Lintas Fokus – Satu tanggal mengerucut di linimasa: 28 Agustus 2025. Berbeda dengan dinamika 25 Agustus, koalisi buruh—di bawah Partai Buruh dan KSPI—secara terang mengarahkan massa ke hari Kamis itu. Tema yang diusung ringkas tapi menyengat: HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Tuntutan yang paling menjadi sorotan ialah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5%, disertai dorongan pembenahan aturan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Rencana ini ditegaskan oleh pimpinan serikat dan telah dikonfirmasi berbagai media arus utama.
Secara geografis, mobilisasi 28 Agustus 2025 dirancang serentak nasional dengan konsentrasi massa di DPR RI dan/atau Istana (Jabodetabek), sementara di daerah diarahkan ke kantor-kantor pemerintahan. Estimasi skala di pusat Jakarta mencapai ±10.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya, dengan sebaran aksi di puluhan provinsi. Informasi ini konsisten di pernyataan resmi konfederasi dan liputan media ekonomi.
Peta Aksi: Rute, Skala, dan Titik Kunci
Untuk koridor ibukota, rute orasi dipusatkan di Kompleks DPR/MPR dan kemungkinan Istana Kepresidenan. Narasi ini berulang di pernyataan KSPI serta rangkuman briefing redaksi ekonomi; di luar Jakarta, pola “pusat–daerah” akan menekan resonansi isu dari kantor-kantor pemda. Ekspektasi massa Jabodetabek ±10.000 orang disebutkan sejak jauh hari, walau realisasi lapangan tetap bergantung faktor cuaca, kesiapan korlap, dan rekayasa lalu lintas.
Satu catatan penting agar pembaca tidak tertukar tanggal: Partai Buruh dan KSPI tidak ikut aksi 25 Agustus karena fokus pada 28 Agustus 2025. Penegasan ini berulang di pernyataan Ketua KSPI/Partai Buruh Said Iqbal, lalu disiarkan ulang oleh berbagai media. Jadi, ketika menakar intensitas massa, gunakan rujukan tanggal yang tepat: pusat arus buruh nasionalnya berada di 28 Agustus 2025, bukan di hari sebelumnya.
Agenda & Tuntutan: Dari HOSTUM ke Upah 8,5–10,5%
Di atas payung HOSTUM, paket isu yang disuarakan relatif konsisten:
-
Kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5%, mengacu formula inflasi–pertumbuhan–indeks sesuai dalil serikat; angka ini diulang di banyak liputan ekonomi.
-
Penghapusan praktik outsourcing yang dinilai memperlebar ketidakpastian kerja.
-
Penanganan PHK melalui pembentukan/pendalaman Satgas PHK dan penguatan jaring pengaman.
-
Isu fiskal pekerja: peninjauan PTKP, serta keringanan atas pesangon/THR/JHT agar daya beli tidak terus tergerus.
-
Koreksi regulasi ketenagakerjaan yang dianggap melonggarkan fleksibilitas berlebihan dan melemahkan posisi tawar buruh.
Rangkaian butir tersebut memberi nada ekonomi–sosial, bukan sekadar unjuk rasa simbolik. Karena itu, 28 Agustus 2025 berpotensi menjadi penentu framing kebijakan menjelang pembahasan upah tahun depan—apalagi jika angka partisipasi mendekati proyeksi Jakarta dan daerah.
Siapa Turun & Siapa Memimpin
Aktor inti mobilisasi adalah Partai Buruh dan KSPI, dengan jejaring federasi seperti FSPMI, SPN, dan afiliasi lain yang memimpin konsolidasi daerah dari Banten, Karawang, Bekasi, hingga Sumatra dan Sulawesi. Sinyal “serempak” sudah ditekankan dalam pernyataan publik yang menyebut cakupan puluhan provinsi. Sejumlah kantor redaksi juga menyiarkan live update menjelang hari H untuk memantau kesiapan rombongan.
Sekali lagi, agar tidak tercampur dengan gelombang 25 Agustus: pimpinan konfederasi sudah menafikan keterlibatan pada tanggal tersebut dan memusatkan energi di 28 Agustus 2025. Jadi, jika Anda melihat poster viral yang menyaru sebagai flier resmi untuk 25 Agustus, verifikasi dengan kanal kredibel; pernyataan tentang fokus tanggal ini jelas keluar dari juru bicara serikat.
28 Agustus 2025: Aman di Lapangan & Anti-Disinformasi
Bagi warga Jakarta yang beraktivitas di koridor Senayan–Medan Merdeka, siapkan rute alternatif pada 28 Agustus 2025. Pengalaman demonstrasi sebelumnya memperlihatkan peluang pengalihan arus pada jam-jam sibuk. Ikuti live update dari redaksi besar untuk perkembangan rekayasa lalu lintas dan bukaan–tutupan akses ke DPR/Istana. Untuk peserta aksi, dasar-dasar keselamatan tetap relevan: bawa identitas, pelindung pribadi (masker/kacamata bening), hidrasi, dan patuhi jalur komando korlap.
Terakhir, bedakan tuntutan yang memungkinkan eksekusi kebijakan dengan klaim yang kontradiktif secara konstitusi. Koalisi buruh pada 28 Agustus 2025 menekankan butir yang diarahkan ke kanal legislasi/eksekutif (upah, outsourcing, PHK, fiskal pekerja). Ini penting agar diskursus publik tidak terseret jargon yang tidak punya jalur hukum jelas dan justru mengaburkan inti agenda ekonomi–sosial buruh.
Wajib Tahu:
-
28 Agustus 2025 adalah hari aksi utama koalisi buruh; KSPI & Partai Buruh menegaskan tak ikut gelombang 25 Agustus karena fokus di tanggal 28.
-
Titik Jabodetabek: DPR/Istana, dengan proyeksi ±10.000 peserta; daerah diarahkan ke kantor pemerintahan setempat.
-
Paket tuntutan: HOSTUM, kenaikan upah 8,5–10,5%, satgas PHK, dan isu fiskal pekerja.