Lintas Fokus – Pukul 10.15 WIB, Rabu 9 Juli 2025, Ruang Rapat Utama lantai 11 Bareskrim Polri dipadati layar, dokumen, dan tatapan penuh teka-teki. Agenda resminya: gelar perkara khusus Ijazah Jokowi—forum hukum yang sudah dinanti publik sejak Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersurat dua bulan silam. Dari pihak pelapor hadir Eggi Sudjana, Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma, serta ahli digital forensik Rismon Sianipar. Sementara kubu terundang—yang mewakili Presiden Joko Widodo—mendelegasikan pengacara Yakup Hasibuan, Kepala Biro Pers Setneg, dan arsiparis Universitas Gadjah Mada.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus membuka acara dengan paparan 34 slide, menampilkan hasil hyper-spectral imaging atas ijazah Strata 1 Jokowi, arsip pendaftaran UGM 1980, dan surat validasi Kemendikbud 2023. Menurut penyidik, watermark “UGM-Sekar Jagad” serta pola tinta ungu kemerah-merahan khas percetakan 1980-an “match 100 persen” dengan sampel dari rektorat.
Argumen memanas ketika Roy Suryo menyoroti data metadata file hasil pindai; tertulis JPEG dibuat 2019. Penyidik menjelaskan proses digitalisasi ulang dalam program konservasi arsip nasional. Eggi Sudjana tak puas—menuntut ijazah fisik asli di meja, bukan digitalisasi definisi tinggi. Setelah permohonan ditolak karena alasan keamanan arsip, kubu pelapor walk out pukul 14.10 WIB.
Metodologi Autentikasi Digital Ijazah Jokowi yang Dipertanyakan
Polisi menyodorkan tiga tahap verifikasi: (1) pemindaian 1.200 dpi, (2) analisis watermark dengan Fourier Transform Infra-Red (FTIR), dan (3) pembacaan serat kertas melalui mikroskop elektron. Semua hasil disandingkan arsip rektorat UGM, menyimpulkan kesetaraan 0,97 koefisien korelasi. Roy Suryo memframing temuan meta-data 2019 sebagai “celah rekayasa”, namun peneliti Puslabfor menjawab, “Tanggal file bukan tanggal pencetakan; sama seperti foto KTP yang dipindai hari ini.”
Dalam dunia forensik kertas, “master microfilm” sejak 1970-an memang dianggap lebih aman ketimbang menyimpan lembar asli di laci lembab. Arsip fisik disimpan di brankas ANRI; hanya dapat diakses tim laboratorium dengan surat instruksi Kapolri.
Dampak Politik Gelar Perkara Ijazah Jokowi di Ranah Media Sosial
Topik Ijazah Jokowi tak pernah sekadar perkara tinta di kertas; ia bekerja layaknya kembang api di linimasa. Laporan Drone Emprit 8–9 Juli mencatat 2,4 juta twit memakai tagar #IjazahJokowi, sementara #ForumBareskrim menembus 310 ribu twit per jam saat siaran langsung Kompas TV mem-breaking-news‘ kegaduhan.
Pakar komunikasi politik UGM, Dr. Rudi Arianto, meyakini forum hari ini jadi titik bifurkasi: “Jika polisi menyatakan cukup bukti, narasi hoaks melemah; jika belum, bola api makin besar mendekati pilkada.” Sentimen di grup Facebook Emak-Emak Melek Politik berbanding dua banding satu: mayoritas menanti “ijazah asli” dipamerkan; minoritas menilai kasus ini pemborosan energi negara.
Arah Penyelidikan Ijazah Jokowi Pasca-Forum: Tiga Opsi di Meja Polri
Menjelang pukul 17.05 WIB, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada menutup rapat dengan roadmap resmi:
| Langkah Lanjut | Deadline | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| Uji fisik berkas di Arsip Nasional (ANRI) | 15 Juli 2025 | Puslabfor & ANRI |
| Konfrontir saksi tambahan (dosen pembimbing, eks Rektor UGM) | 22 Juli 2025 | Ditreskrimum |
| Rapat evaluasi kelanjutan perkara | 30 Juli 2025 | Kabareskrim |
Jika hasil laboratorium mengonfirmasi kesahihan, kasus dihentikan lewat SP3; pelapor masih bisa menempuh praperadilan. Bila muncul inkonsistensi, penyidik akan membuka Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) serta Pasal 28 UU ITE terhadap penyebar konten hoaks. Komnas HAM yang turut memantau menekankan “hak publik atas transparansi”—meminta laporan lengkap dibuka daring.
Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden, menyatakan klien menginginkan penutup damai: “Dokumen akademik Pak Jokowi telah diuji banyak kali. Semoga ini final.” Di sisi lain, Eggi Sudjana bersumpah akan mengajukan gugatan citizen lawsuit jika penyidikan tidak naik sidik.
Intinya: Gelar perkara khusus hari ini memamerkan duel sains forensik versus skeptisisme publik. Ijazah Jokowi kembali lolos uji digital, tetapi pelapor mempersoalkan absennya kertas asli. Polisi menjanjikan verifikasi laboratorium fisik; publik menanti—apakah drama ijazah berakhir di brankas Arsip Nasional atau berlanjut di meja hijau.
Sumber: Minumkopi.com