Lintas Fokus – Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar eksekusi terpidana pertengahan Juli 2025, satu nama langsung meroket di linimasa: Nur Afifah Balqis. Perempuan kelahiran Balikpapan 1997 itu divonis 4 tahun 6 bulan penjara karena memfasilitasi suap senilai Rp 5,7 miliar untuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud. Publik tercengang—usia 24 tahun saat ditangkap, jabatan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sudah digenggamnya.
Kronologi Lengkap Operasi Tangkap Tangan KPK yang Menjerat Nur Afifah Balqis
12 Januari 2022 — Tim KPK melakukan operasi beruntun di Jakarta dan Balikpapan. Di sebuah apartemen kawasan Pluit, penyidik menyita koper berisi uang tunai serta dua buku tabungan atas nama Nur Afifah Balqis.
13 Januari 2022 — KPK menetapkan enam tersangka: Bupati AGM, Nur Afifah Balqis, tiga pejabat Pemkab, dan seorang kontraktor. Balqis diduga sebagai “bank berjalan” yang menampung setoran fee proyek sebesar 10 persen sebelum uang diserahkan ke AGM.
Februari–Mei 2022 — Penyidik menelusuri 24 transaksi masuk-keluar rekening Balqis, total Rp 5,7 miliar. Selain uang, disita pula BMW 320i miliknya yang kerap dipamerkan di Instagram.
21 Juni 2022 — Berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda. Jaksa menuntut Balqis 6 tahun penjara plus denda Rp 500 juta.
26 September 2022 — Majelis hakim memutus hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 300 juta (subsider 4 bulan). Putusan lebih ringan karena terdakwa kooperatif dan belum pernah dihukum.
13 Oktober 2022 hingga kini — Nur Afifah Balqis menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Dengan remisi reguler, ia berpeluang bebas pada 2026.
Modus Suap dan Jejak Uang Nur Afifah Balqis di Balik Proyek PPU
Pemeriksaan forensik rekening mengungkap pola sederhana tapi efektif. Kontraktor lokal—PT Borneo Putra, CV Lestari Abadi, hingga konsorsium izin pelabuhan—mentransfer fee 10 persen ke rekening Nur Afifah Balqis; total Rp 5,7 miliar terkumpul dalam tiga bulan. Balqis kemudian menarik tunai rata-rata Rp 500 juta sekali penarikan, memasukkannya ke koper hitam, dan menyerahkannya kepada Abdul Gafur Mas’ud di Jakarta.
| Sumber Dana | Nominal | Tujuan Proyek |
|---|---|---|
| PT Borneo Putra | Rp 1,25 M | Peningkatan jalan desa |
| CV Lestari Abadi | Rp 800 Jt | Alat kesehatan puskesmas |
| Konsorsium PPU | Rp 3,10 M | Izin pelabuhan & SPBU |
Saldo tersisa saat OTT hanya Rp 52 juta. Indonesia Corruption Watch menyebut model ini “jalur sunyi” korupsi politik: menggunakan kader muda berjejaring digital yang kelihatan bersih di permukaan.
Vonis Hukum, Remisi, dan Dampak Publik Kasus Nur Afifah Balqis
Status “koruptor termuda” melekat kuat karena sebelumnya rekor dipegang Rici Sadian Putra (22 tahun) dalam kasus pungutan liar. Media arus utama dan warganet menyorot kesenjangan antara usia muda dan denda ringan, memicu perdebatan soal efek jera. Psikolog forensik Kasandra Putranto memperingatkan: stigmatisasi berlarut dapat menghambat reintegrasi sosial ketika Nur Afifah Balqis bebas nanti.
Dari balik jeruji, Balqis mengikuti pelatihan batik dan mengajar pemasaran digital kepada warga binaan—strategi Lapas untuk meredam perhatian negatif publik. Kalapas Tenggarong, Wahyu Triyono, menyatakan “pembinaan berjalan baik”, tetapi menolak membuka permohonan remisi khusus karena kasus tergolong kejahatan luar biasa.
Di kancah politik, Partai Demokrat Kaltim merombak struktur bendahara dan menerapkan fit-and-proper test ketat bagi kader muda. Ketua DPD Irwan Fachruddin menegaskan kasus Balqis “jadi pelajaran mahal tentang kontrol internal”.
Profil Politik Kilat Nur Afifah Balqis dan Pelajaran Generasi Muda
Lahir 16 Juli 1997 di Balikpapan, Nur Afifah Balqis adalah anak kedua pengusaha kayu yang punya relasi kuat dengan elite lokal. Selepas SMA, ia mengambil Hukum Bisnis di sebuah kampus swasta Jakarta sambil magang di konsultan politik. Pada 2020—saat pandemi melanda—Balqis naik daun menjadi Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan berkat kemampuan menggalang dana lewat acara virtual charity.
Jejak digitalnya sarat glamor: brunch hotel bintang lima, unboxing tas mewah, lalu pose di samping BMW 320i. Semua itu berbalik menjadi bukti gaya hidup tak sejalan penghasilan resmi (LHKPN 2021: aset Rp 2,4 miliar). Kini hartanya diawasi PPATK untuk potensi TPPU.
Bagi generasi muda, kasus Nur Afifah Balqis menegaskan bahwa akses politik tanpa integritas hanya menghadirkan jebakan. KPK mencatat 24% koruptor era 2020-2024 berusia di bawah 40 tahun. “Korupsi tak lagi monopoli tua,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat diskusi antikorupsi di UI—pesan keras untuk aktivis muda yang bercita-cita masuk parlemen.
Sumber: Kompas