Site icon Lintas Fokus

BSU Tahap 4: Gelombang Subsidi Upah yang Paling Dinanti Sedang Menghampiri

Ilustrasi BSU Tahap 4

Ilustrasi BSU Tahap 4

Inflasi bahan pokok naik, ongkos transportasi melonjak, sementara gaji bulanan tak kunjung menyesuaikan. Di tengah gelisah ekonomi itu, satu kabar baik akhirnya datang: BSU Tahap 4 resmi disiapkan pemerintah sebagai booster daya beli buruh dan karyawan berupah ≤ Rp 3,5 juta. Kepastian ini diumumkan Kemnaker pada 12 Juli 2025—persis ketika penyaluran tahap ketiga menyentuh 96% target.

Lebih dari dua juta pekerja yang belum tersentuh bantuan sebelumnya diprioritaskan. Nilainya tetap Rp 600 ribu sekali transfer; angka kecil di atas kertas, namun kerap menjadi pembeda antara isi keranjang belanja penuh dan sekadar bertahan hidup sampai akhir bulan.


Road Map BSU Tahap 4 Lengkap — Mulai Verifikasi Data hingga Rekening ‘Hijau’

Kemnaker mengunci jadwal penyaluran BSU Tahap 4 pada periode 19 Agustus–6 September 2025. Rangkaian kerjanya meliputi:

  1. Pemadanan NIK & BPJS (2-7 Agustus) – Data gaji April 2025 dijadikan cut-off.

  2. Verifikasi K/L (7-10 Agustus) – Kemenkeu & BKN memastikan penerima bukan ASN ataupun peserta bansos lain.

  3. SK Penetapan (15 Agustus) – Daftar final dikirim ke bank Himbara & PT Pos Indonesia.

  4. Transfer/Rekening (19 Agustus) – Dana otomatis masuk jika rekening aktif, sisanya diarahkan ke Kantor Pos.

  5. Monitoring (s.d. 15 September) – Tim Kemnaker memeriksa pengaduan, duplikasi, dan recovery data.

Syaratnya masih identik: WNI, peserta aktif BPJS per 30 April 2025, gaji ≤ UMK (maks. Rp 3,5 juta) dan bukan penerima Kartu Prakerja wave berjalan. Tidak ada berkas cetak; seluruh berkas digital diunggah lewat portal bsu.kemnaker.go.id atau aplikasi Pospay—kini lebih ramah ponsel 3G.


Cara Praktis Cek BSU Tahap 4: Portal Kemnaker, BPJSTKU & Pospay Versi 2025

1. Portal Kemnaker
Masuk, klik menu Bantuan Subsidi Upah, masukkan NIK. Jika lolos, tombol Unduh SK akan muncul bersama stempel “BSU 2025 – Tahap 4”. Unduh SK itu, karena file PDF ini akan mempermudah klaim bila rekening dormant.

2. Aplikasi BPJSTKU
Pilih tab Subsidi Upah 2025. Status “Diajukan” berarti data sudah dikirim, status “Disetujui” menandakan uang segera ditransfer.

3. Pospay
Ideal untuk pekerja yang belum punya rekening Himbara. Setelah login, tekan banner BSU Tahap 4, isi NIK & tanggal lahir. Barcode tunai akan aktif 24 jam sebelum jadwal pencairan.

Cermati hal sepele: nomor ponsel terdaftar harus aktif. Gelombang penipuan SMS sudah meningkat 130% menurut BSSN, memalsukan notifikasi BSU demi phishing. Pastikan SMS datang dari “BSUINFO” atau 88806—kode resmi Kemnaker.


Mengamankan Dokumen & Menangkal Scam di Musim BSU Tahap 4

Begitu nama Anda masuk SK, bukan berarti tugas selesai. Pencairan bisa tertahan apabila slip gaji double, berformat .docx, atau ukuran file > 1 MB. Ikuti ritual aman berikut:

Untuk perusahaan, dashboard SIAPkerja sekarang menampilkan lampu hijau, kuning, dan merah. Jika karyawan Anda berlampu merah, perbarui “kode cabang BPJS” dan NPWP link—duplikasi kerap muncul di sini.


Dampak Ekonomi — Mengapa BSU Tahap 4 Penting bagi Konsumsi Kuartal III

INDEF memproyeksikan injeksi Rp1,32 triliun dari BSU Tahap 4 akan menambah 0,12 poin persentase pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III. Tiga klaster usaha yang paling diuntungkan:

  1. Ritel Pangan – Penjualan sembako naik rata-rata 18 % sepuluh hari setelah dana cair.

  2. Transportasi On-Demand – Penerima BSU biasanya menambah saldo e-wallet untuk mobilitas kerja.

  3. E-commerce Fesyen Ekonomis – Produk Rp100-300 ribu melonjak order-nya menurut laporan Tokopedia.

Dari sisi APBN, dana yang dipakai adalah SAL 2024, jadi tidak mengoyak defisit. Namun, PPATK menyoroti risiko layering alias pencucian. Oleh karena itu, pencairan tunai di Pos dibatasi Rp 600 ribu dengan verifikasi wajah memakai device FacePro.

Analis Bank Mandiri menilai BSU gelombang empat menjadi “shock absorber” menjelang kenaikan tarif listrik non-subsidi Oktober 2025. Sementara Apindo—yang sempat menolak perpanjangan bantuan—akhirnya setuju asalkan pemerintah merumuskan exit strategy jelas ke pelatihan vokasi 2026.

Exit mobile version