Lintas Fokus – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memulai Sidang Etik perdana hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, dengan agenda administratif berupa penelaahan aduan, registrasi perkara, dan penjadwalan sidang berikutnya. Pada tahap awal ini, teradu tidak diwajibkan hadir karena fokusnya adalah verifikasi berkas dan legal standing pengadu. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut sidang awal sengaja digelar saat masa reses agar tenggat antar-tahap sesuai tata beracara MKD bisa dikejar.
Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam menjelaskan verifikasi internal sudah dilakukan dan pemanggilan para teradu akan digelar pada masa sidang. Ia menambahkan jadwal rinci akan diputuskan lewat rapat pimpinan, dengan rencana pemanggilan pada pekan depan setelah masa reses berakhir. Pernyataan ini menguatkan bahwa Sidang hari ini adalah pembukaan proses, bukan pemeriksaan pokok perkara terhadap para anggota DPR nonaktif.
Informasi yang beredar sejak pekan lalu juga konsisten: pimpinan DPR mengizinkan MKD menggelar sidang pada masa reses mulai 29 Oktober 2025 dan menyerahkan agenda detail sepenuhnya kepada MKD. Dengan demikian, publik mendapatkan kepastian bahwa proses Sidang Etik berjalan meski DPR sedang reses, untuk memenuhi tenggat waktu registrasi dan pemanggilan.
Sidang Etik menyertakan nama Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Adies Kadir, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Lima anggota DPR yang dinonaktifkan partai masing-masing menjadi sorotan Sidang Etik: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN), serta Adies Kadir (Golkar). Pada tahap hari ini, MKD memverifikasi berkas perkara serta memetakan jadwal pemeriksaan terpisah sesuai karakter perkara tiap teradu. Dasco menekankan format terpisah diperlukan karena materi dugaan pelanggaran etika berbeda-beda di masing-masing kasus.
IDN Times mencatat, sidang perdana sempat mundur dari rencana pukul 11.00 WIB ke 13.00 WIB dan digelar singkat pada sore hari, tetap dengan fokus penelaahan awal. Rangkaian ini menjadi penanda awal babak baru penanganan isu yang memicu protes publik pada akhir Agustus 2025. Sidang ketahap pembuktian akan menyusul setelah pemanggilan resmi diterbitkan MKD.
Sumber lain menuliskan bahwa pemanggilan para teradu direncanakan pekan depan saat masa sidang dimulai. Penyusunan jadwal sedang difinalisasi MKD dan akan diumumkan setelah rapat pimpinan; pendekatan ini lazim dipilih untuk memastikan panel pemeriksa dan materi persidangan tertata. Bagi pembaca, ini berarti Sidang telah start secara formal, sementara pemeriksaan substansi terhadap tiap nama akan berlangsung segera setelah fase administratif selesai.
Wajib Tahu:
Sidang Etik hari ini adalah sidang pembukaan yang mengurus registrasi dan verifikasi aduan sehingga teradu tidak diundang hadir; pemanggilan individu dijadwalkan pekan depan.
Sidang Etik sebagai sinyal disiplin parlemen: dampak hukum internal, fraksi, dan kredibilitas DPR
Di luar headline nama-nama yang disorot, Sidang hari ini menyampaikan pesan institusional: ada mekanisme disiplin yang berjalan untuk menjaga martabat dewan. Dengan sidang terbuka di masa reses, MKD menegaskan akuntabilitas di hadapan publik. Bagi fraksi, proses etik akan memengaruhi strategi internal, mulai dari komunikasi ke konstituen hingga opsi PAW bila putusan akhirnya menyarankan sanksi berat. NasDem, misalnya, menyatakan menunggu putusan MKD untuk memutuskan langkah terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Dari sisi tata beracara, Sidang menuntut bukti dan argumentasi tertulis yang selaras dengan tata tertib DPR serta peraturan MKD. Tahap yang berlangsung hari ini menjadi kunci karena menentukan berkas mana yang masuk ke pemeriksaan pokok. Publik juga perlu memahami bahwa sanksi etik tidak sama dengan sanksi pidana; konsekuensinya berada pada ranah kelembagaan, seperti peringatan, penjatuhan sanksi, hingga rekomendasi pergantian alat kelengkapan. Di sinilah Sidang mengambil peran sebagai filter integritas.
Bagi kredibilitas DPR, proses yang cepat namun cermat akan menentukan persepsi publik. Pengalaman sebelumnya menunjukkan jeda panjang di tahap administratif berisiko memunculkan spekulasi. Hari ini, keputusan membuka Sidang saat reses bertujuan memangkas jeda itu sekaligus menjaga tertib administrasi yang mewajibkan jarak waktu antara registrasi dan pemanggilan.
Sidang Etik pekan depan: apa yang harus dipantau dan bagaimana indikator transparansinya
Agenda paling dinantikan setelah hari ini adalah kapan tepatnya panggilan individu diterbitkan dan siapa yang diperiksa lebih dulu. MKD menyebut pemanggilan dilakukan terpisah untuk tiap teradu. Publik bisa memantau kejelasan tanggal, panel pemeriksa, serta publikasi risalah sehingga Sidang mudah diikuti. Konsistensi komunikasi MKD dan pimpinan DPR juga krusial agar tidak terjadi kebingungan di ruang publik.
Sejumlah media mencatat bahwa jadwal rinci masih disusun dan rencananya dilakukan pada pekan depan saat masa sidang dimulai. Jika mengacu pada pernyataan pimpinan DPR, sidang-sidang substantif akan berlangsung terbuka, dengan MKD berwenang penuh atas urutan dan format pemeriksaan. Dalam konteks ini, ukuran transparansi Sidang bukan hanya siaran langsung, tetapi juga ketersediaan dokumen ringkas putusan dan pertimbangan etik yang dapat diakses publik.
Bagi fraksi-fraksi, kesiapan menghadirkan pendampingan etik dan dokumen sanggahan akan memengaruhi ritme sidang. Untuk publik, fokusnya adalah menilai apakah Sidang Etik menghasilkan putusan yang proporsional terhadap pelanggaran etik yang dituduhkan serta berdampak pada pemulihan kepercayaan terhadap dewan.
Sumber: Tirto.id
