Korea Utara Siap Perang, Ledakan Jalur Perbatasan Korea Selatan

Kemajuanrakyat.co.id – Korea Utara (Korut) mengklaim ada lebih dari satu juta pemuda di wilayahnya telah mendaftar untuk bergabung dengan militer sepanjang pekan ini.

Hal ini terjadi dikarenakan tengah memanasnya Semenajung Korea setelah Pyongyang menuduh militer Korea Selatan (Korsel) mengirimkan sejumlah drone ke wilayahnya.

“Jutaan anak muda ikut serta dalam perjuangan nasional untuk memusnahkan sampah Korea Selatan yang melakukan provokasi serius dengan malanggar kedaulatan DPRK melalui infiltrasi drone”.

Istilah DPRK merupakan kependekan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.

Telah dilaporkan oleh KCNA bahwa ada lebih dari 1,4 juta pemuda, yang mencakup para pejabat liga pemuda serta para pemuda dan pelajar di seluruh Korut, secara sukarela bergabung atau bergabung kembali dengan Tentara Rakyat Korea, nama resmi militer Korut pada tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober waktu setempat.

Baca juga; Pemakaman Benny Laos, Tangis Haru Warnai Proses Pemakaman

Diketahui bahwa, Korut memiliki masa wajib militer yang panjang bagi semua laki-laki di negaranya, dan sebelumnya mengklaim soal adanya gelombang patriotik dalam wajib militer yang terjadi saat ketegangan meninggi dengan Korsel dan Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, Kim Jong-Un pada Kamis (17/10/2024) mengumumkan bahwa konstitusinya sekarang mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara musuh.

Ini untuk pertama kalinya Pyongyang mengonfirmasi perubahan konstitusi yang telah diminta oleh Kim Jong Un awal tahun ini.

Selain itu juga, Korut telah meledakan jalan dan rel kereta yang menghubungkannya dengan Korea Selatan.

“Ini sebagai tindakan yang tak terelakan dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan,” tulis media pemerintah Korut, KCNA.

Sebelumnya, berdasarkan perjanjian antar-Korea tahun 1991, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan didefinisikan sebagai “hubungan khusus” sebagai bagian dari proses yang di tunjukan untuk penyatuan kembali pada akhirnya, bukan sebagai hubungan antarnegara.

Kim Jong Un juga menyerukan perubahan konstitusi dalam pidatonya pada bulan Januari, dimana ia mengancam perang jika Korea Selatan melanggar “bahkan 0,001 mm dari wilayah teritorial, udara, dan perairan kami.”