Lintas Fokus – Dalam kurun dua bulan terakhir, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan pola mencurigakan: rekening yang rutin menerima bantuan sosial (bansos) justru ramai bertransaksi ke platform online gambling. Laporan awal—disampaikan pejabat PPATK pada 13 Juli 2025—menyebut lebih dari 71 ribu rekening penerima bansos melakukan setidaknya satu setoran ke situs judi daring dengan total nilai Rp 240 miliar. Angka itu belum termasuk dana yang dicairkan tunai di agen pembayaran digital, lalu dikirim ke e-wallet anonim.
Temuan ini sontak memantik diskusi publik: apakah bansos harus dipangkas, disalurkan nontunai yang lebih ketat, atau justru sistem verifikasi penerima yang dirombak total? Artikel berikut menggali fakta terkini, jalur uang, dan respons instansi—serta menawarkan konteks mengapa kerja PPATK kali ini krusial.
PPATK Luncurkan Audit Besar
Audit forensik digital dimulai awal Mei 2025 setelah data scraping internal PPATK mendapati lonjakan transaksi ke 23 dompet kripto dan 17 payment gateway luar negeri. Mesin pattern recognition mereka—berbasis AI—menandai kesamaan nominal setoran (seringkali kelipatan Rp 200 ribu) yang keluar beberapa hari setelah dana bansos cair melalui Himbara dan Kantor Pos.
Tak mau gegabah, PPATK menggandeng OJK, Bank Indonesia, dan Siber Bareskrim. Hasil silang‐data menunjuk kode Merchant Category Code (MCC) milik penyedia online game di Singapura yang ternyata menjadi front bagi operator judi. “Kami butuh dua minggu untuk menembus API gateway, lalu memetakan alur dana,” kata Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK. Hingga berita ini ditulis, 127 rekening dibekukan, dan 22 penanggung jawab situs teridentifikasi.
Dampak Judi Online ke Bansos
Fenomena ini bukan sekadar soal moral berjudi; ia berdampak langsung ke efektivitas program perlindungan sosial. Dari kajian Kemenkeu, setiap Rp 1 miliar bansos yang bocor ke judi online berarti 2.000 keluarga rentan kehilangan jaring pengaman. Lebih jauh, pengeluaran untuk judi kerap disertai pinjaman pay-later, memicu lilitan utang baru.
Think tank INDEF menilai perputaran dana ilegal memperlebar ketimpangan: “Bansos idealnya memicu konsumsi kebutuhan dasar. Begitu dia lari ke judi, multiplier effect positif hilang,” jelas ekonom Eko Listiyanto. Akibatnya, target pemerintah menekan kemiskinan ekstrem hingga 2025 bisa meleset 0,3–0,5 poin persen.
Modus dan Pola Transaksi
Celengan digital: Penerima bansos mengisi e-wallet personal, lalu mem‐split ke tiga dompet berbeda sebelum masuk akun judi.
Pinjam identitas: Komplotan menawari Rp 150 ribu tunai kepada warga demi meminjam KTP untuk membuka rekening baru—rekening ini kemudian didaftarkan sebagai penerima bansos memakai data palsu.
Konversi kripto kilat: Dana bansos ditarik tunai di agen, dibeli Bitcoin lewat pasar OTC, dan dalam hitungan menit terkirim ke situs berlisensi Curacao.
PPATK memperingatkan bank dan penyedia e-wallet agar mengaktifkan transaction velocity alert. Jika dalam 72 jam ada pola “masuk bansos, keluar ke MCC game/judi”, sistem wajib freeze otomatis selama 5 hari kerja.
Langkah Pencegahan Pemerintah
Kementerian Sosial berjanji merilis white-list rekening: hanya nomor yang terhubung ke KTP dan tercatat aktif untuk belanja kebutuhan pokok di QRIS supermarket atau warung desa yang akan diberi bansos. Selain itu, BSSN merekomendasikan fitur geo-fencing; aplikasi bantuan akan menolak transaksi ke akun luar negeri.
Di sisi lain, PPATK mendorong revisi UU No. 8/2010 tentang Pencucian Uang agar situs judi luar negeri bisa otomatis diblokir saat terdeteksi menerima dana program pemerintah. “Kami targetkan draf regulasi masuk Prolegnas 2025,” ujar Ivan.
Catatan penting: masyarakat diminta melapor ke whistle-blower system “SIGAP PPATK” bila menemukan penyimpangan dana bansos. Pelapor sah akan dilindungi UU dan bisa mendapat insentif hingga 10 % dari dana yang berhasil diselamatkan.
Sumber: Minum Kopi
