Lintas Fokus – Rabu, 27 Agustus 2025, ruang publik Indonesia dijejali kabar sensitif: Evie Effendie—penceramah asal Bandung—dilaporkan ke Polrestabes Bandung terkait dugaan KDRT. Pelaporan disebut dilakukan oleh anak kandung berinisial NAT (19). Beberapa redaksi mencantumkan nomor laporan yang sama, yakni LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rachman membenarkan adanya laporan ini, menandakan perkara telah masuk koridor penegak hukum dan akan ditangani sesuai prosedur. Data ini diperkuat oleh sejumlah media yang menayangkan kutipan langsung maupun ringkasannya.
Di tengah derasnya pemberitaan, Evie Effendie berstatus terlapor, bukan terpidana. Artinya, seluruh informasi yang beredar harus dibaca dalam bingkai praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada fase sekarang, polisi akan mengumpulkan keterangan pelapor dan saksi, memeriksa bukti awal, serta menilai relevansi pasal yang disangkakan. Narasi ini penting agar publik tidak terseret ke simpulan tergesa yang berpotensi merugikan semua pihak.
Laporan Polisi & Posisi Hukum Evie Effendie
Garis besar yang terverifikasi sejauh ini konsisten di berbagai laporan: (1) laporan telah teregister di Polrestabes Bandung; (2) polisi membenarkan ada laporan; (3) pelapor adalah anak kandung; (4) dugaan tindak pidana menyasar ranah KDRT; (5) proses berlanjut ke pemeriksaan saksi dan verifikasi alat bukti. Media daerah seperti Jabar Ekspres dan AyoBandung menyertakan nomor LP yang sama dan mengutip konfirmasi pihak kepolisian. CNN Indonesia juga memuat informasi serupa di kanal Nasional. Konsistensi ini menjadi dasar publik untuk memilah fakta dari spekulasi liar.
Perlu dicatat, ejaan nama penceramah di berbagai media tertera sebagai Evie Effendi/Effendie. Artikel ini mengikuti fokus kata kunci “Evie Effendie” seperti permintaan pembaca, sembari mengakui variasi ejaan pada sumber. Perbedaan ejaan tidak mengubah esensi perkara maupun proses hukum yang sedang berjalan.
Kronologi, Bukti Awal, dan Rujukan Pasal
Sejumlah laporan merangkum keterangan kuasa hukum pelapor: latar cekcok keluarga, dugaan tindakan fisik, hingga alasan memilih jalur pidana. Di beberapa artikel, kuasa hukum menyebut rujukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT—khususnya Pasal 5 (bentuk kekerasan) dan Pasal 44 (kekerasan fisik)—serta kemungkinan penerapan Pasal 170 KUHP (penganiayaan/pengeroyokan) bila terpenuhi unsur lebih dari satu pelaku. Namun, ini masih keterangan sepihak yang harus diuji di penyidikan melalui visum, saksi, dan alat bukti sah.
Untuk pembaca, penting memahami makna tiap pasal agar tidak salah tafsir. Pasal 44 UU 23/2004 mengatur sanksi kekerasan fisik dalam rumah tangga, dengan rentang pidana bergantung akibat (dari luka ringan hingga kematian). Tafsir resmi dapat merujuk dokumen UU di situs BPK RI dan ringkasannya pada Komnas Perempuan. Rujukan ini relevan karena sering muncul di pemberitaan perkara KDRT. Evie Effendie sendiri baru akan diproses lebih lanjut setelah penyidik menilai kecukupan bukti serta sinkronisasi pasal dengan peristiwa yang dilaporkan.
Poin yang kerap terlewat: Pasal 170 KUHP bukan otomatis terpasang. Ia mempersyaratkan adanya kebersamaan pelaku (pengeroyokan) beserta bukti yang cukup. Karena itu, walaupun istilah ini disebut di sejumlah media melalui kuasa hukum pelapor, pembaca sebaiknya menanti hasil gelar perkara untuk memastikan konstruksi pasal yang benar. Mengutip pasal secara prematur dapat menyeret opini publik ke arah yang keliru.
Wajib Tahu:
Bagi korban KDRT, simpan bukti (foto, rekam medis/visum, percakapan), cari pendamping (psikolog/advokat), dan laporkan ke Unit PPA kepolisian setempat. UU 23/2004 melindungi korban tanpa memandang gender—informasi resmi tersedia di dokumen BPK RI dan ringkasan Komnas Perempuan.
Respons Kepolisian, Kuasa Hukum, dan Etika Pemberitaan
Hingga artikel ini ditulis, media yang memuat kasus Evie Effendie merujuk konfirmasi kepolisian terkait keberadaan laporan; belum ada informasi pemeriksaan terhadap terlapor yang dipublikasikan ke publik. Pada fase awal, komunikasi polisi memang bersifat minimalis untuk menjaga proses penyidikan. Di sisi lain, kuasa hukum pelapor menyampaikan klaim dan permintaan proses hukum, yang oleh redaksi tepercaya dilabeli sebagai “dugaan”. Ini praktik penting untuk menahan narasi agar tidak berubah menjadi penghakiman publik.
Bagi jurnalis dan pembuat konten, perkara seperti ini menguji etos verifikasi: cantumkan nomor LP, unit, serta kutipan pejabat berwenang agar publik memegang data yang pasti. Hindari menyebarluaskan detail yang bisa menyingkap identitas pribadi berlebihan dari pelapor (terutama NAT 19) demi melindungi keselamatan dan kesehatan mental. Strategi pemberitaan yang akurat dan berimbang justru membantu semua pihak—termasuk Evie Effendie—mendapat proses hukum yang adil.
Dampak Sosial, Jalur Hukum, dan Panduan Aman untuk Pembaca
Kasus yang melibatkan figur publik seperti Evie Effendie hampir selalu memicu viral loop: judul sensasional → emosi memanas → informasi separuh matang menyebar. Agar tidak hanyut, pegang empat pedoman sederhana. Pertama, pisahkan fakta dan klaim: fakta adalah laporan teregister dan konfirmasi polisi; klaim adalah narasi sepihak yang menunggu verifikasi. Kedua, cek rujukan pasal melalui dokumen resmi, bukan hanya kutipan lepas di media sosial. Ketiga, jangan sebar detail personal yang dapat memperburuk situasi korban. Keempat, pantau rilis resmi kepolisian; di sanalah perkembangan perkara—mulai dari pemanggilan saksi hingga penetapan status—akan diumumkan.
Untuk pembaca yang ingin mengikuti perkembangan, sejumlah redaksi arus utama di tingkat nasional dan daerah merangkum update harian: CNN Indonesia, Jabar Ekspres, AyoBandung, InilahKoran, hingga IDN Times Jabar. Mereka mencantumkan rincian teknis—termasuk nomor LP dan kutipan Kasatreskrim—yang membantu membedakan informasi akurat dari teori. Dengan merujuk sumber tersebut, diskusi publik tentang Evie Effendie dapat tetap tajam tanpa melukai.
Sumber: CNN Indonesia
