publik justru kian tajam: bagaimana memastikan kebijakan pembatalan mengikat, refund berjalan, dan kepercayaan pada tata kelola daerah dipulihkan secara nyata?
Demo Pati: Mengapa Desakan Mundur Mencuat
Pemicunya berlapis. Pertama, warga menilai lonjakan PBB—yang disebut-sebut mencapai 250% pada sebagian objek—tak disertai sosialisasi yang memadai. Ketika tagihan naik drastis, rumah tangga berpendapatan tetap merasakan “tariff shock” dan kepercayaan runtuh. Kedua, pembatalan yang diumumkan pemkab belum sepenuhnya “terkunci” di regulasi setingkat peraturan bupati (perbup). Yang beredar di lapangan adalah surat bupati ke para camat yang menyatakan tarif kembali ke skema 2024 dan selisih akan dikembalikan; bagi massa, ini masih menimbulkan kecemasan bila tanpa payung hukum final. Ketiga, dimensi trust. Cara komunikasi pejabat daerah dinilai obyektivitasnya hilang saat emosi publik sedang tinggi. Hasilnya, Demo Pati bertransformasi dari isu teknis tarif menjadi tuntutan akuntabilitas kepemimpinan.
Di tingkat pusat, Mendagri menurunkan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa proses penyusunan, perhitungan, dan komunikasi kebijakan PBB di Pati. Bagi demonstran, langkah itu memperkuat narasi bahwa ada masalah serius di hulu. Tuntutan “mundur” kemudian dibaca sebagai simbol pemulihan marwah kebijakan: bila hulu kebijakan bermasalah, pucuk pimpinan layak mempertanggungjawabkan.
Kronologi Lapangan, Dari Pendapa ke Jalan Raya
Sejak pagi, jalan menuju pendapa dipenuhi kendaraan komando, toa, dan massa dari berbagai elemen. Koordinator aksi menyerukan agar bupati keluar menemui warga, sebagian orator memberi tenggat waktu. Di beberapa momen, dorongan massa terjadi, lemparan botol terekam, dan pagar pendapa dikabarkan roboh. Kepolisian menenangkan situasi, namun yel-yel Demo Pati berjudul “lengserkan Sudewo” tak henti menggema.
Di sisi lain, pemkab sejatinya telah menyampaikan pembatalan kenaikan PBB dan refund bagi yang telanjur membayar. Pernyataan itu diperkuat surat bupati kepada camat pada 9 Agustus 2025, berisi perintah mengembalikan tarif ke ketentuan 2024 dan menyiapkan mekanisme pengembalian. Akan tetapi, banyak warga tetap resah karena perbup pembatalan belum terbit, sementara SPPT lama masih beredar di sebagian wilayah. Ketidaksinkronan inilah yang membuat massa menilai perlu penegasan politik sekaligus administrasi agar tak terjadi “maju-mundur” kebijakan.
Apa Saja yang Dituntut Warga
Di lapangan, tuntutan warga tidak berhenti pada pembatalan PBB. Ada paket tuntutan yang berulang disuarakan:
Pengunduran diri Bupati Sudewo. Ini inti Demo Pati. Massa menilai lonjakan tarif dan minimnya mitigasi sosialiasi menjadi potret buruknya kendali kebijakan; karena itu akuntabilitas diminta pada level kepala daerah.
Payung hukum final. Warga menuntut perbup pembatalan dan/atau regulasi korektif lain yang eksplisit mencabut dasar kenaikan PBB, beserta tanggal berlaku, agar tidak ada penagihan “sisa-sisa” di lapangan.
Audit kebijakan & transparansi perhitungan. Demonstran meminta hasil pemeriksaan Inspektorat Kemendagri dipublikasikan: dari metodologi perhitungan NJOP, klasifikasi objek, hingga simulasi tarif. Transparansi diharapkan menutup ruang spekulasi dan menjadi pelajaran untuk penyusunan kebijakan pajak daerah di masa depan.
Kepastian refund yang mudah dicek. Mereka ingin jadwal, alur, dan daftar penerima refund ditayangkan dalam dasbor publik—lengkap dengan status “sudah cair/belum”, kanal komplain, serta tenggat penyelesaian.
Pengendalian kenaikan ke depan. Banyak suara meminta pembatasan lonjakan tahunan (tariff cap), kenaikan bertahap, dan keringanan untuk kelompok rentan (lansia, difabel, UMKM).
Rangkaian tuntutan ini menandai bahwa Demo Pati telah bergerak menjadi gerakan penataan tata kelola pajak—bukan hanya aksi sesaat.
Jalan Keluar: Kepastian Hukum, Refund Tuntas, Komunikasi Baru
Untuk meredakan tensi dan memulihkan kepercayaan, tiga langkah prioritas bisa ditempuh segera:
1) Kunci regulasi. Terbitkan perbup pembatalan (atau regulasi setara) dan unggah naskah resminya di situs pemkab serta kanal desa/kelurahan. Sertakan nomor, tanggal, dan pasal pencabutan sehingga penghentian penagihan dan penghapusan denda memiliki dasar kuat. Ini jawaban paling efektif bagi kecemasan “apakah benar-benar batal?”.
2) Tuntaskan refund secara transparan. Rilis SOP refund: syarat, alur desa–BPKAD–bank, jadwal per gelombang, dan kanal pengaduan. Buat dasbor penerima—memuat nama, alamat, nilai dikembalikan, status pencairan—agar publik bisa memantau progres harian.
3) Reset komunikasi kebijakan. Jadwalkan dengar pendapat terbuka bersama DPRD, pakar pajak daerah, dan perwakilan warga. Paparkan kesalahan di hulu (jika ada) dan peta jalan perbaikan: audit NJOP, pembatasan kenaikan tahunan, serta peta keringanan. Dengan cara ini, Demo Pati menemukan jawaban administratif sekaligus kanal partisipasi yang elegan.
Wajib Tahu:
Fokus terbaru Demo Pati adalah desakan “Sudewo mundur”. Di saat bersamaan, pembatalan kenaikan PBB sudah diumumkan dan ditegaskan melalui surat bupati; publik menunggu perbup pembatalan, SOP refund yang jelas, dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kemendagri agar konflik segera reda.
Sumber: Detik
