Lintas Fokus – (Kementerian Haji dan Umrah) Garis besar peta jalan haji–umrah Indonesia berubah total per 26 Agustus 2025. DPR RI dalam Rapat Paripurna mengestujui perubahan ketiga atas UU No. 8/2019 yang, salah satunya, menaikkan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Sejak ketukan palu itu, arah kebijakan “satu atap layanan” tak lagi sekadar wacana: kementerian baru menjadi penanggung jawab utama ekosistem haji–umrah, dari perencanaan kuota, penganggaran, hingga pengawasan lapangan. Pemerintah menegaskan keputusan diambil pada Paripurna ke-4, Selasa (26/8/2025), disaksikan unsur pemerintah dan pimpinan DPR.
Di hari yang sama, kanal keagamaan dan ekonomi juga merangkum poin-poin utama pengesahan: kelembagaan resmi berbentuk kementerian dan mandatnya sebagai one-stop service untuk menyederhanakan layanan jemaah. Artinya, urusan yang selama ini tersebar—dari bimbingan, layanan lapangan, hingga kontrak dengan pihak Saudi—akan ditarik ke satu garis komando. Ini diharapkan memangkas duplikasi dan mempercepat respons kebijakan, terutama menjelang musim Haji 2026.
Catatan istilah: ejaan resmi adalah “Umrah”. Dalam artikel ini, frasa “Kementerian Haji dan Umrah” digunakan sebagai fokus keyword SEO karena paling banyak dicari pembaca Indonesia.
UU Haji disahkan: perubahan besar yang langsung menyentuh jemaah
Substansi yang paling ditunggu publik adalah status kelembagaan. Dengan UU baru, Kementerian Haji dan Umrah terbentuk sebagai “rumah besar” layanan haji–umrah. Tujuannya jelas: koordinasi tunggal, rantai birokrasi lebih pendek, dan akuntabilitas yang mudah dilacak saat ada masalah tenda, katering, transportasi, atau maktab di Tanah Suci. DPR menegaskan pengesahan dilakukan hari ini, mengunci payung hukum bagi peralihan kewenangan dari format BP ke kementerian.
Rangkaian pemberitaan pra-paripurna hingga hari H memperkuat sinyal tersebut. Menit-menit kunci di parlemen menempatkan kementerian baru sebagai instrumen reformasi tata kelola, sembari menata ulang pasal-pasal teknis—dari pengaturan BPIH (biaya) hingga harmonisasi prosedur dengan kebijakan Arab Saudi yang kini serbadigital. Bagi calon jemaah, dampaknya sederhana namun krusial: alur makin jelas, satu arah, dan terdokumentasi.
Struktur baru Kementerian Haji dan Umrah: “satu atap”, KBIHU tetap, petugas daerah dibatasi
Dalam laporan paripurna, pimpinan Komisi VIII mematri dua klarifikasi penting. Pertama, KBIHU tetap dipertahankan—bukan dihapus. Pemerintah–DPR meminta KBIHU menata bimbingan dan kloter agar sesuai aturan Saudi, termasuk penyatuan jemaah dalam kloter Siskohat yang konsisten. Kedua, isu Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) yang sempat simpang siur terjawab: bukan dihapus, melainkan jumlahnya dibatasi supaya kuota jemaah tidak tergerus. Ini koreksi atas praktik masa lalu ketika alokasi petugas dinilai “membengkak”.
Klarifikasi serupa juga muncul dalam rangkaian pernyataan ke media sehari sebelumnya: “tak dihapus, tapi dibatasi”. Rasionalisasinya: semua petugas akan lebih terkoordinasi dan berbasis kebutuhan, sehingga efisiensi lapangan meningkat tanpa mengorbankan kualitas layanan. Di sisi lain, kementerian baru mengambil posisi “dirigen” agar penempatan petugas tepat fungsi (bukan sekadar “numpang haji”).
Kuota 92/8, alokasi tambahan, dan apa artinya untuk daftar tunggu
Porsi kuota haji Indonesia tetap 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus—ini ditegaskan lintas fraksi dan sumber. Kebijakan ini memberi kepastian ke pasar, meredam spekulasi di jalur khusus, dan memastikan jemaah reguler tetap prioritas. Jika ada kuota tambahan dari Arab Saudi, pembagiannya akan diatur lebih lanjut oleh kementerian bersama DPR dengan mempertimbangkan pemerataan dan kesiapan layanan. Beberapa media menulis angka 92/8 sebagai angka tetap tanpa klausul minimal–maksimal, sehingga fleksibilitas tambahan kuota tidak menabrak porsi dasar.
Apa dampaknya buat Anda? Secara praktis, skema ini sedikit meringankan tekanan daftar tunggu jika TPHD dibatasi, karena sebagian “porsi non-jemaah” dialihkan untuk jemaah. Namun, percepatan signifikan tetap bergantung pada tambahan kuota Saudi dan kesiapan layanan—mulai dari tenda Mina–Arafah hingga transportasi bus. Dengan Kementerian Haji dan Umrah sebagai pengendali satu atap, ruang negosiasi dengan pihak Saudi juga lebih responsif karena keputusan dan anggaran terpusat.
Sinkron ke aturan Saudi: Nusuk, visa digital, dan “satu sumber kebenaran”
Arab Saudi sedang mengonsolidasikan layanan haji–umrah melalui platform Nusuk/Masar, pembaruan visa, hingga standardisasi pembayaran layanan. Organisasi penyelenggara di Indonesia mencatat lobi agar kartu Nusuk untuk musim 2026 dapat didistribusikan langsung di Indonesia—tujuannya mengurangi antrean di bandara Tanah Suci dan menutup celah dokumen nonstandar. Dalam konfigurasi baru, Kementerian Haji dan Umrah menjadi single source of truth: tenggat pemesanan tenda, kanal pembayaran resmi, dan larangan-larangan spesifik akan diturunkan cepat ke SOP nasional.
Di luar sisi administrasi, tren keselamatan juga menjadi sorotan pascamusim panas ekstrem. Otoritas Saudi memperketat manajemen arus, waktu pergerakan, dan mitigasi heat-related risks. Menyatunya komando di kementerian baru memudahkan sinkronisasi pengaturan kelompok rentan, edukasi heat safety, sampai real-time update ketika terjadi rekayasa lalu lintas jamaah di Tanah Suci.
Wajib Tahu:
-
Disahkan 26 Agustus 2025: BP Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah; kementerian baru memikul mandat “satu atap layanan”.
-
Kuota tetap 92% reguler / 8% khusus; kuota tambahan akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah–DPR.
-
KBIHU tetap, petugas daerah dibatasi (bukan dihapus) agar kuota jemaah tidak tergerus.
Timeline & PR besar: Keppres, SOTK, dan target layanan 2026
Apa langkah setelah palu diketuk? Pemerintah menyebut pembentukan kementerian tinggal menunggu Keppres. Di balik itu ada pekerjaan raksasa: SOTK (struktur organisasi), alih kewenangan, dan rekonsiliasi sistem (Siskohat ↔ Nusuk). Media ekonomi menulis, kementerian baru harus menjadi pusat layanan (<em>one-stop</em>)—mulai kanal pengaduan dengan SLA jelas, pengawasan kontrak katering–transport–maktab, hingga penjadwalan bimbingan berbasis data. Targetnya, musim 2026 sudah terasa dampaknya: antrian lebih tertib, dokumen lebih rapi, dan tidak ada kebingungan platform.
Secara politik-kebijakan, keputusan ini juga direspons positif lintas lembaga negara yang menilai kementerian baru sebagai lompatan tata kelola. Namun, ekspektasi publik akan diuji di lapangan: ketepatan waktu penetapan BPIH, pemerataan slot layanan Mina–Arafah, serta kesigapan menangani last-minute change dari otoritas Saudi. Kuncinya ada pada disiplin timeline—termasuk pembahasan komponen biaya yang lebih cepat pascamusim haji—agar tidak lagi mepet ke tahun keberangkatan.
Sumber: Bisnis