Revisi UU TNI di Hotel Mewah Dilabrak Aktivis

Kemajuanrakyat.co.id – Panitia kerja atau Panja revisi UU TNI dari Komisi I DPR RI diketahui menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont, salah satu hotel mewah di bilangan Jakarta Pusat.

Dikabarkan bahwa Komisi I DPR kembali melanjutkan pembahasan mengenai revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Rapat yang dilakukan secara tertutup ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dari revisi Undang-Undang TNI dilakukan selama dua hari pada 14-15 Maret 2025.

Rapat yang berlangsung sejak Jumat siang pukul 13.30 hingga pukul 22.00 WIB kemudian berlanjut pada Sabtu dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini membernarkan informasi tersebut.

Baca juga; Puncak Musim Kemarau 2025, BMKG Prediksi Terjadi pada Juni-Agustus

Alasan Rapat Revisi UU TNI Digelar di Hotel Mewah

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto buka suara ihwal alasan komisinya menggelar rapat pembahasan revisi UU TNI di hotel.

Dirinya berujar bahwa kebiasaan rapat di hotel itu telah dilakukan sejak dahulu.

“Dari dulu. Coba kami cek,” ujar Utut saat ditemui di sela-sela rapat di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.”

Selain itu, dirinya juga menyebutkan pembahasan UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, mengenai UU Pelindungan Data Pribadi di InterContinental mengapa tidak dikritik.

Aktivis Geruduk Ruang Rapat

Sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi lokasi rapat RUU TNI tersebut pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Mereka tiba dihotel dan langsung merangsek masuk kedalam salah satu ruangan yang difungsikan sebagai tempat rapat.

Diketahui tidak ada pengawalan ketika akhirnya para perwakilan koalisi masuk untuk menginterupsi rapat tersebut.

Hanya saja, aksi mereka di dalam ruang rapat terbilang sangat singkat. Petugas keamanan langsung menarik paksa mereka untuk keluar dari ruang rapat.

Terlihat salah seorang orator bahkan terjatuh lantaran didorong saat dipaksa keluar oleh petugas keamanan hotel.

Ketua Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus mempertanyakan alasan DPR dan pemerintah menggelar rapat di hotel secara tertutup.

“Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan subtansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer,” kata Andrie saat berorasi di depan ruang rapat Hotel Fairmont.