Lintas Fokus – Hujan tipis membasahi Tirawuta, Kolaka Timur, ketika delapan mobil hitam tanpa pelat dinas berhenti di halaman rumah jabatan. Dalam hitungan menit, pintu dibuka, lampu sorot menembus ruang tamu, dan petugas berlambang burung garuda berjaket KPK menyerukan “freeze”. Di meja marmer tampak koper hitam berisi tumpukan rupiah plastik baru—pecahan Rp 100 ribu yang masih wangi percetakan. Di sanalah kisah Bupati Kolaka Timur berakhir: terjaring operasi tangkap tangan pada 9 Agustus 2025 bersama ajudan, kepala dinas, dan dua kontraktor favorit pemkab.
Empat jam sebelumnya, sebuah pesan terenkripsi mampir ke war room KPK: “Drop uang termin pertama, malam ini jam sembilan.” Pesan itu dilampiri koordinat Google Maps yang mengarah tepat ke pendopo bupati. Pukat-pukat digital KPK segera memanggil tim trigger; sambil menyaru petugas PLN, mereka menyusup ke sekitar lokasi, mengaktifkan kamera termal, dan menunggu “burung masuk sangkar”. Ketika Toyota Alphard milik direktur PT Sinar Konawe Selatan menurunkan dua koper, rekor korupsi kepala daerah ke–11 tahun ini resmi tercipta.
Kronologi Mencekam Penggerebekan Malam Jumat
Menurut sumber internal komisi, gerak cepat dimulai pukul 18.10 WITA ketika nomor ponsel ajudan Bupati Kolaka Timur terdeteksi berada di bank daerah, menarik dana giro Rp 4,5 miliar. Uang itu dimasukkan ke koper di parkiran basement; kamera CCTV bank—yang sudah disadap—menjadi bukti pertama. Tim KPK membagi tugas: satu regu membayangi mobil pemilik proyek, satu lagi memonitor perimeter pendopo.
Pukul 21.13, Alphard menembus gerbang. Ajudan mengarahkan sopir ke teras belakang, jauh dari pandangan publik. Transaksi berlangsung cepat: koper diserahkan, kwitansi “fee 8% termin 1” ditandatangani. Tepat 22.45, delapan penyidik menggebrak pintu. Bupati Kolaka Timur terperangah; sejumlah kontraktor belum sempat menghitung ulang uang. Mereka digiring bersama empat koper, dua laptop, dan satu lembar bill of quantity proyek jalan Mowewe–Lalolae senilai Rp 52 miliar.
Di Mapolda Sultra, para terperiksa mengaku koper itu “pinjaman politik”. Tetapi catatan obrolan Telegram “BKN_Project” mengatakan lain: terdapat tabel jadwal setor bulanan hingga akhir proyek, total komitmen Rp 4,16 miliar—pas persentase 8% dari nilai paket. Kesaksian ini membuat status mereka hampir pasti naik menjadi tersangka.
Skema Suap yang Menjerat Sang Bupati Kolaka Timur
Modusnya klasik tapi efektif. Unit teknis PUPR menggambar spesifikasi peralatan aspal cold milling yang hanya dimiliki PT Sinar Konawe Selatan, memastikan tak ada pesaing. Setelah lelang terbuka “dimainkan” dengan sistem gugur, perusahaan itu menang. Sebagai balas jasa, direktur menalangi fee ke Bupati Kolaka Timur melalui tiga tahap. Uang tunai dipilih agar jejak elektronik minim, namun pecahan baru circle-marker justru menjadi boomerang: bank pencetak uang bisa dilacak hanya lewat nomor seri.
Skema tersebut tak berdiri sendiri. Penyelidik menemukan folder “Lampiran_Buldozer” di laptop kepala dinas, berisi RAB delapan proyek lain yang belum dilelang. Artinya, pola suap berpotensi sistematis. PPATK pun membekukan 12 rekening pribadi dan korporasi, termasuk satu rekening Singapura atas nama M.A.S—sosok yang diduga bendahara jaringan.
Kebocoran APBD bukan hanya angka di atas kertas. Ruas Mowewe–Lalolae merupakan nadi logistik kakao, andalan ekonomi 12 ribu petani. Jika kualitas jalan dikorbankan demi fee, kerugian publik akan bergulir bertahun-tahun.
Efek Domino Politik dan Ekonomi Setelah OTT
Penahanan Bupati Kolaka Timur memaksa Mendagri menunjuk penjabat agar APBD-P disahkan tepat waktu. DPRD—yang dulu satu koalisi—berpacu menggelar paripurna pengesahan pemberhentian sementara. Pengamat Universitas Haluoleo, Dr. Ali Ramli, menilai peluang impeachment hampir mutlak jika status tersangka resmi diumumkan. “Koalisi pasti pecah demi jarak aman jelang Pilkada 2027,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, penundaan proyek jalan memukul 90 pekerja harian yang menggantungkan upah. Asosiasi tambang galian C merugi Rp 1,6 miliar karena order batu split menguap. Pemprov Sultra berencana mengalihkan Dana Alokasi Khusus ke proyek drainase agar serapan anggaran tak terjun bebas.
Reaksi warga tak kalah keras. Tagar #BukaTenderKoltim viral di Instagram; lebih 18 ribu orang menandatangani petisi audit independen semua paket pengadaan 2023-2025. LSM antikorupsi Turatea justru menawarkan hadiah Rp 10 juta bagi sopir truk yang bersedia bersaksi soal praktik setoran “kapur merah” di proyek PUPR.
Langkah Hukum Lanjutan dan Harapan Publik
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum bupati. Wakil Ketua Nurul Ghufron memastikan jerat pasal berlapis: suap, gratifikasi, plus TPPU. Sementara, tim asset tracing mengejar properti bernilai Rp 14 miliar di Kendari dan Jakarta Selatan yang diduga dibeli melalui nominee. Jika pembuktian terbalik diterapkan, Bupati Kolaka Timur harus menjelaskan asal tiap rupiah.
Publik berharap proses tak berhenti di meja sidang; reformasi lelang daring juga dibutuhkan. LKPP diminta membuka audit trail e-proc sehingga kecurangan spesifikasi bisa dipatahkan sejak awal. Keterlibatan masyarakat sipil—melalui kanal open data—menjadi penopang penting agar praktik rente tak berpindah ke proyek lain. Ke depan, keseriusan penegak hukum diharapkan menorehkan pesan: Sulawesi Tenggara bukan lagi ladang basah bagi broker proyek.
Wajib Tahu:
Kolaka Timur baru berusia 12 tahun, tetapi sudah tiga kali pergantian pucuk pimpinan karena kasus hukum—rekor terburuk di antara 17 kabupaten/kota Sulawesi Tenggara.
Seluruh episode menangkap Bupati Kolaka Timur menyodorkan satu pelajaran: teknologi OTT mungkin makin canggih, tetapi kerakusan pejabat masih berpola lama—koper, kickback, dan kongkalikong lelang. Kini publik menanti akhir cerita: akankah vonis tegas menutup bab korupsi jalan desa, atau akankah drama ini hanya menambah deretan headline tanpa perubahan nyata?
Sumber: KPK
