Lintas Fokus – (Jurist Tan) Gagasan “Digital Classroom” yang diumumkan Kemendikbudristek pada April 2022 awalnya dipuji sebagai tonggak transformasi sekolah. Anggaran jumbo—Rp 9,9 triliun untuk 1,4 juta unit Chromebook—diteken lewat kontrak payung tiga tahun. Nama Jurist Tan, kala itu Staf Khusus Mentri, muncul sebagai koordinator tim teknis spesifikasi perangkat. Audit internal menemukan spesifikasi dasar bernilai pasar Rp 4‑5 juta, tetapi disajikan ke negara seharga Rp 10 juta karena paket “after‑sales lima tahun”. Peringatan Badan Pemeriksa Keuangan Juni 2023 tentang markup Rp 2,4 triliun diabaikan; bola akhirnya bergulir ke Kejaksaan Agung Mei 2024. Pada 15 Juli 2025, Jampidsus menetapkan Jurist Tan tersangka dan memasukkannya ke red notice setelah ia terbang ke Melbourne tanpa rencana kembali.
Penyidik membeberkan pola klasik: konsorsium vendor “kertas” menyewa pabrik OEM di Tongxiang, Tiongkok, kemudian meloloskan faktur technical support fiktif. Selisih harga mengalir ke rekening Singapura sebelum parkir di dompet kripto USDT berkode “digital‑owl”.
Pemeriksaan Nadiem Makarim serta Posisi Hukum Terkini
Status Nadiem Makarim menjadi sorotan setelah dua kali “maraton” di Gedung Bundar—11 jam pada 23 Juni dan 10 jam pada 15 Juli. Ia membawa 42 email, flash‑disk berisi log rapat, dan surat tugas yang menegaskan wewenang Jurist Tan sebatas penyiapan spesifikasi, bukan penentuan harga. Seusai pemeriksaan, Nadiem menyatakan: “Semua prosedur saya jalankan sesuai aturan, saya bantu Jaksa buka data.”
Kejagung menegaskan belum menaikkan status Nadiem: pasal penyertaan KUHP hanya terpakai jika ditemukan bukti perintah langsung atau persetujuan eksplisit harga. Namun, Direktur Penyidikan Abdul Qohar mengungkap keberadaan grup WhatsApp “Mas Menteri — Core Team” tempat diskusi pengadaan terjadi; chat‑log itu kini didekripsi sebagai bahan barang bukti.
Pakar hukum tindak pidana korupsi Dr. Erman Rajagukguk memandang posisi mantan menteri “abu‑abu”: “Selama tidak mengeksekusi harga, ia saksi kunci. Tapi satu chat approve price bisa menggesernya ke tersangka.” Di sisi lain, Koalisi Antikorupsi MAKI menekan Kejagung menerbitkan red notice global; mereka mengklaim melacak keberadaan Jurist Tan di Melbourne melalui data imigrasi 4 Juli.
Jejak Aliran Dana Jurist Tan di Balik Laptop Rp9,9 T
Investigasi forensik Jampidsus memetakan empat lapis uang: pertama, invoice Rp 9,9 T dibayar lewat DAK 2022–2024; kedua, biaya produksi riil di pabrik OEM senilai Rp 5,5 T (termasuk lisensi ChromeOS); ketiga, markup Rp 4,4 T dikemas sebagai on‑site support dan teacher training; keempat, Rp 2,2 T berpindah ke dompet USDT “digital‑owl”—diduga milik Jurist Tan. Jampidsus menyita hard drive “chromebook‑2022.kdbx” berisi passphrase multi‑sig dompet kripto.
Kerugian negara yang diakui BPK per Juli 2025 mencapai Rp 1,98 T. Di Bursa Efek, saham PT Edutech Nusantara—anggota konsorsium—terjun 18% pada pembukaan 16 Juli, menandakan risiko blacklist LKPP dapat memangkas 80% pendapatan mereka tahun ini. Pebisnis teknologi edukasi khawatir efek domino: investor mempertanyakan validasi harga di kontrak TIK pemerintah lainnya.
Reformasi Pengadaan Digital Pasca Kasus Jurist Tan
Skandal ini memaksa munculnya solusi sistemik. LKPP merancang “e‑catalog referensial” yang mematok harga perangkat pendidikan tak boleh lebih dari median harga global + 20%. Opsi kedua: escrow account tiga tahap, dana baru cair jika laporan audit independen menyatakan perangkat tiba, berfungsi, dan harga wajar. Pemerintah Kanada menerapkan model serupa sejak 2016, menekan kasus korupsi TIK 40%.
BPKP menambahkan rencana blockchain traceability—tiap laptop mendapat QR unik tertaut smart contract; pengadaan, distribusi, hingga maintenance terekam abadi. “Teknologi harus jadi kunci antikorupsi, bukan justru ladang bancakan,” kata Prof. Beni Surya dari ITB. Sementara itu, Kementerian Pendidikan versi Plt. Indah Putri siap melepas 300 ribu unit overspesifikasi ke pasar lelang B2B untuk menambal kerugian.
Dari kacamata reputasi, konsultan Maverick Indonesia merekomendasikan Nadiem merilis data room publik, mengunggah semua kontrak non‑rahasia, dan memulai audit independen bersama Big Four. Model serupa pernah dipakai Gojek pasca kontroversi driver fee 2018—mengurangi sentimen negatif daring 30% dalam sebulan.
Sumber: VOI
