Lintas Fokus – Sebuah segmen dalam program Xpose Uncensored di Trans7 yang tayang pada Senin, 13 Oktober 2025, dinilai menyinggung Pesantren Lirboyo di Kediri. Potongan tayangan itu beredar luas, memantik gelombang kritik karena dianggap tidak sensitif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap ekosistem pesantren. Puncaknya, Trans7 menerbitkan permohonan maaf resmi dan menyampaikan klarifikasi atas kekeliruan proses produksi serta penyajian materi siaran tersebut.
Dalam pernyataannya, Trans7 mengakui kelalaian dan menegaskan tidak berniat merendahkan marwah pesantren atau para kiai. Permintaan maaf disampaikan melalui kanal resmi, termasuk pernyataan video, untuk meredakan kegaduhan. Informasi ini juga diperkuat oleh publikasi yang merangkum adanya surat permohonan maaf tertanggal 13 Oktober 2025 yang dialamatkan kepada pihak Pesantren Lirboyo.
Gelombang reaksi di media sosial menekan stasiun televisi tersebut agar memperbaiki prosedur editorial. Banyak warganet menuntut perbaikan menyeluruh di internal redaksi, termasuk verifikasi konten yang menyangkut lembaga pendidikan keagamaan.
Respons Pesantren Lirboyo dan Jaringan Alumni
Di akar rumput, para santri, alumni, dan simpatisan Pesantren Lirboyo menyuarakan kekecewaan. Jaringan alumni seperti Himasal dan organisasi pendamping seperti LBH Ansor mengecam narasi tayangan yang dinilai melecehkan kiai serta lembaga pendidikan pesantren. Mereka mendorong adanya permintaan maaf terbuka dan tindak lanjut nyata dari Trans7 agar insiden serupa tidak terulang.
Di tingkat lokal, muncul dorongan agar permintaan maaf tidak berhenti di atas kertas. Sejumlah suara publik meminta pimpinan Trans7 sowan langsung ke Pesantren Lirboyo sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi pesantren dan untuk memulihkan kepercayaan. Narasi itu menguat di media daerah dengan menyoroti figur manajerial di balik tayangan sekaligus menuntut langkah pemulihan reputasi.
Bersamaan dengan itu, perbincangan mengenai kontribusi Pesantren Lirboyo bagi masyarakat luas kembali mengemuka. Media nasional mengulas rekam jejak tokoh-tokoh jebolan Lirboyo, menegaskan posisi pesantren ini sebagai pusat pendidikan keislaman yang melahirkan banyak pemimpin organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat. Sorotan ini menjadi konteks penting untuk memahami mengapa publik bereaksi keras ketika Pesantren Lirboyo disebut secara keliru.
Wajib Tahu:
Beberapa publikasi menampilkan klarifikasi dan permintaan maaf Trans7 melalui kanal media sosial resminya, termasuk format video dan unggahan singkat yang menegaskan pengakuan kesalahan.
Regulator dan Tokoh Agama Angkat Suara
Majelis Ulama Indonesia menyesalkan narasi tayangan yang menyinggung KH Anwar Manshur dan Pesantren Lirboyo. MUI mendorong Komisi Penyiaran Indonesia bertindak tegas, sebab standar siaran menyangkut isu sensitif keagamaan menuntut kehati-hatian ekstra. Kritik ini beririsan dengan suara kalangan Nahdlatul Ulama yang menilai penyajian konten berpotensi memojokkan komunitas santri.
Sementara itu, tokoh senior seperti KH Said Aqil Siradj menilai kontroversi ini bukan sekadar kekeliruan teknis. Ia mengingatkan adanya potensi pembingkaian yang mengikis peran pesantren di ruang publik. Pernyataan tersebut mempertegas pentingnya edukasi media dan literasi publik saat membahas pesantren, para kiai, dan santri.
Dorongan kepada KPI untuk melakukan penindakan atau minimal evaluasi juga menguat. Sejumlah laporan menilai cuplikan yang beredar merendahkan martabat kiai dan lembaga pesantren, khususnya Pesantren Lirboyo, sehingga diperlukan tindak lanjut berbasis regulasi penyiaran.
Apa yang Harus Dilakukan Trans7 ke Depan
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pemberitaan mengenai lembaga pendidikan keagamaan membutuhkan standar verifikasi berlapis. Ketika menyebut Pesantren Lirboyo, riset lapangan, konteks historis, dan rujukan yang berimbang wajib hadir. Stasiun televisi perlu memperjelas SOP editorial pada program investigasi atau hiburan faktual, termasuk proses pra-tayang yang melibatkan editor senior serta penasehat konten keagamaan untuk materi sensitif.
Langkah pemulihan kepercayaan tidak dapat selesai dengan satu surat permintaan maaf. Perlu tindak lanjut berupa dialog langsung dengan pihak Pesantren Lirboyo, pelatihan internal kru redaksi, serta mekanisme koreksi publik yang transparan ketika terjadi kekeliruan. Transparansi proses produksi ke depan akan membantu memulihkan relasi dengan komunitas santri dan publik luas. Selain itu, komitmen untuk menyertakan pihak yang disorot sebagai narasumber setara akan mencegah framing yang timpang.
Pada akhirnya, publik menginginkan dua hal. Pertama, jaminan bahwa Pesantren Lirboyo diperlakukan dengan hormat dan proporsional dalam pemberitaan. Kedua, kepastian bahwa standar etik penyiaran ditegakkan tanpa pandang bulu, terutama ketika topiknya menyentuh figur kiai sepuh dan lembaga pendidikan Islam yang berpengaruh.
Sumber: Media Indonesia
