Lintas Fokus – Istilah Serakahnomics mendadak jadi kata kunci kebijakan ekonomi setelah Presiden Prabowo Subianto menyorot praktik keserakahan pelaku pasar yang merugikan petani dan konsumen. Di dua panggung besar, 21 Juli 2025 saat peluncuran 80.081 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Klaten, dan 15 Agustus 2025 dalam pidato di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Prabowo menegaskan tidak ada tempat bagi Serakahnomics di sektor pangan. Narasi yang diangkat jelas: negara harus berani menata distribusi, menutup ruang penimbunan, dan memastikan kebijakan pro-rakyat bekerja di lapangan.
Di balik retorika, publik butuh satu hal yang tidak bisa dinegosiasikan, yaitu angka. Apakah fenomena yang dikritik sebagai Serakahnomics benar tercermin pada data harga pangan, inflasi, kemiskinan, dan struktur pasar. Per 26 September 2025, deretan indikator resmi menunjukkan cerita yang lebih kompleks. Ada kemajuan pada kemiskinan dan ketimpangan, namun ada pula anomali di pasar beras yang patut diawasi ketat agar jargon tidak berhenti sebagai slogan.
Apa Itu Serakahnomics Menurut Prabowo?
Dalam pidato dan rilis resmi pemerintah, Serakahnomics dipakai untuk menamai distorsi ekonomi akibat perilaku rakus segelintir pelaku usaha, terutama di rantai pangan. Titik tekannya adalah perilaku menimbun, memanipulasi pasokan, hingga menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang berakibat harga tinggi di konsumen dan harga tidak adil di petani. Pemerintah menautkan upaya memerangi Serakahnomics dengan penguatan koperasi desa, penataan distribusi, serta penegasan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 agar cabang produksi penting dikendalikan negara untuk melindungi rakyat.
Penekanan di atas selaras dengan konteks pangan 2025. Negara mendorong ketahanan melalui cadangan beras pemerintah, program makan bergizi gratis, dan penataan logistik. Namun, keberhasilan mengusir Serakahnomics bergantung pada dua hal yang terukur: kinerja harga di pasar dan bukti penegakan persaingan usaha di sektor yang terkonsentrasi.
Data Lapangan: Beras, Inflasi, Kemiskinan
Fakta pertama ada di beras. Meski panen kuat dan stok besar, harga beras medium pada Agustus 2025 menembus sekitar Rp15.950 per kilogram, menyamai puncak Maret 2024. Reuters menautkan lonjakan ini dengan strategi pengadaan yang menaikkan harga pembelian dan pelonggaran spesifikasi kualitas, sehingga mendorong panen dini, akumulasi stok Bulog, serta pasar ritel yang menjadi ketat. Pemerintah merespons dengan operasi pasar, tetapi keluhan soal ketersediaan dan kualitas masih muncul.
Ombudsman RI menilai problem utamanya adalah tata kelola, bukan kekurangan stok. Temuan yang disorot antara lain risiko disposal stok, kualitas beras SPHP yang dikeluhkan, distribusi ritel modern yang seret, harga yang melampaui HET, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ini menguatkan pesan bahwa memerangi Serakahnomics perlu dikerjakan lewat manajemen logistik dan kontrol pasar yang presisi, bukan sekadar peringatan moral.
Fakta kedua ada di inflasi. BPS mencatat inflasi tahunan Agustus 2025 sebesar 2,31 persen, masih dalam kisaran sasaran, dengan dorongan utama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bank Indonesia merilis angka yang sama untuk konsistensi. Artinya, meskipun ada tekanan beras, inflasi headline belum meledak. Ini memberi ruang kebijakan untuk menormalkan distribusi tanpa harus memukul daya beli melalui pengetatan kebijakan yang agresif.
Fakta ketiga ada di kemiskinan dan ketimpangan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, dan rasio gini turun ke 0,375. Secara statistik, ini kabar baik. Namun, capaian ini harus dijaga agar tidak tergerus oleh gejolak harga pangan pokok. Jika Serakahnomics pada komoditas kunci tidak tertangani, dampaknya bisa menetes ke kelompok rentan melalui inflasi pangan yang lebih tinggi dari headline.
Di tingkat global, FAO Food Price Index pada Agustus 2025 relatif tinggi dibanding tahun sebelumnya. Walau harga sereal dunia cenderung turun, dinamika minyak nabati dan gula menjaga indeks di level tertinggi lebih dari dua tahun. Konteks ini menjelaskan mengapa rantai pasok lokal yang tidak rapi dapat segera memantulkan tekanan global, sehingga peluang Serakahnomics muncul lebih besar jika pengawasan pasar longgar.
Wajib Tahu:
Istilah Serakahnomics pertama kali muncul dalam rilis resmi pemerintah pada 21 Juli 2025 dan kembali ditekankan dalam pidato 15 Agustus 2025. Ini bukan istilah akademik baku, melainkan label politik kebijakan untuk menandai perilaku ekonomi yang dianggap merugikan rakyat.
Tiga Ujian Kebijakan: Distribusi, Persaingan, Transparansi
Ujian pertama adalah distribusi. Data Reuters dan Ombudsman menunjukkan paradoks klasik: stok tinggi, harga tetap mahal. Ini menandakan friksi di level penyerapan, spesifikasi, dan pelepasan beras ke pasar. Jika Serakahnomics didefinisikan sebagai perilaku memanfaatkan celah untuk meraup margin tidak wajar, maka celah itu muncul saat informasi buruk, eksekusi lambat, dan koordinasi lemah. Solusinya konkret. Parameter pelepasan stok harus berbasis indikator harian harga eceran, bukan sekadar target volume. Kualitas SPHP dikontrak tegas agar tidak menekan preferensi konsumen terhadap beras yang lebih baik. Audit mandiri distribusi diperlukan untuk memastikan beras pemerintah benar sampai ke pasar yang membutuhkan, bukan berhenti di gudang.
Ujian kedua adalah persaingan. Indonesia punya riwayat kasus kartel di komoditas strategis. Putusan KPPU atas perkara minyak goreng kemasan menyebut struktur pasar yang terkonsentrasi, dengan empat grup menguasai lebih dari 70 persen pangsa pasar, dan perilaku pengurangan pasokan yang memicu kelangkaan. Pola seperti ini adalah textbook Serakahnomics. Tahun 2025, KPPU juga menaruh perhatian terhadap komoditas beras di berbagai daerah. Ketika harga seragam tidak mengikuti biaya, penyelidikan persaingan harus masuk lebih awal sebelum pola menyebar nasional.
Ujian ketiga adalah transparansi. Publik perlu tahu kapan, berapa, dan kualitas apa yang disalurkan pemerintah ke pasar. Dashboard keterbukaan data yang memuat stok, lokasi, harga transaksi, dan komposisi kualitas akan menutup ruang spekulasi dan mempersempit peluang Serakahnomics. Dengan data real time, Ombudsman, KPPU, dan pemda bisa bergerak cepat ketika indikator menyimpang. Umpan balik konsumen tentang mutu SPHP yang terdokumentasi rapi juga menjadi alarm dini yang efektif.
Strategi Publik: Cara Membaca dan Mengawal Agenda
Bagi keluarga dan pelaku UMKM, membaca agenda anti Serakahnomics artinya kembali ke disiplin informasi dan akses. Ikuti rilis resmi BPS untuk memantau inflasi pangan bulanan, pantau pengumuman Bulog dan Kemendag soal operasi pasar, serta bandingkan harga eceran sekitar rumah dengan Harga Eceran Tertinggi. Jika ada deviasi berlarut, salurkan laporan ke dinas terkait dan dokumentasikan bukti struk agar pengawas punya data. Untuk komunitas usaha, gabungkan negosiasi kolektif bahan baku dan jadwal belanja di jam harga rendah. Semakin kuat ekosistem data dari bawah, semakin sempit ruang Serakahnomics di atas.
Pada level pembuat kebijakan, indikator kinerja harus spesifik. Misalnya, persentase pasar ritel yang menjual beras di bawah HET, waktu jeda dari perintah pelepasan stok ke beras sampai di rak, dan jumlah temuan KPPU yang ditindaklanjuti sampai putusan. Tanpa metrik ini, pidato keras tentang Serakahnomics hanya akan berakhir sebagai poster. Dengan metrik, publik bisa mengukur progres dan memberi legitimasi saat program jalan benar, serta menuntut koreksi saat melenceng.
Pada akhirnya, pertarungan melawan Serakahnomics adalah pertarungan melawan kebiasaan buruk yang menyaru sebagai kelaziman market. Pidato Presiden memberi arah, data memberi verifikasi. Ketika keduanya bertemu, kita bukan hanya punya slogan yang enak dikutip, tetapi kebijakan yang berani diuji.
Sumber: Setneg
