Lintas Fokus – Pada pekan terakhir Juni 2025, nama Nadiem Makarim—pendiri Gojek sekaligus eks Mendikbudristek—kembali menguasai lini masa. Kejaksaan Agung mencegahnya bepergian ke luar negeri selama enam bulan demi memperlancar penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop digitalisasi sekolah. Perintah cegah berlaku sejak 19 Juni; publik baru tahu sesudah juru bicara Kejagung mengonfirmasi dokumen Imigrasi. Sejak itu, Twitter Indonesia dihujani tagar #NadiemMakarim dan #SaveMerdekaBelajar—drama hukum, warisan kebijakan, dan pertaruhan reputasi berkelindan dalam satu kisah.
Kronologi Pencekalan Nadiem Makarim dan Proyek Laptop
Kasus bermula dari paket pengadaan 189 ribu Chromebook senilai Rp 2,4 triliun pada 2020–2022. Hasil audit internal Inspektorat Jenderal lantas menemukan dugaan selisih harga Rp 6–9 jutaan per unit dibanding pasar. Laporan itu diteruskan Kementerian Pendidikan kepada Kejagung akhir 2024. Dua belas rekanan swasta sudah berstatus tersangka; pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim berlangsung 23 Juni selama delapan jam, masih sebagai saksi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, menjelaskan pencekalan diperlukan agar saksi kunci “mudah dipanggil kapan pun.” Tim kuasa hukum Nadiem Makarim mengklaim kliennya kooperatif dan siap menyerahkan seluruh notulensi rapat e-catalog. Kendati demikian, pakar pidana Universitas Indonesia, Chandra Nur, menilai langkah cegah “biasanya sinyal penyidik punya bukti pendahuluan cukup.” Publik pun bersiap pada dua skenario: Nadiem bebas murni atau naik status sebagai tersangka.
Warisan Merdeka Belajar di Era Pasca Nadiem Makarim
Selama empat setengah tahun menjabat, program Merdeka Belajar telah melahirkan 26 episode kebijakan—dari Kurikulum Merdeka sampai beasiswa Kampus Merdeka. Data resmi menunjukkan 80 % SMA mengadopsi kurikulum baru, 10,4 juta akun belajar.id aktif, dan 1,1 juta guru menerima pelatihan daring.
Tetapi transformasi digital tidak bisa dipisahkan dari laptop Chromebook bantuan pemerintah. Jika skandal terbukti, narasi “digitalisasi inklusif” bisa berubah menjadi “digitalisasi mahal”. Beberapa kepala sekolah di Sulawesi mengaku takut stigma menempel pada perangkat yang sebenarnya berguna untuk ujian berbasis AKM. Ketua PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, “Salahkan prosedur, jangan matikan teknologi kelas.”
Di sisi lain, peneliti Centre for Indonesian Policy Studies mencatat disparitas: hanya 52 % sekolah di daerah 3T menerima koneksi memadai untuk memaksimalkan perangkat. Audit laptop yang dijanjikan Menteri transisi Retno Dewi diharapkan menjawab dua pertanyaan sekaligus—apakah ada mark-up dan apakah distribusinya tepat sasaran.
Reaksi Politik dan Publik atas Kasus Nadiem Makarim
Komisi X DPR memanggil pejabat pengganti Nadiem Makarim guna meminta penjelasan anggaran. Wakil Ketua Agustina Wilujeng (PDIP) berkata, “Nama besar tak boleh menghalangi transparansi.” Sebaliknya, anggota Komisi III Tsamara Amany (PSI) mengingatkan asas praduga tak bersalah seraya menyoroti linimasa yang “mengadili lewat trending.” Sentimen publik memang memanas: Drone Emprit mencatat 520 ribu tweet dalam 12 jam dengan 62 % nada negatif.
Beberapa ekonom menyoroti dampak reputasi. Faisal Basri menyebut kasus ini “ujian lakmus pemerintah terbuka” jelang reshuffle kabinet. Investor edutech juga gelisah—saham dua startup konten belajar turun rata-rata 4 % sehari setelah kabar pencekalan, karena khawatir proyek pengadaan perangkat baru ditunda.
Media sosial lebih gaduh daripada bel masuk sekolah pagi itu.
Arah Kebijakan Pendidikan Jika Nadiem Makarim Terseret
Andaikan status hukum berubah, pemerintah tetap berjanji meneruskan Kurikulum Merdeka hingga evaluasi 2026. Audit laptop skala nasional digelar bersama BPKP dan KPK; bila benar terjadi mark-up 15 %, potensi kerugian mencapai Rp 1,2 triliun—setara pembangunan 1 800 ruang kelas baru. Pemerhati anggaran UGM, Wahyudi Djafar, mengusulkan mekanisme e-procurement real-time agar kasus serupa tak terulang.
Bagi Nadiem Makarim pribadi, ini pertaruhan reputasi kedua setelah sukses Gojek. Sumber internal mengatakan ia kini fokus pada lembaga advokasi digital Narasi Institute, sementara publikasi resminya masih sebatas satu kalimat: “Kami percaya pada proses hukum yang adil.” Jika kelak lolos, ia bisa kembali menjadi ikon reformasi; jika tidak, sejarah akan mencatat ironinya—pengusung “Merdeka” yang justru tersandera tata kelola.
Kesimpulan
Kisah Nadiem Makarim mengajarkan dua hal: transformasi pendidikan digital membutuhkan pengawasan mikroskopik, dan reputasi inovator dapat runtuh secepat klik mouse. Selagi Kejagung menghitung, masyarakat menegaskan harapan sederhana—laptop tetap menyala, murid tetap merdeka, dan siapa pun yang lalai harus mempertanggungjawabkan dana publik. Apakah saga ini akan berakhir sebagai pelajaran integritas atau catatan kelam, enam bulan ke depan akan menjawabnya.
Sumber: Kompas
