Lintas Fokus – Di Sidang Umum PBB pada 12 September 2025, mayoritas negara kembali mengangkat isu Palestina Merdeka ke panggung utama. Resolusi yang mengesahkan New York Declaration untuk mendorong “langkah nyata, terjadwal, dan tak bisa diputar balik” menuju solusi dua negara disahkan 142 suara setuju, 10 menolak, dan 12 abstain. Angka ini bukan sekadar statistik. Inilah kompas baru yang menunjukkan siapa di dunia yang mendorong Palestina Merdeka, siapa yang mengerem, dan siapa yang memilih menunggu.
Hasil Voting PBB Terbaru: siapa setuju, siapa menolak, siapa abstain soal Palestina Merdeka
Setuju (142 negara): mayoritas anggota PBB mendukung deklarasi dua negara yang membuka jalan kebijakan menuju Palestina Merdeka. Liputan internasional menegaskan dukungan ini lintas kawasan, termasuk banyak negara Eropa Barat, Asia, Afrika, Amerika Latin, dan dunia Arab.
Menolak (10 negara): Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, Tonga.
Abstain (12 negara): berbagai media menyebut Albania, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Etiopia, Fiji, Guatemala, Makedonia Utara, Moldova, Samoa, Sudan Selatan, serta Ceko berada di kubu abstain.
Secara substansi, New York Declaration lahir dari konferensi tingkat tinggi PBB yang disokong Arab Saudi dan Prancis, dan didesain untuk mengubah dukungan politis menjadi rencana bertahap menuju Palestina Merdeka. Dokumen ini menekan perlunya misi stabilisasi sementara di Gaza, transisi tata kelola ke Otoritas Palestina, dan komitmen internasional mengakhiri perang.
Wajib Tahu:
Hasil 142–10–12 pada 12 September 2025 bersifat non-mengikat, tetapi menjadi sinyal kuat arah politik global. Banyak negara juga menyiapkan pengakuan bilateral atas Palestina di sela KTT PBB akhir September.
Di balik angka: bagaimana peta dukungan Palestina Merdeka terbentuk sejak 2024
Peta suara 2025 bukan terjadi dalam vakum. Pada 10 Mei 2024, Sidang Umum PBB juga mengesahkan resolusi yang meningkatkan hak Palestina sebagai negara pengamat dan mendorong Dewan Keamanan meninjau ulang permohonan keanggotaan penuh, dengan hasil 143 setuju, 9 menolak, 25 abstain. Halaman analitik Al Jazeera memetakan satu per satu negara saat itu, sementara ringkasan resmi PBB merinci isi resolusi yang meningkatkan hak-hak keprotokolan Palestina di markas PBB.
Sebulan sebelumnya, 18 April 2024, upaya keanggotaan penuh Palestina kandas di Dewan Keamanan karena veto Amerika Serikat, walau 12 anggota mendukung dan 2 abstain. Peristiwa ini mempertegas jurang antara dukungan mayoritas global terhadap Palestina Merdeka dan hambatan prosedural di DK PBB.
Rangkaian keputusan tersebut mendorong digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi Implementasi Solusi Dua Negara di New York pada Juli 2025 yang melahirkan New York Declaration. Dokumen inilah yang kemudian “dinaikkan kelasnya” oleh Sidang Umum PBB pada September 2025 dengan dukungan 142 negara, sebagai jalan praktis menuju Palestina Merdeka.
Dampak strategis: dari simbol ke arah kebijakan konkret
Apa arti angka 142–10–12 bagi Palestina Merdeka di dunia nyata.
Legitimasi politik global menguat. Makin banyak negara yang menyatakan dukungan di forum tertinggi PBB, makin mudah menggerakkan paket kebijakan lanjutan seperti dukungan fiskal, misi stabilisasi, dan tata kelola transisi. AP dan Reuters menyebut deklarasi ini sebagai dorongan “nyata dan terjadwal” agar proses dua negara bergerak dari slogan ke implementasi.
Tekanan diplomatik ke DK PBB. Walau tidak mengikat, hasil Sidang Umum memperbarui mandat moral pada 15 anggota DK untuk menyikapi permohonan Palestina Merdeka secara lebih konstruktif setelah veto 2024.
Gelombang pengakuan bilateral. Sejumlah negara menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina dalam waktu dekat, menggarisbawahi pergeseran sikap di Eropa Barat dan kawasan lain. Ini menjadi jembatan antara dukungan multilateral dan tindakan hukum nasional yang memperkuat posisi Palestina Merdeka.
Kontroversi tetap ada. Israel dan Amerika Serikat memimpin barisan penolak, menilai deklarasi kontra-produktif. Namun, dukungan 142 suara menegaskan isolasi politik terhadap posisi penolakan tersebut di arena Sidang Umum.
Pada titik ini, frasa Palestina Merdeka tidak lagi sebatas jargon. Ia menjelma menjadi rute kebijakan bertahap: pengakuan, stabilisasi keamanan, pemulihan layanan publik, dan pemilu yang kredibel di bawah payung internasional.
Langkah berikutnya: apa yang perlu dipantau setelah voting
Pertama, rincian teknis implementasi New York Declaration. Dokumen tersebut menyerukan misi stabilisasi sementara di Gaza, transfer kewenangan ke Otoritas Palestina, serta penghentian kekerasan dan aktivitas permukiman. Keberhasilan langkah ini menjadi bukti awal bahwa dukungan 142 negara bisa diterjemahkan menjadi fondasi Palestina Merdeka yang berdaulat.
Kedua, rapid recognition atau gelombang pengakuan bilateral baru. Sejumlah pemerintahan menimbang penetapan waktu untuk pengakuan, yang jika serempak dapat mempercepat normalisasi kapasitas diplomatik dan ekonomi Palestina.
Ketiga, dinamika Dewan Keamanan. Apakah ada ruang negosiasi ulang pasca-veto 2024. Catatan think-tank dan badan pemantau Dewan Keamanan menyebut momentum politik bisa berubah jika peta dukungan di luar DK semakin telak.
Keempat, arus bantuan dan pemulihan sipil. Dukungan politik harus diikuti arsitektur bantuan yang akuntabel. Tanpa layanan publik yang pulih, narasi Palestina Merdeka akan rapuh di mata warga yang menanggung beban krisis kemanusiaan.
Sumber: CBS News
