Lintas Fokus – Kabar penangkapan Direktur Lokataru menyambar linimasa sejak Selasa (2/9). Lokataru menyebut penjemputan terjadi Senin malam sekitar 22.45 WIB di kantor mereka, Rawamangun, Jakarta Timur; narasi ini kemudian dikonfirmasi di banyak pemberitaan, bersisian dengan keterangan Polda Metro Jaya bahwa target penangkapan sudah berstatus tersangka terlebih dulu. Spektrum pertanyaannya tajam: siapa sosok yang ditangkap, apa alasan penangkapan, dan seperti apa proses hukumnya sejauh ini.
Di panggung internasional, pemberitaan asing memasukkan peristiwa ini ke lanskap yang lebih lebar—yakni cara negara menangani demonstrasi dan aktivisme sipil. Ini membuat kebutuhan akan komunikasi resmi yang presisi kian mendesak: pasal apa yang disangkakan, alat buktinya apa, dan kapan publik memperoleh pembaruan.
Mengapa Penangkapan Ini Menghebohkan
Ada tiga simpul yang mempercepat viralnya kabar penangkapan. Pertama, lokasinya di kantor Lokataru—lembaga advokasi yang kerap mengawal isu kebebasan berekspresi, akuntabilitas publik, hingga pendampingan korban—membuat publik bereaksi cepat. Kedua, detail waktunya 22.45 WIB memperkuat kesan “mendadak” dalam persepsi warganet. Ketiga, klarifikasi awal dari kepolisian menyebut status hukum sudah tersangka; publik pun menunggu penjelasan pasal spesifik yang dikenakan serta kronologi penyidikan. Semua simpul ini hadir serempak dalam rilis dan laporan media hari ini.
Profil Singkat Direktur Lokataru
Sosok yang ditangkap adalah Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Di jagat advokasi, ia dikenal aktif di isu-isu kebebasan sipil dan pendampingan hukum; berbagai profil media menyebut rekam jejaknya di ranah riset serta kerja-kerja advokasi. Di atas institusinya berdiri nama Haris Azhar—pendiri Lokataru—yang rekam perkaranya (bersama Fatia) berujung putusan bebas pada Januari 2024; konteks ini sering diangkat media untuk memberi latar organisasi, bukan untuk menyamakan perkara.
Dalam struktur kerja sehari-hari, peran Direktur Lokataru lazim mencakup koordinasi penanganan kasus, komunikasi publik, dan strategi advokasi. Itulah mengapa kabar “Direktur Lokataru ditangkap” cepat melebar: ia langsung menyentuh pusat kendali lembaga yang selama ini menjadi rujukan banyak korban dan jaringan masyarakat sipil.
Alasan Penangkapan: Pasal, Kronologi, dan Fakta yang Dipegang Publik
Keterangan resmi Polda Metro Jaya menyatakan Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkis, dengan sorotan tambahan bahwa proses penyelidikan sudah berjalan sejak 25 Agustus. Frasa “penghasutan” membuka spektrum rujukan pasal di KUHP/UU terkait, yang detail nomornya belum dibuka lengkap ke publik saat artikel ini disusun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menegaskan penangkapan dilakukan setelah penetapan tersangka—ini penting untuk mengukur kesesuaian prosedur.
Di sisi lain, Lokataru menyampaikan keberatan atas cara penjemputan dan menyorot legalitas dokumen. Keterangan tertulis yang beredar di kanal media menyebut penjemputan terjadi 22.45 WIB menggunakan kendaraan Ertiga putih. Detail kecil seperti ini menambah “jejak faktual” yang kelak bisa diuji dalam proses hukum (surat perintah, daftar penyitaan, hingga notulensi pemeriksaan).
Sejauh ini, garis besar yang paling konsisten di media:
Direktur Lokataru dijemput Senin (1/9) sekitar 22.45 WIB di Rawamangun;
Polisi menyebut status tersangka sudah lebih dulu ditetapkan;
Dugaan penghasutan aksi anarkis menjadi payung perkara;
Penyidikan sejak 25 Agustus. Publik kini menunggu rincian pasal, uraian alat bukti, serta pengumuman resmi hak-hak tersangka (akses penasihat hukum, komunikasi keluarga).
Dampak ke Ruang Publik & Apa yang Harus Dipantau
Penangkapan Direktur Lokataru berpotensi mengguncang tiga lapis ekosistem. Pertama, ruang sipil. Komunitas kampus, jurnalis, dan jaringan LSM akan menagih transparansi prosedural: surat perintah, pasal yang jelas, serta timeline penyidikan. Kedua, reputasi penegakan hukum. Di tengah sorotan global atas penanganan unjuk rasa, tiap tindakan aparatur akan dibaca sebagai cermin akuntabilitas. Ketiga, layanan ke korban. Operasional Lokataru—hotline, desk respon cepat, dan advokasi—berpotensi terdistraksi; mitigasi internal jadi krusial agar layanan tidak terhenti. Poin-poin ini telah mengemuka dalam liputan nasional dan rujukan asing hari ini.
Bagi pembaca, ada daftar pantau yang realistis: (1) rilis resmi pasal yang dikenakan; (2) akses penasihat hukum dan hak-hak dasar tersangka; (3) pembaruan berkala dari polisi berikut time stamp-nya; (4) temuan awal bila ada CCTV, percakapan, dokumen yang dijadikan alat bukti; serta (5) pernyataan klarifikasi/kontra-narasi dari pihak Lokataru yang patut dicatat sebagai hak jawab. Dengan arus informasi yang padat, ketelitian jauh lebih berharga daripada kecepatan membagikan kabar.
Wajib Tahu:
Direktur Lokataru (Delpedro Marhaen) ditangkap Senin, 22.45 WIB di Rawamangun. Polisi menyebut status tersangka sudah ada dan perkara terkait dugaan penghasutan aksi anarkis, sementara penyidikan disebut berjalan sejak 25 Agustus.
Sumber: Tempo
