Lintas Fokus – Surat Telegram mutasi Kapolri Nomor ST/1421/VI/KEP./2025 menandai perombakan terbesar sepanjang dua tahun terakhir. Total 702 personel—meliputi perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), hingga PNS Polri—ditempatkan di jabatan baru. Dari jumlah itu, 10 jenderal bintang dua (Irjen) mendapat promosi strategis; 4 komisaris jenderal (Komjen) dipensiunkan, termasuk Ketua KPK Komjen Setyo Budiyanto.
Mutasi raksasa ini menimbulkan dua reaksi—optimisme penyegaran dan kegelisahan soal kesinambungan.
Di antara nama‐nama mencolok, Irjen Agus Suharyanto dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Tengah menggantikan Irjen Ahmad Luthfi yang memasuki masa pensiun. Irjen Pitra Andrias Ratulangi diangkat sebagai Asisten SDM Kapolri, posisi kunci merancang peta karier korps ke depan.
Pengaruh mutasi Kapolri pada Kursi Strategis
Meski daftar panjang dipublikasikan, satu posisi justru masih kosong: Wakapolri. Jabatan yang ditinggal Komjen Ahmad Dofiri per 1 Mei belum diisi dalam paket mutasi kali ini. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko—juru bicara Polri—menjelaskan pengangkatan Wakapolri berada “di luar ranah TR reguler” dan akan diumumkan tersendiri setelah pertimbangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).
Ketiadaan Wakapolri berdampak langsung pada distribusi beban komando. Sejumlah sumber di Mabes Polri menyebut tugas koordinasi kini ditangani langsung oleh tiga Asisten Kapolri—SDM, Operasi, dan Logistik—membuat alur birokrasi memanjang. Dalam konteks ini, mutasi Kapolri menjadi test case efektivitas sistem ketika poros kedua kepemimpinan belum terisi.
Rotasi Perwira Tinggi: Pensiun, Promosi, dan Politik Internal
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo—melalui As SDM Irjen Anwar Widada—menegaskan mutasi “alami” bertujuan penyegaran dan pengembangan karier. Namun, analis kepolisian dari UI, Bambang Rukmono, menilai rotasi juga memancarkan sinyal politik internal menjelang Pilkada Serentak 2025. Penempatan Irjen Arief Rahman (eks Kapolda NTB) sebagai Staf Ahli Sosial Budaya, misalnya, dinilai sebagai upaya memperkuat pendekatan lunak di daerah rawan konflik elektoral.
Di sisi lain, empat Komjen—termasuk Setyo Budiyanto (Ketua KPK), Paulus Waterpauw (Kepala BNPB), Wahyu Widada (Kabareskrim), dan Arief Sulistyanto (Irwasum)—resmi menjadi Pati Itwasum Polri dalam rangka pensiun. Pergantian mereka membuka ruang promosi bagi generasi 1990‐an Akademi Kepolisian, mempercepat regenerasi pucuk.
Khusus Kabareskrim, kursi panas itu dipercayakan kepada Irjen Suparman—eks Kapolda Metro Jaya—yang dikenal keras pada kejahatan dunia maya. Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebut pengangkatan Suparman sebagai “alarm” bagi sindikat penipuan online yang merugikan masyarakat Rp 18 triliun setahun terakhir.
Reformasi Berkelanjutan atau Sekadar Seremonial?
Pertanyaan publik tak berhenti di data; mereka menyoal substansi. Sejak Reformasi, mutasi di tubuh Polri kerap dikritik lebih menitikberatkan hierarki ketimbang kinerja terukur. Apakah paket mutasi Kapolri kali ini berbeda?
Pertama, transparansi meningkat: daftar lengkap diumumkan ke pers dalam tempo kurang dari 24 jam setelah TR diteken. Kedua, komposisi gender lebih progresif—tercatat 39 Polwan naik jabatan, lima di antaranya duduk sebagai Kapolres, tertinggi dalam sejarah mutasi semesteran. Ketiga, pola rotasi lintas fungsi diperluas; perwira reserse ditempatkan di satuan Brimob untuk memperkaya perspektif operasional.
Namun, lembaga pemantau Indonesia Police Watch (IPW) menggarisbawahi belum adanya parameter penilaian publik atas kinerja pejabat lama sebelum dipindah. “Tanpa KPI, rotasi rawan jadi ‘revolving door’,” tegas Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso. IPW menyoroti kasus tunggakan penanganan kejahatan digital dan pelayanan SIM online yang belum optimal di beberapa polda.
Ke depan, keberhasilan paket mutasi bergantung pada integrasi sistem merit dengan digital KPI dashboard yang menurut rencana diluncurkan Agustus 2025. Dashboard itu bakal menilai respons‐time, indeks kepercayaan publik, dan efektivitas anggaran tiap satuan. Bila diterapkan konsisten, transformasi sumber daya manusia Polri dapat beranjak dari wacana ke aksi terukur.
Kesimpulan
Gelombang mutasi Kapolri Juni 2025 bukan sekadar reshuffle rutin. Dengan 702 perwira bergeser, 10 Irjen promosi, 4 Komjen pensiun, dan kekosongan Wakapolri, keputusan ini memegang peranan strategis menghadapi Pilkada dan ancaman kriminal siber. Apakah rotasi raksasa ini sanggup mengerek performa institusi? Jawabannya bergantung pada komitmen menanamkan budaya meritokrasi, transparansi, dan digitalisasi KPI. Jika Kapolri mampu mengawal tiga pilar itu, mutasi kali ini akan tercatat positif dalam sejarah reformasi Polri; jika tidak, ia akan tinggal data di lembar telegram.
Sumber: Kompas