Lintas Fokus – Di tengah riuh warganet, benang merahnya sederhana: publik ingin kejelasan, bukan sekadar adu narasi. Kereta Cepat Whoosh telah beroperasi sejak 2023 dan membawa dampak nyata, tetapi angka dan prosesnya masih memantik tanya. Biaya awal yang membengkak, tambahan pinjaman, hingga wacana audit investigatif menjadi rangkaian kabar yang perlu dipilah satu per satu agar tidak terjebak simpang informasi. Tempo mencatat desakan audit investigatif BPK, sementara KPK lewat berbagai pernyataan menegaskan kanal pelaporan terbuka untuk siapa pun yang memiliki data awal.
Respons figur publik juga mempertinggi tensi. Mahfud MD, misalnya, mendesak aparat segera menyelidiki tanpa menunggu laporan jika informasi dugaan pelanggaran sudah beredar di ruang publik. Pernyataan ini kemudian direspons KPK yang pada prinsipnya meminta setiap pihak membawa data. Perdebatan ini membuat sorotan atas Kereta Cepat Whoosh kian tajam dan memaksa semua pihak kembali menaruh bukti di depan opini.
Peta Fakta: Biaya Membengkak, Utang Menggunung, Beban Diurai
Pertama, soal biaya. Pemerintah telah mengakui adanya cost overrun sekitar 1,2 miliar dolar AS sehingga total estimasi menyentuh kisaran 7,2 hingga 7,3 miliar dolar AS. Reuters menulis, angka pembengkakan tersebut telah disepakati pada 2023 dan kembali menjadi pokok pembicaraan dalam agenda restrukturisasi utang 2025. Artinya, keuangan proyek memang tidak statis dan memerlukan pengaturan ulang skema pembiayaan serta tenor.
Kedua, tentang utang. Sejumlah laporan menempatkan total kewajiban proyek Kereta Cepat Whoosh di kisaran Rp116 triliun yang sebagian besar terkait pinjaman dari China Development Bank. Tekanan arus kas muncul karena penumpang harian belum berada pada level optimistis studi awal. Di titik ini, pembahasan restrukturisasi menjadi masuk akal sebagai upaya mencegah gangguan keuangan jangka panjang.
Ketiga, disiplin fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ada rencana memakai APBN untuk membayar utang proyek. Penegasan itu penting agar publik memahami batas peran fiskal negara. Beban harus ditangani entitas usaha sesuai skema yang disepakati. Dengan demikian, diskusi tentang dugaan mark up pada Kereta Cepat Whoosh berdiri paralel dengan agenda penyehatan struktur keuangannya.
Keempat, performa operasional. Dari sisi layanan, proyek ini pernah diklaim melayani jutaan penumpang hingga pertengahan 2025. Namun, rata-rata harian masih di bawah proyeksi awal sehingga kontribusi pendapatan terhadap kewajiban utang belum maksimal. Ketimpangan antara target dan realisasi inilah yang sering dipakai sebagai argumen mengapa audit kinerja dan audit investigatif dianggap perlu demi kejelasan biaya serta manfaat.
Kereta Cepat Whoosh dalam Sorotan: Apa yang Sebenarnya Dipersoalkan?
Di ruang publik, istilah mark up sering dipakai terlalu longgar. Dalam praktik pengadaan, mark up mengarah pada penggelembungan biaya yang tidak wajar dan tidak didukung justifikasi teknis. Untuk kasus Kereta Cepat Whoosh, setidaknya ada tiga simpul yang dipersoalkan pengkritik.
Pertama, perbedaan antara estimasi biaya awal dan angka realisasi yang naik. Publik mempertanyakan mengapa skema turnkey yang lazimnya menekan risiko justru melahirkan tambahan biaya. Pemerintah menjelaskan faktor keterlambatan pembebasan lahan, pandemi, dan perubahan desain ikut memicu kenaikan. Perubahan ini terdokumentasi dalam berbagai rujukan resmi dan pemberitaan internasional.
Kedua, sumber pembiayaan dan bunga pinjaman. Ketika beban utang meningkat, kemampuan proyek membayar dari arus kas operasional menjadi sorotan. Media internasional menulis perihal beban bunga tahunan, angka utang, serta opsi restrukturisasi yang kini dinegosiasikan ulang. Di sini, transparansi dokumen menjadi kunci agar publik bisa menilai apakah biaya yang muncul proporsional atau melampaui kewajaran.
Ketiga, akuntabilitas lembaga. Desakan agar BPK melakukan audit investigatif datang dari parlemen dan masyarakat sipil. KPK juga menyatakan pintu laporan terbuka. Kombinasi dua jalur itu memperlihatkan bahwa isu dugaan mark up di Kereta Cepat Whoosh seharusnya diproses dengan standar pembuktian, bukan sekadar polemik. Jika ada bukti, proses hukum harus jalan. Jika tidak, hasil audit menjadi klarifikasi resmi yang menenangkan pasar informasi.
Wajib Tahu:
Isu dugaan mark up pada proyek Kereta Cepat Whoosh mengemuka lagi setelah KPK menyatakan siap menerima laporan dan masukan data, sementara sejumlah pihak mendorong audit investigatif BPK. Di saat bersamaan, pemerintah mengonfirmasi pembicaraan restrukturisasi utang dengan pihak Tiongkok terkait proyek senilai sekitar 7,2 miliar dolar AS ini.
Jalan Keluar: Audit Investigatif, Data Terbuka, dan Tata Kelola Biaya
Menjawab keresahan publik, ada tiga langkah realistis yang bisa segera ditempuh tanpa menunggu gaduh berkepanjangan.
Pertama, audit investigatif BPK yang spesifik, terukur, dan memetakan pos biaya paling sensitif. Audit ini perlu menelusuri rantai pengadaan, justifikasi perubahan desain, perbandingan biaya per kilometer, hingga validitas kontrak turunan. Hasilnya akan menjadi rujukan apakah terjadi mark up pada Kereta Cepat Whoosh atau hanya penyesuaian biaya yang dapat diterima dalam proyek besar berskala lintas negara. Dorongan audit investigatif sudah disuarakan dan patut ditindaklanjuti sebagai pintu kejelasan.
Kedua, transparansi restrukturisasi utang. Pemerintah telah mengonfirmasi pembicaraan dengan pihak Tiongkok. Penjelasan yang lebih rinci mengenai tenor, bunga efektif, dan mekanisme pembayaran akan membantu publik menilai beban jangka menengah. Keterbukaan ini juga mengurangi ruang spekulasi yang selama ini menyelimuti diskusi Kereta Cepat Whoosh.
Ketiga, rilis berkala indikator operasional: jumlah penumpang, tingkat keterisian, pendapatan per kereta, serta biaya operasi yang relevan. Ketika angka aktual dipublikasikan rutin, pembaca bisa melihat tren tanpa perlu menebak. Banyak media telah menaruh perhatian pada gap antara target dan realisasi penumpang; rilis berkala akan membantu konteksnya lebih adil.
Dalam jangka menengah, kebijakan tarif dinamis, sinergi feeder, dan optimalisasi perjalanan bisnis bisa menaikkan pendapatan jasa. Namun, perbaikan sisi pemasukan tidak boleh mengaburkan kebutuhan tata kelola biaya yang rapi. Audit dan transparansi menjadi pasangan yang menutup celah kecurigaan sekaligus membangun kepercayaan.
Sumber: Tempo.co
