KemajuanRakyat.id.co.id Kotabaru kalimantan selatan – pada hari Sabtu 17/03/2018 pukul 10.25 PT MSAM Joint Inhutani II mendangi bersama dengan Anggota Kepolisian dan BPN (badan Pertanahan Negara) lahan-lahan masyarakat Pulau Laut Tengah Desa Salino Rt 08 / Rw 02 dan Rt 06 / Rw 02 yang berjumlah 40 orang untuk pembuatan SERTIFIKAT GLOBAL, adapun masyarakat yang sempat nengetahui prihal tersebut lansung menuju ke lokasi bersama-sama tokoh warga dan seluruh masyarakat daerah tersebut.
Yulai Gultom JM (Jandaral Manajer) PT MSAM yang sempat beradu argument bersama tokoh masyarakat dikarenakan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, namun “YULAI GULTOM” memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat berserta ketua RT Salino bahwa kedatangan KAMI cuma ingin mengetahui seberapa luas lahan lahan masyarakat dan begitu juga dengan lahan-lahan perusahaan PT MSAM Joint PT Inhutani II sehingga BPN (Badan Pertanahan Negara) yang mau mengukur dengan JPS untuk penerbitan sertifikat global.
Tokoh masyarakat mendengar penjelasan Yulai Gultom tidak terima lahan-lahan semua masyarakat diukur atau apapun bentuknya, pasalnya telah terjadi pembabatan lahan masyarakat tampa adanya kordinasi sebelumnya, pertanian dan perkebunan pohon lansat, rambutan, durian bahkan padi yang siap panen juga ikut dibasmi dahulu kala yaitu tepatnya di bulan Juni 2017 yang sampai sekarang belum diganti oleh perusahaan penguasa tersebut, akan tetapi akhirnya perusahaan pengalah dan memutuskan untuk segera pulang.
Belum ada tanggapan apapun dari Humas dan Manajer PT MSAM hingga berita ini dinaikkan. Ketua Rt 08 / 02 yang diwawaracai media mengatakan pihak perusahaan penguasa ingin menindak lanjuti pengukuran kemarin atau di awal bulan untuk membuat sertifikat global ucap JM nya, akan tetapi lahan ini adalah kepunyaan kami itu sejak jaman Jepang kami sudah memilikinya bahkan sudah empat (4) turunan waktu itu kami belum lahir, nenek moyang atau leluhur Saya berani memperjuankan negara ini agar supaya kita Merdeka namanya “Sunan Birin” dan pohon durian yang umurnya sudah bertahun-tahun justru ibabat habis oleh perusahaan dengan pengalawan kepolisian dulu. Maka dari mulai sekarang kami dan seluruh masyarakat pulau laut tengah tidak mau lagi di jajah karena kita sudah lama merdeka dan kami atas nama ketua masyarakat akan mempertahankan lahan kami “sampai titik darah penghabisan,”jelasnya
Rabuna tokoh masyarakat juga memaparkan kepada media tersebut bahwa waktu mau pengukuran tadi pihak mereka sempat menyampaikan MENJPS lahan ini untuk memperbaharui saja katanya, tetepi Rabuna mengatakan kalau begitu kembalikan lagi pohon-pohon lansat, durian, campedak dan rambutan kami dulu baru kita mengizinkan ada aktipitas PT MSAM,” tutupnya.
Pihak BPN (Badan Pertanahan Negara) menjelaskan kepada media ini hari Senin 19/03/2018 pukul 09.10 wita kalau kami cuma mendampingi orang Kanwil peovensi kalimantan selatan dua (2) dan Kasi pengukuran, soalnya mereka yang menentukan bukan kami,”ucapnya.
Kasat Reskrim Surya Miftah Irawan, S.H..S.I.K pada hari Senin 19/03 pukul 10.00 wita terkait dengan adanya perusahaan dan Kanwil Provensi Kalsel, menjelaskan bahwa Polres Kotabaru melakukan pengamanan pelaksanaan pengukuran lahan tersebut berdasarkan permintaan dan surat perintah,”ungkapnya.
