Lintas Fokus – Mari kita mulai dengan lilin yang tak kunjung padam. Ulang Tahun DPR RI tahun ini datang bersama koridor penuh kawat berduri, cat semprot di aspal, dan hujan tagar di lini masa. Di luar pagar, mahasiswa dan buruh menata barisan; di layar kaca, pejabat memadati konferensi pers. Dan di antara keduanya, ada duka yang belum berpindah: Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis di sekitar Senayan—namanya menjelma simbol kemarahan dan tuntutan akuntabilitas. Mahasiswa berikrar akan terus turun, sementara aparat dan pemerintah berjanji melakukan pengusutan transparan. Bahkan pasar ikut menilai: indeks saham dan rupiah sempat goyah dibetot ketidakpastian. Selamat Ulang Tahun DPR RI—pestanya meriah, tapi kue utamanya pahit.
Kronik Pekan Penuh Sirene: Fakta yang Tak Bisa Ditutup Pita
Tak perlu bumbu berlebih; angka berbicara lantang. 351 orang ditangkap pada 25 Agustus, dengan 196 di antaranya anak—angka yang dirilis polisi dan dipublikasikan media arus utama. Dua—tiga hari kemudian, eskalasi baru pecah; Lokataru mencatat 600 orang ditangkap saat gelombang aksi berikutnya, sebelum ada janji pelepasan bertahap. Di sela statistik, publik menuntut garis tegas: siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab, dan kapan hasilnya diumumkan. Untuk itulah Ulang Tahun DPR RI kali ini terasa ironis: di saat negara butuh ruang dengar, ruang sidang justru terasa jauh.
Di balik duka, ada langkah formal: Kapolri menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kru rantis ditangani; laporan media internasional menyebut tujuh personel telah ditangkap/diperiksa, sebuah sinyal awal yang harus diikuti pembuktian terbuka—rekonstruksi, rantai komando, hingga pasal yang dikenakan. Ulang Tahun DPR RI tidak membutuhkan seremonial; ia menagih kebenaran prosedural.
Kartu Ucapan Ulang Tahun DPR RI: Semoga Cepat Dewasa
Kalau setiap kue ulang tahun menyimpan harapan, inilah tiga harapan paling darurat. Pertama, hadir secara fisik ketika rakyat mengetuk. Di hari-hari genting, Baleg tercatat hanya dua anggota hadir fisik dan selebihnya daring via Zoom; entah betapa efisien, tetapi simbolnya buruk: rakyat di luar pagar, wakilnya di dalam layar. Kedua, komunikasi publik yang presisi. Surat edaran WFH ASN DPR memang keputusan administratif, namun di lapangan terbaca sebagai jarak empatik. Ketiga, transparansi data: penangkapan, korban, rekayasa arus—rilis berkala, satu pintu, akurat. Jika Ulang Tahun DPR RI ingin dikenang, kenanglah sebagai titik balik—bukan titik beku.
Di sisi lain, mahasiswa dan buruh mengingatkan inti tuntutan: akuntabilitas aparat, jaminan perlindungan warga non-peserta, dan agenda ekonomi yang menyentuh dapur—upah, jaminan sosial, perlindungan kerja. Mereka menyatakan aksi damai, terukur, dan tertib; sinyal yang mestinya direspons dengan kanal dengar-pendapat, bukan sekadar pengalihan arus lalu lintas. Ulang Tahun DPR RI tak pantas dirayakan dengan bisu.
Wajib Tahu:
Mahasiswa menyatakan aksi berlanjut pascainsiden Affan; pasar saham & rupiah terkoreksi; WFH ASN DPR berlaku 28 Agustus; rapat Baleg sebagian via Zoom dengan kehadiran fisik minim. Semua ini terekam dalam rilis media hari ini.
WFH, Zoom, dan Kursi Fisik yang Kosong
Mari jujur: ada alasan keamanan dan akses ketika demonstrasi mengunci gerbang. Beberapa pimpinan Baleg bahkan mengakui tamu tak bisa masuk rapat karena akses tersendat. Namun politik bekerja bukan hanya lewat dalil efisiensi; ia hidup dari kehadiran simbolik. Membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) on-site—dengan pengaturan kuota, verifikasi peserta, dan siaran langsung—memberi pesan sederhana: “kami hadir”. Pada momen Ulang Tahun DPR RI, itu lebih berharga ketimbang seribu siaran pers.
WFH bagi ASN adalah satu hal; Ulang Tahun DPR RI yang diwarnai kursi kosong di tengah krisis adalah hal lain. Apalagi ketika setengah negeri menunggu klarifikasi: bagaimana hasil penelusuran Propam, bagaimana tindak lanjut rekonstruksi, bagaimana status hukum personel. Rakyat bisa menoleransi ketidaksempurnaan; yang sulit ditoleransi adalah ketiadaan rencana.
Hadiah Paling Bernilai: Transparansi, RDPU, dan Angket
Satir tanpa solusi hanya jadi pelampiasan. Maka mari kirim “hadiah” yang bisa bekerja dalam 30 hari:
1) Dashboard krisis real-time. Di website resmi dan kanal sosial DPR–Polri–Kemenkopolhukam, tampilkan angka penangkapan, korban luka, rekayasa arus, dan status perkara harian. Data resmi yang rapi mematikan hoaks di hulu. Ulang Tahun DPR RI butuh single source of truth.
2) RDPU terbuka & terjadwal. Komisi terkait mengundang serikat buruh, BEM, komunitas ojol, dan lembaga HAM—on-site, disiarkan publik. Hasilnya bukan sekadar notula, melainkan matriks tindak lanjut: siapa penanggung jawab, apa target kebijakan, kapan jatuh tempo. Agar Ulang Tahun DPR RI berhenti jadi bahan meme dan mulai jadi penanda perubahan.
3) Hak angket penanganan aksi. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan. Angket yang beradab menelaah SOP kendaraan taktis, standar “stop-immediate” di area padat, jalur aman untuk warga non-peserta, dan komunikasi lapangan—lengkap dengan pakar, saksi, serta uji forensik. Publik sudah lelah dengan “sedang diproses”; mereka menuntut hasil yang dapat diaudit.
4) Respons ekonomi cepat. Turbulensi pasar bukan sekadar grafik; ia menyentuh harga beras dan cicilan. Koordinasi eksekutif–legislatif untuk memberi kepastian kebijakan—serta pengawasan anggaran yang disiplin—adalah gift yang paling rasional di tengah Ulang Tahun DPR RI.
Pada akhirnya, ucapan selamat kita sederhana: Ulang Tahun DPR RI semoga menandai dewasa-bersama, bukan diam-bersama. Karena demokrasi bukan panggung yang mengagungkan suara paling keras, melainkan sistem yang paling setia pada prosedur dan empati.
Sumber: Reuters
