Lintas Fokus – Gelombang perhatian publik mengarah pada satu isu: Gaji PNS akan dinaikkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Isu ini bukan sekadar wacana, melainkan telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang diundangkan 30 Juni 2025. Pada lampiran “8 Program Hasil Terbaik Cepat”, pemerintah menuliskan komitmen menaikkan gaji aparatur negara dengan fokus pada guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, serta pejabat negara. Kehadiran klausul ini menjadi sinyal kuat arah kebijakan penghasilan ASN sepanjang sisa tahun berjalan, meskipun detail besaran masih menunggu tindak lanjut regulasi teknis dan ketersediaan anggaran.
Di saat yang sama, pemerintah juga mengomunikasikan kerangka kesejahteraan ASN yang lebih modern melalui konsep total reward: kombinasi gaji, tunjangan, insentif kinerja, serta benefit non-tunai. Pendekatan ini menandai pergeseran dari sekadar koreksi gaji rutin ke reformasi paket kompensasi yang lebih utuh.
Gaji PNS: Prioritas Kelompok, Dasar Hukum, dan Ruang Fiskal
Perpres 79/2025 menegaskan daftar kelompok prioritas: guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara. Dokumen tersebut merupakan pemutakhiran RKP, sehingga menjadi payung arah kebijakan lintas kementerian sebelum turun ke aturan teknis. Sejumlah laporan media arus utama menggarisbawahi bahwa keputusan ini adalah penambahan target kesejahteraan aparatur negara pada program kerja 2025, dengan tanggal pengundangan 30 Juni 2025 sebagai rujukan administratif.
Apa artinya bagi Gaji PNS secara keseluruhan? Pertama, basis kebijakan sudah ada di level Perpres, sehingga kementerian terkait tinggal menyiapkan implementasi dan penganggaran. Kedua, ruang fiskal menjadi faktor penentu skala dan waktu eksekusi. Pemerintah juga menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2026 tidak disediakan kenaikan gaji PNS tambahan karena prioritas APBN digeser ke program lain. Konteks ini penting agar ekspektasi publik realistis: ada dorongan kenaikan pada 2025 berdasarkan Perpres 79/2025, tetapi 2026 difokuskan pada agenda prioritas sehingga gaji tidak bertambah lagi.
Di lapangan, ini berarti PNS pada kelompok prioritas berpotensi lebih dulu merasakan dampak, sementara kelompok lain menunggu penyesuaian bertahap seiring ketersediaan anggaran. Karena besaran resmi belum dipublikasikan, penentuan angka pada slip Gaji PNS akan mengikuti aturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah atau keputusan menteri yang lazimnya menjabarkan struktur gaji dan tunjangan.
Jadwal, Mekanisme, dan Kenapa Besaran Belum Diumumkan
Sejumlah pemberitaan menempatkan 30 Juni 2025 sebagai penanda administratif (tanggal diundangkan Perpres 79/2025). Namun, pengaruhnya ke rekening PNS bergantung pada mekanisme lanjutan: penetapan regulasi turunan, penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran, dan kesiapan instansi. Karena itu, investor rumah tangga dan para ASN perlu menilai momen cairnya kenaikan secara realistis, bukan hanya berpatokan pada tanggal pengundangan. Media bisnis menambahkan bahwa pemerintah mengarahkan skema total reward untuk ASN, sehingga aspek tunjangan dan manfaat non-tunai bisa menjadi porsi signifikan selain gaji pokok.
Di sisi komunikasi fiskal, sinyal untuk Gaji PNS tahun 2026 berbeda: tidak ada kenaikan tambahan. Hal itu ditegaskan oleh Kementerian Keuangan dan disampaikan dalam pemberitaan luas, menyusul pidato APBN 2026 yang tidak menyebut ada ekstra kenaikan di tahun depan. Dengan begitu, periode 2025 menjadi momentum kunci, sementara 2026 adalah masa konsolidasi anggaran.
Wajib Tahu:
Perpres 79/2025 menugaskan pemerintah untuk menaikkan gaji aparatur negara dengan fokus pada profesi layanan publik seperti guru dan tenaga kesehatan, serta TNI/Polri. Namun, Gaji PNS tidak ditambah lagi pada 2026 karena prioritas APBN bergeser, menurut penjelasan Kementerian Keuangan.
Siapa Diutamakan dan Bagaimana Menghitung Dampak ke Rumah Tangga
Bagi ASN, kabar Gaji PNS naik sering memantik pertanyaan praktis: berapa kenaikannya, apa efek ke tunjangan, dan bagaimana implikasinya terhadap iuran pensiun.
Kelompok prioritas
Perpres menyebut prioritas pada guru, dosen, tenaga kesehatan, serta penyuluh, disertai TNI/Polri dan pejabat negara. Fokus ini sejalan dengan agenda penguatan layanan dasar dan keamanan. Bagi PNS di luar kelompok prioritas, ruang kenaikan tetap terbuka, tetapi kemungkinan mengikuti tahap dan ketersediaan fiskal.Komponen penghasilan
Kenaikan Gaji PNS biasanya tidak berdiri sendiri. Struktur penghasilan ASN terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan kinerja, serta potongan wajib. Jika pemerintah menguatkan skema total reward, bisa jadi porsi kenaikan menyentuh kombinasi gaji pokok plus tunjangan kinerja atau benefit non-tunai. Hal ini perlu ditunggu di aturan pelaksana.Efek ke pensiun dan cicilan
Kenaikan gaji pokok akan ikut mengubah basis iuran pensiun. Sisi baiknya, manfaat pensiun berpotensi meningkat. Namun, bagi ASN yang memiliki cicilan berbunga mengambang, tambahan penghasilan jangan buru-buru dianggap ruang konsumsi baru. Pertimbangkan penguatan dana darurat dan penebalan proteksi risiko.Kesiapan administrasi OPD
Instansi perlu memastikan penyesuaian RKA-K/L dan DIPA, serta kesiapan aplikasi gaji daerah. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan administratif kadang memerlukan waktu sinkronisasi, sehingga penyaluran bisa bertahap.
Dari Kebijakan ke Realita: Apa yang Perlu Dipantau Publik
Agar diskusi Gaji PNS tidak berhenti pada spekulasi, berikut indikator yang perlu dipantau:
Regulasi turunan yang merinci besaran dan skema pembayaran.
Sikap fiskal Kemenkeu pada pembahasan APBN dan pergeseran anggaran intra-tahun, mengingat komitmen 2026 tanpa tambah gaji.
Pelaksanaan total reward: apakah menambah take home pay atau lebih banyak berupa benefit non-tunai.
Komunikasi K/L teknis seperti KemenPANRB dan BKN untuk detail grade, tunjangan, serta timeline penetapan SK.
Di luar teknis, penting melihat efek makro. Naiknya Gaji PNS biasanya memberi dorongan konsumsi rumah tangga kelas menengah ASN, terutama di daerah dengan proporsi pegawai pemerintah besar. Namun, disiplin fiskal tetap jadi pagar. Karena 2026 tidak ada kenaikan tambahan, lonjakan konsumsi akibat kebijakan tahun ini cenderung bersifat satu kali, bukan tren panjang.
Kesimpulan
Kenaikan Gaji PNS era Prabowo telah mendapatkan landasan kebijakan melalui Perpres 79/2025. Prioritas diberikan kepada profesi layanan publik serta TNI/Polri, dengan payung reformasi total reward untuk ASN. Publik perlu menunggu angka resmi dan mekanisme penyaluran, seraya menyadari bahwa 2026 tidak ada tambahan kenaikan gaji menurut penjelasan fiskal pemerintah. Bagi ASN, langkah bijak adalah menata keuangan sejak sekarang: perbarui rencana anggaran, evaluasi cicilan, dan siapkan ruang investasi produktif begitu regulasi teknis turun. Dengan begitu, tambahan penghasilan tidak sekadar menguap, melainkan menjadi pijakan menuju kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.
Sumber: CNBC Indonesia
