Lintas Fokus – Sebagaimana langit mendung sebelum hujan besar, pagi Senin 21 Juli 2025 sudah berisik di grup WhatsApp driver. Emoji helm kuning dan kode “OFF” bertebaran—sinyal solidaritas nasional. Tepat pukul 11.00 WIB, ribuan rompi hijau‑biru menumpuk bak karpet raksasa di Jalan Medan Merdeka Selatan. Klakson dilebur dengan tabuhan botol plastik, sementara truk komando memutar lagu Ibu Pertiwi sebagai pembuka Demo Ojol hari ini.
Latar Aksi Demo Ojol: Tarik Rem Darurat Tarif
“Tarif turun, BBM naik, bagaimana kami makan?” seru Eko Permadi—koordinator Aksi 217—dari atas bak terbuka. Menurutnya, potongan komisi 20% ditambah insentif yang dikepras 18% sejak April membuat pendapatan bersih hanya Rp7.000 per jam. Lewat pengeras suara, ia membacakan lima butir tuntutan:
Tarif dasar Rp 3.500/km.
Komisi aplikator dipatok 15% maksimum.
Jaminan sosial mandiri bersubsidi 50%.
Transparansi algoritma dan surge pricing.
Perlindungan hukum bagi driver korban kriminalitas.
Sekilas tuntutan ini terdengar déjà vu, namun survei INDEF terbaru menunjuk fakta getir: 64% pendapatan driver di Jakarta tenggelam di bawah UMP 2025. Alasan itulah yang mempersatukan armada mulai dari Jakarta, Bandung, hingga Serang dalam Demo Ojol terbesar sejak 2022.
Denyut Ekonomi Lumpuh Saat Demo Ojol Memuncak
Dampak pertama terasa di smartphone pengguna. Pada pukul 09.00 WIB, tarif menuju Sudirman melonjak dari Rp 24 ribu menjadi Rp 78 ribu—rekor tertinggi tahun ini. Internal dashboard salah satu aplikator yang bocor ke media menunjukkan pesanan turun 68% di Jabodetabek antara pukul 06‑09 pagi. Bisnis kopi literan kelimpungan; 70% pelanggan mereka mengandalkan pengiriman instan.
CORE Indonesia menghitung potensi kerugian Rp 150 miliar per hari jika off‑bid berlangsung 24 jam. Kerugian bukan hanya ongkos transportasi, melainkan juga penjualan makanan, farmasi, dan quick commerce. Saham GoTo terkoreksi 1,3% pada sesi pertama BEI, sedangkan Grab yang tercatat di Nasdaq anjlok 0,8% pra‑opening.
Sisi layanan publik lebih kritis. RSUD Tarakan melaporkan 30% tenaga medis terlambat karena biasa memakai ojol. Peningkatan penumpang KRL 12% memaksa PT KCI menambah dua rangkaian ekstra pada jam sibuk sore. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan edaran kerja dari rumah parsial bagi ASN yang tidak melayani masyarakat langsung, agar mobilitas berkurang.
Negosiasi Panas: Siapa Mengalah, Siapa Menang?
Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiharto muncul di konferensi pers setelah dzuhur. Ia mengakui Kepmenhub 348/2019 sudah kedaluwarsa pada era ekonomi platform. Pemerintah menyiapkan revisi dengan kisaran tarif Rp 2.800–3.000/km dan pembagian komisi 85:15 untuk driver. Tetapi, soal jaminan sosial masih tarik‑ulurnya lewat skema iuran bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Grab Indonesia merespons “terbuka berdialog”, namun menolak tarif Rp 3.500/km karena “dapat membebani pelanggan dan mengurangi permintaan”. GoRide sedikit melunak; VP Public Affairs Shinta Widjaja mengumumkan uji coba potongan komisi 17% di Kalsel selama Agustus. Driver menilai semua itu tak lebih dari jendela toko yang mengilap tapi kosong, sebab algoritma perjalanan jauh dengan bonus minim belum diselesaikan.
Serikat Pekerja Transportasi Daring (SPTD) siap menggugat lewat class action jika revisi tak terbit sebelum 17 Agustus. Aksi hari ini hanyalah pemanasan. Jika tuntutan diabaikan, mereka menjanjikan “mati lampu aplikasi” nasional—off‑bid serentak di 12 kota besar selama tiga hari.
Wajib Tahu:
Polda Metro Jaya menurunkan 1.632 personel, dua water cannon, serta drone pembaca kerumunan untuk mengamankan jalannya Demo Ojol. Kendati massa membludak, hingga laporan ini ditulis belum ada bentrokan signifikan.
Jalan ke Depan: Rekonsiliasi Ekosistem Gig
Demo ojol bukan barang eksklusif Indonesia. Thailand, Filipina, dan India mengalami gelombang serupa pada kuartal pertama 2025. Riset Reuters memprediksi tanpa regulasi adil, Asia Tenggara bisa kehilangan US$2 miliar output akibat protes gig workers.
Akademisi UI, Rina Astoria, menyarankan model revenue floor—persentase pendapatan bersih minimal 70% setelah biaya operasional—ketimbang tarif statis. Digital economist INDEF, Nailul Huda, menambahkan pentingnya open data agar pemerintah dapat mengaudit algoritma tanpa bergantung pada laporan perusahaan.
Inovasi juga datang dari bawah. Koperasi KawanRide di Solo menjalankan beta‑app dengan komisi 10% plus dividen tahunan bagi anggota. Dalam tiga bulan, 5.000 driver bergabung. Jika berhasil direplikasi di kota besar, monopoli platform raksasa bisa retak.
Demo Ojol 21 Juli 2025 telah menunjukkan bahwa ekonomi aplikasi membutuhkan fondasi keadilan, bukan sekadar diskon pelanggan. Tanpa solusi, kita akan menyaksikan ritme demo‑negosiasi‑demo berulang, menekan pengemudi, perusahaan, dan konsumen sekaligus. Kini bola berada di kaki regulator: akankah mereka menendang ke gawang keputusan berani, atau sekadar mengumpankan masalah ke masa depan? Waktu bergerak, order terus berdetak, dan roda dua di sudut jalan menunggu kepastian.
Sumber: Detik
